){kind=link}
Sidoarjo (Antaranews Jatim) - Mantan Wali Kota Batu, Jawa Timur, Edy Rumpoko dituntut dengan hukuman selama delapan tahun kurungan penjara dan denda Rp600 juta subsider enam bulan dalam persidangan dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Jumat.
Jaksa KPK Iskandar Marwanto, dalam persidangan itu mengatakan, terdakwa secara sah telah melanggar pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
"Meminta kepada majelis hakim menyatakan terbukti bersalah dan menuntut terdakwa dengan hukuman delapan tahun penjara," katanya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.
Dalam tuntutan itu, kata dia, terdakwa juga dicabut hak dipilih menjadi pejabat publik selama lima tahun sejak dihukum.
"Yang menjadi pemberatan terhadap terdakwa adalah tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, mencederai amanat rakyat dan juga tidak berterus terang. Sedangkan yang meringankan yaitu terdakwa tidak pernah dihukum dan sopan selama persidangan," tuturnya dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Unggul Warso Mukti.
Sementara itu, usai persidangan penasihat hukum terdakwa, Mustofa mengatakan sudah menduga akan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum itu.
"Kami juga sudah mempersiapan pledoi nanti dan akan berikan persepsi lain tentang fakta persidangan. Hal itu karena ada beberapa fakta persidangan yang tidak dimasukkan dalam tuntutan itu, dan JPU terkesan tetap menggunakan dakwaannya," ujarnya.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, terdakwa?Eddy Rumpoko?telah menerima suap berupa mobil merek Toyota New Alphard senilai Rp1,6 miliar dari pengusaha?Filiphus Djap. Setelah itu, Eddy disuap dengan uang Rp95 juta dan Rp200 juta.
Sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 17 April mendatang dengan agenda pledoi dari terdakwa.(*)
Video Oleh Indra Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Jaksa KPK Iskandar Marwanto, dalam persidangan itu mengatakan, terdakwa secara sah telah melanggar pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
"Meminta kepada majelis hakim menyatakan terbukti bersalah dan menuntut terdakwa dengan hukuman delapan tahun penjara," katanya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.
Dalam tuntutan itu, kata dia, terdakwa juga dicabut hak dipilih menjadi pejabat publik selama lima tahun sejak dihukum.
"Yang menjadi pemberatan terhadap terdakwa adalah tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, mencederai amanat rakyat dan juga tidak berterus terang. Sedangkan yang meringankan yaitu terdakwa tidak pernah dihukum dan sopan selama persidangan," tuturnya dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Unggul Warso Mukti.
Sementara itu, usai persidangan penasihat hukum terdakwa, Mustofa mengatakan sudah menduga akan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum itu.
"Kami juga sudah mempersiapan pledoi nanti dan akan berikan persepsi lain tentang fakta persidangan. Hal itu karena ada beberapa fakta persidangan yang tidak dimasukkan dalam tuntutan itu, dan JPU terkesan tetap menggunakan dakwaannya," ujarnya.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, terdakwa?Eddy Rumpoko?telah menerima suap berupa mobil merek Toyota New Alphard senilai Rp1,6 miliar dari pengusaha?Filiphus Djap. Setelah itu, Eddy disuap dengan uang Rp95 juta dan Rp200 juta.
Sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 17 April mendatang dengan agenda pledoi dari terdakwa.(*)
Video Oleh Indra Setiawan
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018