Surabaya (Antaranews Jatim) - Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menyoroti tukar guling lahan (ruislag) antara pemerintah kota setempat dengan PT Maspion di Kawasan Margorejo.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Didik Adiono, di Surabaya, Kamis, menyesalkan lokasi lahan yang diberikan PT. Maspion tidak sebanding dengan aset milik pemerintah kota yang lokasinya berada persis di sebelah timur frontage road (FR) Jalan Ahmad Yani sisi timur.
"Sebenarnya ruislag tidak apa-apa. Tapi lokasi penggantinya mestinya yang sebanding," kata Didik.
Rencana tukar guling lahan antara Pemkot Surabaya dan PT Maspion tersebut sudah dibahas hampir 20 tahun, namun sampai saat ini belum ada titik terang.
Rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar di Komisi A pada Senin (5/2), warga meminta agar bangunan sekolah SD di Margorejo yang terkena dampak pembangunan frantoge road dikembalikan seperti dulu, mengingat tukar guling lahan di Margorejo sudah berlangsung sejak 2004.
Menurut Didik, selain lokasinya berada di jalan yang cukup sempit, lahan yang disediakan PT. Maspion ternyata tidak berada dalam satu lokasi atau letaknya tersebar di beberapa tempat.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mempertanyakan apraisal objek lahan yang ditukargulingkan dengan alasan lahan yang diberikan dari PT tidak berada dalam satu lokasi.
"Kalau ada pergeseran, apraisalnya harus jelas," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) Margorejo Umam meminta agar pembangunan SD Margorejo segera direalisasikan sebab keberadaanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
"Kami minta segera dibangun. Sekolah kan untuk generasi bangsa, jadi kami membutuhkanya," ujarnya.
Dirut PT. Maspion Sukamto sebelumnya mengatakan pihaknya sudah tidak mempermaslahkan tanah tukar guling tersebut.
"Dari pihak kami sudah berikan 3.000 meter persegi untuk pembangunan sekolah, kantor kecamatan dan puskesmas dari pembagian tanah 6.800 meter persegi," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Didik Adiono, di Surabaya, Kamis, menyesalkan lokasi lahan yang diberikan PT. Maspion tidak sebanding dengan aset milik pemerintah kota yang lokasinya berada persis di sebelah timur frontage road (FR) Jalan Ahmad Yani sisi timur.
"Sebenarnya ruislag tidak apa-apa. Tapi lokasi penggantinya mestinya yang sebanding," kata Didik.
Rencana tukar guling lahan antara Pemkot Surabaya dan PT Maspion tersebut sudah dibahas hampir 20 tahun, namun sampai saat ini belum ada titik terang.
Rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar di Komisi A pada Senin (5/2), warga meminta agar bangunan sekolah SD di Margorejo yang terkena dampak pembangunan frantoge road dikembalikan seperti dulu, mengingat tukar guling lahan di Margorejo sudah berlangsung sejak 2004.
Menurut Didik, selain lokasinya berada di jalan yang cukup sempit, lahan yang disediakan PT. Maspion ternyata tidak berada dalam satu lokasi atau letaknya tersebar di beberapa tempat.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mempertanyakan apraisal objek lahan yang ditukargulingkan dengan alasan lahan yang diberikan dari PT tidak berada dalam satu lokasi.
"Kalau ada pergeseran, apraisalnya harus jelas," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) Margorejo Umam meminta agar pembangunan SD Margorejo segera direalisasikan sebab keberadaanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
"Kami minta segera dibangun. Sekolah kan untuk generasi bangsa, jadi kami membutuhkanya," ujarnya.
Dirut PT. Maspion Sukamto sebelumnya mengatakan pihaknya sudah tidak mempermaslahkan tanah tukar guling tersebut.
"Dari pihak kami sudah berikan 3.000 meter persegi untuk pembangunan sekolah, kantor kecamatan dan puskesmas dari pembagian tanah 6.800 meter persegi," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018