Surabaya (Antaranews Jatim) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Kota Surabaya siap mencegah adanya korupsi dari pengadaan dan pendistribusian sekitar 4.600 komputer ke SD dan SMP guna pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 2018.
Salah satu Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Didik Yudha, di Surabaya, Minggu, mengatakan sampai saat ini belum ada indikasi korupsi.
"Semuanya bersih. Meskipun ada beberapa bagian dari komputer itu yang mati beberapa waktu lalu, dan kami minta untuk langsung diganti," katanya.
Menruut dia, timnya mengawal terus pengadaan komputer itu mulai dari perencanaan hingga pendistribusian, dan pengecekan di lapangan. Ia pun bersama timnya selalu siap siaga di gudang itu dan juga mengikuti langsung pendistribusian dan pengecekan di sekolah.
"Jadi, tugas kami mendampingi dari awal hingga akhir, tujuannya supaya APBD yang telah dikeluarkan untuk pengadaan ini bisa tepat sasaran atau tidak ada indikasi korupsi," kata dia.
Ia menjelaskan bahwa apabila ada indikasi korupsi, maka pihaknya akan langsung melaporkan dan melimpahkan kasus itu kepada tindak pidana khusus. Namun, hingga saat ini pengadaan komputer itu tidak ditemukan indikasi korupsi.
Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset (LP2A) Pemkot Surabaya Noer Oemarijati sebelumnya mengatakan dari total 4.600 komputer, sudah didistribusikan sebanyak 3.874 komputer di 282 sekolah dengan rincian ke SD Negeri sebanyak 1.557 komputer di 229 sekolah, dan ke SMP Negeri sebanyak 2.317 komputer di 53 sekolah.
"Sisanya, kami targetkan minggu depan beres semuanya," katanya.
Noer mengatakan kedatangan hingga pendistribusian itu terus diawasi oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Adapun mekanisme pendistribusiannya yaitu dengan melakukan pendistribusian ke sekolah, lalu dirakit oleh penyedia hingga komputer itu bisa nyala dan digunakan.
"Nah, setelah dirakit itu, ada tim pemeriksa dari tim ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) sebanyak 7 orang dan dari tim LP2A sebanyak 10 orang," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Salah satu Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Didik Yudha, di Surabaya, Minggu, mengatakan sampai saat ini belum ada indikasi korupsi.
"Semuanya bersih. Meskipun ada beberapa bagian dari komputer itu yang mati beberapa waktu lalu, dan kami minta untuk langsung diganti," katanya.
Menruut dia, timnya mengawal terus pengadaan komputer itu mulai dari perencanaan hingga pendistribusian, dan pengecekan di lapangan. Ia pun bersama timnya selalu siap siaga di gudang itu dan juga mengikuti langsung pendistribusian dan pengecekan di sekolah.
"Jadi, tugas kami mendampingi dari awal hingga akhir, tujuannya supaya APBD yang telah dikeluarkan untuk pengadaan ini bisa tepat sasaran atau tidak ada indikasi korupsi," kata dia.
Ia menjelaskan bahwa apabila ada indikasi korupsi, maka pihaknya akan langsung melaporkan dan melimpahkan kasus itu kepada tindak pidana khusus. Namun, hingga saat ini pengadaan komputer itu tidak ditemukan indikasi korupsi.
Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset (LP2A) Pemkot Surabaya Noer Oemarijati sebelumnya mengatakan dari total 4.600 komputer, sudah didistribusikan sebanyak 3.874 komputer di 282 sekolah dengan rincian ke SD Negeri sebanyak 1.557 komputer di 229 sekolah, dan ke SMP Negeri sebanyak 2.317 komputer di 53 sekolah.
"Sisanya, kami targetkan minggu depan beres semuanya," katanya.
Noer mengatakan kedatangan hingga pendistribusian itu terus diawasi oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Adapun mekanisme pendistribusiannya yaitu dengan melakukan pendistribusian ke sekolah, lalu dirakit oleh penyedia hingga komputer itu bisa nyala dan digunakan.
"Nah, setelah dirakit itu, ada tim pemeriksa dari tim ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) sebanyak 7 orang dan dari tim LP2A sebanyak 10 orang," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018