Situbondo (Antaranews Jatim) - Program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dinilai membebani desa karena anggarannya dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
"Jadi, di APBDes 2018 tiba-tiba muncul yang namanya anggaran untuk program KIM yang diwajibkan menggunakan anggaran di desa, padahal desa tidak pernah membentuk kelompok informasi masyarakat," Kata Ketua Forum Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Zainullah di Situbondo, Senin.
Ia mengemukakan, karena tidak jelas peruntukan anggaran untuk program KIM yang diwajibkan pada desa menganggarkan dan sehingga patut dipertanyakan program yang tiba-tiba membebani setiap desa.
Salah satunya di Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, katanya, penganggaran yang sudah masuk di APBDes untuk program KIM Rp2.000.000.
"Informasinya penganggaran untuk program tersebut diwajibkan juga ke desa-desa lainnya, dan katanya informasi yang didapat program tersebut sudah ada `titipan` dari pemerintah kabupaten dan harus masuk (APBDes)," ucapnya.
Zainullah menjelaskan, jika program KIM tidak jelas peruntukannya tidak perlu dianggarkan karena akan membebani anggaran desa yang sudah terencana atau APBDes 2018 yang sudah direncanakan sebelumnya.
Data diperoleh, Dinas Kominfo Kabupaten Situbondo sebelumnya juga telah mengeluarkan surat edaran terkait program Kelompok Informasi Masyarakat yang dikirim ke desa-desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo.
Sementara Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo, Dadang Aries Bintoro membantah bahwa program KIM tersebut melekat di dinasnya, melainkan kelompok imformasi masyarakat tersebut adalah bentukan desa.
"KIM itu adalah binaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang dibentuk oleh desa," katanya.
Ditanya besaran anggaran masing-masing desa, Dadang mengaku setiap desa atau antardesa tidak sama untuk penggaran dalam program Kelompok Informasi Masyarakat tersebut. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Jadi, di APBDes 2018 tiba-tiba muncul yang namanya anggaran untuk program KIM yang diwajibkan menggunakan anggaran di desa, padahal desa tidak pernah membentuk kelompok informasi masyarakat," Kata Ketua Forum Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Zainullah di Situbondo, Senin.
Ia mengemukakan, karena tidak jelas peruntukan anggaran untuk program KIM yang diwajibkan pada desa menganggarkan dan sehingga patut dipertanyakan program yang tiba-tiba membebani setiap desa.
Salah satunya di Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, katanya, penganggaran yang sudah masuk di APBDes untuk program KIM Rp2.000.000.
"Informasinya penganggaran untuk program tersebut diwajibkan juga ke desa-desa lainnya, dan katanya informasi yang didapat program tersebut sudah ada `titipan` dari pemerintah kabupaten dan harus masuk (APBDes)," ucapnya.
Zainullah menjelaskan, jika program KIM tidak jelas peruntukannya tidak perlu dianggarkan karena akan membebani anggaran desa yang sudah terencana atau APBDes 2018 yang sudah direncanakan sebelumnya.
Data diperoleh, Dinas Kominfo Kabupaten Situbondo sebelumnya juga telah mengeluarkan surat edaran terkait program Kelompok Informasi Masyarakat yang dikirim ke desa-desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo.
Sementara Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo, Dadang Aries Bintoro membantah bahwa program KIM tersebut melekat di dinasnya, melainkan kelompok imformasi masyarakat tersebut adalah bentukan desa.
"KIM itu adalah binaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang dibentuk oleh desa," katanya.
Ditanya besaran anggaran masing-masing desa, Dadang mengaku setiap desa atau antardesa tidak sama untuk penggaran dalam program Kelompok Informasi Masyarakat tersebut. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018