Sumenep (Antaranews-Jatim) - Mahasiswa di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Ekstra Parlementer (Gempar) menyoroti pengelolaan objek wisata setempat yang tanpa dilengkapi tanda daftar usaha pariwisata (TUDP).
"Ini sesuatu yang aneh. Hingga sekarang pengelolaan sejumlah objek wisata ternyata belum dilengkapi dengan TDUP, termasuk objek wisata yang dikelola pemerintah daerah," kata aktivis Gempar, Mahfud Amin di Sumenep, Selasa.
Mereka pun meminta keseriusan pemerintah daerah dalam pengelolaan objek wisata yang selama ini dijual ke publik supaya dikunjungi para wisatawan.
Pemerintah daerah seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan objek wisata dan salah satunya caranya melengkapi objek wisata yang dikelolanya dengan TDUP.
"Kalau pemerintah daerah saja abai dengan TDUP, jangan salahkan jika pengelola objek wisata dari unsur swasta juga abai," ujarnya, menambahkan.
Sementara Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Sumenep, M Khalili menjelaskan, pihaknya telah meminta para pengelola objek wisata untuk mengurus TDUP ke pihak terkait.
"Kami akan berusaha mendampingi mereka untuk secepatnya mengurus TDUP. Sesuai hasil koordinasi kami dengan mereka, ada beberapa persyaratan yang belum lengkap. Ini tentunya butuh waktu," katanya.
Ia pun berharap para pengelola objek wisata di Sumenep secepatnya mengurus TDUP agar pengelolaannya memenuhi persyaratan secara administrasi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Ini sesuatu yang aneh. Hingga sekarang pengelolaan sejumlah objek wisata ternyata belum dilengkapi dengan TDUP, termasuk objek wisata yang dikelola pemerintah daerah," kata aktivis Gempar, Mahfud Amin di Sumenep, Selasa.
Mereka pun meminta keseriusan pemerintah daerah dalam pengelolaan objek wisata yang selama ini dijual ke publik supaya dikunjungi para wisatawan.
Pemerintah daerah seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan objek wisata dan salah satunya caranya melengkapi objek wisata yang dikelolanya dengan TDUP.
"Kalau pemerintah daerah saja abai dengan TDUP, jangan salahkan jika pengelola objek wisata dari unsur swasta juga abai," ujarnya, menambahkan.
Sementara Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Sumenep, M Khalili menjelaskan, pihaknya telah meminta para pengelola objek wisata untuk mengurus TDUP ke pihak terkait.
"Kami akan berusaha mendampingi mereka untuk secepatnya mengurus TDUP. Sesuai hasil koordinasi kami dengan mereka, ada beberapa persyaratan yang belum lengkap. Ini tentunya butuh waktu," katanya.
Ia pun berharap para pengelola objek wisata di Sumenep secepatnya mengurus TDUP agar pengelolaannya memenuhi persyaratan secara administrasi. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018