){kind=link}
Surabaya (Antaranews Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia setempat untuk mengatasi impor bahan baku yang selama ini menjadi permasalahan.
"Sebanyak 74,99 persen bahan baku Indonesia berasal dari impor dan ini menjadi masalah," ujarnya di sela menghadiri pelantikan pengurus Hipmi Jatim periode 2018-2021 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis.
Menurut dia, rendahnya bahan ekspor karena terjebak dalam impor bahan baku yang tinggi sehingga sangat perlu dicarikan solusi sebagai pengganti bahan baku impor. Selain itu, kata dia, untuk menekan volume impor diharapkan kepada Hipmi dapat melihat potensi bahan baku yang ada di dalam negeri, dalam hal ini mampu mengolah atau mengganti bahan baku dengan bahan substitusi.
Pemprov Jatim diakuinya telah menerapkan Sistem Informasi Perdagangan Bahan Baku (SIPAP) untuk mengatasi permasalahan impor bahan baku di Jatim dengan harapan mendorong sistem perdagangan yang mempercepat substitusi impor sehingga kemandirian industri dalam negeri dapat terwujud.
Dalam aplikasi tersebut, lanjut dia, dapat diihat berbagai "raw material" dari berbagai daerah di Indonesia, data waktu yang pasti mengenai potensi dan kebutuhan masing-masing daerah bersumber dari agregator masing-masing provinsi.
Tak itu saja, untuk mengatasi impor juga bisa dilakukan dengan mendirikan smelter untuk mengolah bahan baku di Jatim, semisal mengolah bauksit dan nikel untuk industri rumah tangga.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum BPD Hipmi Jatim Mufti Aimah Nurul Anam memuji kepemimpinan Pakde Karwo sebagai Gubernur Jatim yang mampu mengukir prestasi di tingkat nasional.
"Salah satunya, Jatim menjadi provinsi yang memiliki akuntabilitas dengan predikat A, penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional," katanya.
Wakil Ketua Umum BPP Hipmi Yaser Palito mengatakan para pengusaha muda adalah masa depan sehingga harus dapat memberikan, khususnya kepada pemerintah.
Ia memisalkan ketika baru dilantik dan melakukan audiensi dengan Presiden RI Joko Widodo, dirinya mengusulkan bunga kredit untuk UMKM dapat diturunkan menjadi satu digit dan terwujud.
"Alasannya, hal tersebut sangat membantu perkembangan dan kehidupan UMKM yang menjadi pondasi ekonomi bangsa. BPP Hipmi mendorong lahirnya `tax amnesty` dan penyelenggaraan jambore Hipmi perguruan tinggi guna mewujudkan pengusaha-pengusaha muda," katanya. (*)
Video Oleh Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Sebanyak 74,99 persen bahan baku Indonesia berasal dari impor dan ini menjadi masalah," ujarnya di sela menghadiri pelantikan pengurus Hipmi Jatim periode 2018-2021 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis.
Menurut dia, rendahnya bahan ekspor karena terjebak dalam impor bahan baku yang tinggi sehingga sangat perlu dicarikan solusi sebagai pengganti bahan baku impor. Selain itu, kata dia, untuk menekan volume impor diharapkan kepada Hipmi dapat melihat potensi bahan baku yang ada di dalam negeri, dalam hal ini mampu mengolah atau mengganti bahan baku dengan bahan substitusi.
Pemprov Jatim diakuinya telah menerapkan Sistem Informasi Perdagangan Bahan Baku (SIPAP) untuk mengatasi permasalahan impor bahan baku di Jatim dengan harapan mendorong sistem perdagangan yang mempercepat substitusi impor sehingga kemandirian industri dalam negeri dapat terwujud.
Dalam aplikasi tersebut, lanjut dia, dapat diihat berbagai "raw material" dari berbagai daerah di Indonesia, data waktu yang pasti mengenai potensi dan kebutuhan masing-masing daerah bersumber dari agregator masing-masing provinsi.
Tak itu saja, untuk mengatasi impor juga bisa dilakukan dengan mendirikan smelter untuk mengolah bahan baku di Jatim, semisal mengolah bauksit dan nikel untuk industri rumah tangga.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum BPD Hipmi Jatim Mufti Aimah Nurul Anam memuji kepemimpinan Pakde Karwo sebagai Gubernur Jatim yang mampu mengukir prestasi di tingkat nasional.
"Salah satunya, Jatim menjadi provinsi yang memiliki akuntabilitas dengan predikat A, penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional," katanya.
Wakil Ketua Umum BPP Hipmi Yaser Palito mengatakan para pengusaha muda adalah masa depan sehingga harus dapat memberikan, khususnya kepada pemerintah.
Ia memisalkan ketika baru dilantik dan melakukan audiensi dengan Presiden RI Joko Widodo, dirinya mengusulkan bunga kredit untuk UMKM dapat diturunkan menjadi satu digit dan terwujud.
"Alasannya, hal tersebut sangat membantu perkembangan dan kehidupan UMKM yang menjadi pondasi ekonomi bangsa. BPP Hipmi mendorong lahirnya `tax amnesty` dan penyelenggaraan jambore Hipmi perguruan tinggi guna mewujudkan pengusaha-pengusaha muda," katanya. (*)
Video Oleh Fiqih Arfani
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018