){kind=link}
Bogor, (Antara) - Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu akan melakukan investasi hotel di Arab Saudi pada 2019.
"Kami menyampaikan juga dan Pak Menteri Agama setuju, 2019 kita akan melakukan investasi agar biaya ibadah haji itu lebih efisien dan jamaah itu lebih nyaman dan seluruh kontrak-kontrak pemondokan dilakukan lebih awal serta tidak lagi satu tahun saja," kata Anggito usai Rapat Terbatas membahas topik pengelolaan dana haji di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis.
Kepala BPKH mengungkapkan bahwa program investasi yang akan dilakukan BPKH ada dua, yakni di Arab Saudi dan di dalam negeri.
Anggito menjelaskan program investasi di Arab Saudi dilakukan karena dalam penyelenggaraan ibadah haji ada masalah nilai tukar, di mana penerimaan dalam rupiah dan pengeluaran dalam mata uang asing.
"Maka dalam diskusi tadi menginginkan BPKH menginvestasikan dananya untuk keperluan-keperluan yang memberikan nilai manfaat dalam bentuk mata uang asing," tuturnya.
Anggito mengatakan bahwa kebijakan yang dilakukan BPKH mendukung kebijakan Kementerian Agama, khusunya menyangkut investasi di Arab Saudi.
"Ya kalau di Arab Saudi jelas hotel, katering dan transportasi. Jadi orientasi kami berupaya mendukung penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama," ujarnya.
Menurut dia, dengan investasi tersebut, ke depan dana ibadah haji akan lebih efisien, karena selama ini Kemenag hanya bisa melakukan kontrak hanya satu tahun, BPKH bisa melakukan jangka panjang sehingga biaya lebih efisien.
Sedangkan untuk investasi di Indonesia, Anggito mengaku sudah melakukan penandatangan untuk Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang dipimpin oleh Bappenas.
"Jadi menteri bappenas akan menyampaikan kepada kami daftar proyek investasi yang akan disamapaikan, dan itu optimal dan aman. Itu menggunakan prinsip syariah," imbuh Anggito.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan investasi dana pegelolaan dana haji dikembangkan dalam rangka membantu, tidak hanya jamaah haji, tetapi untuk kepentingan umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
"Pak Presiden intinya menginginkan investasi itu dilakukan dengan prinsip syariah, harus dengan penuh kehati-hatian dan memilih paling kecil risikonya dan kemudian mendapatkan manfaat sebesar-besarnya," kata Lukman Hakim.(*)
Video Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Kami menyampaikan juga dan Pak Menteri Agama setuju, 2019 kita akan melakukan investasi agar biaya ibadah haji itu lebih efisien dan jamaah itu lebih nyaman dan seluruh kontrak-kontrak pemondokan dilakukan lebih awal serta tidak lagi satu tahun saja," kata Anggito usai Rapat Terbatas membahas topik pengelolaan dana haji di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis.
Kepala BPKH mengungkapkan bahwa program investasi yang akan dilakukan BPKH ada dua, yakni di Arab Saudi dan di dalam negeri.
Anggito menjelaskan program investasi di Arab Saudi dilakukan karena dalam penyelenggaraan ibadah haji ada masalah nilai tukar, di mana penerimaan dalam rupiah dan pengeluaran dalam mata uang asing.
"Maka dalam diskusi tadi menginginkan BPKH menginvestasikan dananya untuk keperluan-keperluan yang memberikan nilai manfaat dalam bentuk mata uang asing," tuturnya.
Anggito mengatakan bahwa kebijakan yang dilakukan BPKH mendukung kebijakan Kementerian Agama, khusunya menyangkut investasi di Arab Saudi.
"Ya kalau di Arab Saudi jelas hotel, katering dan transportasi. Jadi orientasi kami berupaya mendukung penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama," ujarnya.
Menurut dia, dengan investasi tersebut, ke depan dana ibadah haji akan lebih efisien, karena selama ini Kemenag hanya bisa melakukan kontrak hanya satu tahun, BPKH bisa melakukan jangka panjang sehingga biaya lebih efisien.
Sedangkan untuk investasi di Indonesia, Anggito mengaku sudah melakukan penandatangan untuk Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang dipimpin oleh Bappenas.
"Jadi menteri bappenas akan menyampaikan kepada kami daftar proyek investasi yang akan disamapaikan, dan itu optimal dan aman. Itu menggunakan prinsip syariah," imbuh Anggito.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan investasi dana pegelolaan dana haji dikembangkan dalam rangka membantu, tidak hanya jamaah haji, tetapi untuk kepentingan umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
"Pak Presiden intinya menginginkan investasi itu dilakukan dengan prinsip syariah, harus dengan penuh kehati-hatian dan memilih paling kecil risikonya dan kemudian mendapatkan manfaat sebesar-besarnya," kata Lukman Hakim.(*)
Video Joko Susilo
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018