Kediri (Antaranews Jatim) - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar meminta perangkat baik di tingkat RT, RW, hingga LPMK turut membantu serta menjaga Kota Kediri agar selalu kondusif, sehingga program pembangunan bisa berjalan dengan baik.
"Harus tetap rukun dan kondusif. Jangan sampai warga terpecah belah, karena untuk menyatukan kembali itu butuh waktu lama dan sangat sulit untuk menjadi rekat kembali," katanya di Kediri, Jawa Timur, Senin (12/2).
Wali Kota yang dalam acara pembekalan dan sosialisasi kepada RT, RW dan LPMK sebagai pelaksana secara langsung program pemberdayaan masyarakat (Prodamas) itu di Kantor Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri itu menegaskan pembangunan di Kediri harus lebih diutamakan.
Pemerintah kota telah membuat prodamas dengan anggaran Rp50 juta per RT per tahun, dengan harapan bisa lebih membantu masyarakat hingga di tingkat RT. Mereka bisa memanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur, keperluan sosial, maupun ekonomi.
Terlebih lagi, saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sedang menggalakkan program padat karya yang konsepnya seperti prodamas yang sudah ada di Kota Kediri. Untuk itu, ia sangat berharap masyarakat akan lebih bekerja bersama-sama demi kemajuan Kediri.
"Mari bersama-sama membuat prodamas semakin bermanfaat dengan pembangunan-pembangunan yang membawa Kota Kediri semakin baik lagi," katanya berharap.
Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam membangun Kota Kediri melalui musyawarah warga atau rembuk warga yang menampung aspirasi dari masyarakat.
"Rembuk warga harus terus ditingkatkan dan jangan sampai dijadikan tempat berdebat. Mari berpikir bersama dan mencari solusi terbaik untuk Kota Kediri semakin baik," katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Kota Kediri Un Achmad Nurdin menyampaikan dalam setiap transaksi pelaksanaan pemanfaatan dana prodamas saat ini harus dilakukan dengan nontunai. Pemeritah kota juga menyukseskan program pusat, untuk transaksi nontunai.
Ia juga meminta agar lurah ataupun yang terkait tidak bingung dengan aturan yang diberlakukan saat ini. Aturan itu dilakukan dengan harapan lebih memudahkan dalam pelaksanaan serta pengawasan setiap transaksi keuangan.
"Tata caranya, nanti hampir sama seperti tahun sebelumnya. PPTK di dampingi RT, RW datang ke toko untuk membeli keperluan prodamas, mau beli apa saja nanti ditotal dan pembayarannya harus dengan di transfer. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo yang mengharuskan transaksi di lingkungan pemerintahan harus nontunai agar transparansi anggaran bisa terjaga," kata Un. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Harus tetap rukun dan kondusif. Jangan sampai warga terpecah belah, karena untuk menyatukan kembali itu butuh waktu lama dan sangat sulit untuk menjadi rekat kembali," katanya di Kediri, Jawa Timur, Senin (12/2).
Wali Kota yang dalam acara pembekalan dan sosialisasi kepada RT, RW dan LPMK sebagai pelaksana secara langsung program pemberdayaan masyarakat (Prodamas) itu di Kantor Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri itu menegaskan pembangunan di Kediri harus lebih diutamakan.
Pemerintah kota telah membuat prodamas dengan anggaran Rp50 juta per RT per tahun, dengan harapan bisa lebih membantu masyarakat hingga di tingkat RT. Mereka bisa memanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur, keperluan sosial, maupun ekonomi.
Terlebih lagi, saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sedang menggalakkan program padat karya yang konsepnya seperti prodamas yang sudah ada di Kota Kediri. Untuk itu, ia sangat berharap masyarakat akan lebih bekerja bersama-sama demi kemajuan Kediri.
"Mari bersama-sama membuat prodamas semakin bermanfaat dengan pembangunan-pembangunan yang membawa Kota Kediri semakin baik lagi," katanya berharap.
Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam membangun Kota Kediri melalui musyawarah warga atau rembuk warga yang menampung aspirasi dari masyarakat.
"Rembuk warga harus terus ditingkatkan dan jangan sampai dijadikan tempat berdebat. Mari berpikir bersama dan mencari solusi terbaik untuk Kota Kediri semakin baik," katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Kota Kediri Un Achmad Nurdin menyampaikan dalam setiap transaksi pelaksanaan pemanfaatan dana prodamas saat ini harus dilakukan dengan nontunai. Pemeritah kota juga menyukseskan program pusat, untuk transaksi nontunai.
Ia juga meminta agar lurah ataupun yang terkait tidak bingung dengan aturan yang diberlakukan saat ini. Aturan itu dilakukan dengan harapan lebih memudahkan dalam pelaksanaan serta pengawasan setiap transaksi keuangan.
"Tata caranya, nanti hampir sama seperti tahun sebelumnya. PPTK di dampingi RT, RW datang ke toko untuk membeli keperluan prodamas, mau beli apa saja nanti ditotal dan pembayarannya harus dengan di transfer. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo yang mengharuskan transaksi di lingkungan pemerintahan harus nontunai agar transparansi anggaran bisa terjaga," kata Un. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018