Bojonegoro (Antaranews Jatim)- Sebanyak 2.777 kepala keluarga (KK) di 26 dusun di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, masuk dusun gelap belum teraliri aliran listrik PLN, karena lokasinya di wilayah terpencil di tengah-tengah kawasan hutan jati.
Kasubag ESDM dan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Bojonegoro Dadang Aries Subiyanto, di Bojonegoro, Senin, menjelaskan sebanyak 26 dusun di 17 desa yang masuk dusun gelap belum berlistrik PLN tersebar di delapan kecamatan yaitu Kecamatan Kedungadem dan Ngambon.
Selain itu Kecamatan Tambakrejo, Sekar, Temayang, Margomulyo, Ngraho dan Ngasem. Di wilayah yang masuk dusun gelap itu, lanjut dia, ada sebanyak 2.777 kepala keluarga (KK) yang belum menikmati listrik PLN.
"Lokasinya semuanya terpencil, karena di tengah-tengah kawasan hutan jati," ujarnya.
Ia menyebutkan jumlah dusun gelap di daerahnya pada 2018 itu, sudah jauh berkurang dibandingkan dengan data pada 2012.
Dari hasil survei ketika itu tercatat sebanyak 6.716 kepala keluarga (KK) berada di 75 dusun, 28 desa dan tersebar di 13 kecamatan.
"Jumlah dusun gelap sudah jauh berkurang, karena setiap tahun pemkab memprogramkan pengadaan listrik PLN di dusun gelap, selain ada juga program PLN dalam pengadaan listrik di dusun gelap," ucapnya menjelaskan.
Ia memberikan gambaran pada 2017 program pemkab dalam pengadaan listrik PLN dilaksanakan di Dusun Nglambangan, Desa Setren, Kecamatan Ngasem dan Dusun Meduri, Desa Kalimati, Kecamatan Margomulyo.
"Kalau tahun ini sepertinya tidak ada program pengadaan listrik PLN di dusun gelap," ujarnya.
Ia menambahkan penanganan lainnya yang dilakukan untuk dusun gelap yaitu membangun listrik tenaga surya (PLTS) komunal di Dusun Maor, Desa Clebung, Kecamatan Bubulan.
Hanya saja, lanjut dia, PLTS di dusun setempat bantuan dari Kementerian ESDM tidak berfungsi karena ada kerusakan di peralatannya.
"Warga di dusun gelap sebagian ada yang meperoleh listrik PLN tetapi dengan cara menyalurkan dengan jarak bisa 3 kilometer di desa tetangganya," ucapnya.
Diperoleh keterangan dari seorang instalatir listrik di Bojonegoro pemkab tahun ini tidak memprogramkan pengadaan lsitrik PLN, untuk menghindari dimanfaatkan untuk politik karena di daerah setempat digelar pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Kemungkinan setelah pilkada program pengadaan listrik PLN di dusun terpencil akan berjalan kembali," imbuh seorang instalatir listrik di Bojonegoro Abdul.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Kasubag ESDM dan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Bojonegoro Dadang Aries Subiyanto, di Bojonegoro, Senin, menjelaskan sebanyak 26 dusun di 17 desa yang masuk dusun gelap belum berlistrik PLN tersebar di delapan kecamatan yaitu Kecamatan Kedungadem dan Ngambon.
Selain itu Kecamatan Tambakrejo, Sekar, Temayang, Margomulyo, Ngraho dan Ngasem. Di wilayah yang masuk dusun gelap itu, lanjut dia, ada sebanyak 2.777 kepala keluarga (KK) yang belum menikmati listrik PLN.
"Lokasinya semuanya terpencil, karena di tengah-tengah kawasan hutan jati," ujarnya.
Ia menyebutkan jumlah dusun gelap di daerahnya pada 2018 itu, sudah jauh berkurang dibandingkan dengan data pada 2012.
Dari hasil survei ketika itu tercatat sebanyak 6.716 kepala keluarga (KK) berada di 75 dusun, 28 desa dan tersebar di 13 kecamatan.
"Jumlah dusun gelap sudah jauh berkurang, karena setiap tahun pemkab memprogramkan pengadaan listrik PLN di dusun gelap, selain ada juga program PLN dalam pengadaan listrik di dusun gelap," ucapnya menjelaskan.
Ia memberikan gambaran pada 2017 program pemkab dalam pengadaan listrik PLN dilaksanakan di Dusun Nglambangan, Desa Setren, Kecamatan Ngasem dan Dusun Meduri, Desa Kalimati, Kecamatan Margomulyo.
"Kalau tahun ini sepertinya tidak ada program pengadaan listrik PLN di dusun gelap," ujarnya.
Ia menambahkan penanganan lainnya yang dilakukan untuk dusun gelap yaitu membangun listrik tenaga surya (PLTS) komunal di Dusun Maor, Desa Clebung, Kecamatan Bubulan.
Hanya saja, lanjut dia, PLTS di dusun setempat bantuan dari Kementerian ESDM tidak berfungsi karena ada kerusakan di peralatannya.
"Warga di dusun gelap sebagian ada yang meperoleh listrik PLN tetapi dengan cara menyalurkan dengan jarak bisa 3 kilometer di desa tetangganya," ucapnya.
Diperoleh keterangan dari seorang instalatir listrik di Bojonegoro pemkab tahun ini tidak memprogramkan pengadaan lsitrik PLN, untuk menghindari dimanfaatkan untuk politik karena di daerah setempat digelar pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Kemungkinan setelah pilkada program pengadaan listrik PLN di dusun terpencil akan berjalan kembali," imbuh seorang instalatir listrik di Bojonegoro Abdul.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018