){kind=link}
Jakarta, (Antara) - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan delegasi Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Ra'ad Al Hussein di Istana Merdeka Jakarta, Selasa.
Presiden yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Utusan Tetap RI untuk PBB di Jenewa Hasan Kleib, Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri Febrian A. Ruddyard dan Direktur HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri Dicky Komar menerima delegasi Komisaris Tinggi HAM PBB ini di ruang oval Istana Merdeka pada pukul 10.00 WIB.
Zeid Ra'ad Al Hussein yang merupakan Pangeran dari Jordania ini diterima Presiden Jokowi didmpingi Ketua perwakilan PBB untuk Asia Fasifik dan Asia Tengah Francesco Motta dan Ravina Shamdasani (Official Spokesperson of the High Commissioner for Human Rights, United Nations).
Usai pertemuan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pertemuan Presiden Jokowi dengan Komisaris Tinggi HAM PBB lebih banyak membicarakan peran Indonesia dalam membantu penanganan pengungsi etnis Rohingya, Myanmar, di Bangladesh.
"Beliau mendorong Indonesia, walaupun berbagai pendekatan dan upaya yang dlakukan tidaklah mudah,tapi komisioner percaya bahwa Indonesia dapat menjadi 'leader' dalam penyelesaian (pengunsi rohingya) karena salah satu negara yang diterima baik oleh Myanmar ini adalah Indonesia," kata Yosonna.
Menkumham juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam menanggani pengungsi etnis Rohingya, terutama setela berkunjung ke Bangladesh yang langsung bertemu dan mendengar langsung keluhan para pengungsi.
Dalam kesempatan ini, kata Yasonna, bahwa Presiden Jokowi juga ingin menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia yang demokratis dan menjunjung tinggi penegakkan HAM yang sudah berjalan baik.
Yasonna juga mengungkapkan pujian komisaris tinggi HAM PBB ini sebagai "role model" negara muslim besar dalam menanggani berbagai isu yang berkaitan dengan HAM.
Menkumham juga menyebut bahwa pertemuan itu juga membicarakan berbagai isu, diantaranya membahas Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk masalah LGBT. "Nanti saya dan komisaris Tinggi HAM PBB akan mambahas isu ini," tuturnya.
Yasonna menyebut bahwa Komisaris Tinggi HAM PBB meminta tidak boleh ada diskriminasi dalam menanggani LGBT ini dan Indonesia yang memiliki budaya timur dan ajaran agama tidak menerima adanya kampanye kepada publik terkait hal ini.
"Saya sampaikan bahwa konsep pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan kepada minoritas masih dalam pembahasan di parlemen," jelasnya.
Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir mengatakan bahwa kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ini merupakan undangan Indonesia.
Wamenlu mengatakan kerjasama regional penaganan HAM sangat penting dan ingin menunjukkan Indonesia yang memiliki rekam jejak selama ini, terkait upaya serius keterbukaan komitmen dalam memajukan HAM.
"Kalau menyangkut komitmen Indonesia, Bapak Presiden berkali-kali menekankan mengenai komitmen untuk memajukan HAM, karena itu amanah konstitusi. Selain itu, Presiden mengakui bahwa apakah itu masalah konstitusi atau masalah minoritas menyangkut hak negara, negara wajib menegakkan," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Presiden yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Utusan Tetap RI untuk PBB di Jenewa Hasan Kleib, Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri Febrian A. Ruddyard dan Direktur HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri Dicky Komar menerima delegasi Komisaris Tinggi HAM PBB ini di ruang oval Istana Merdeka pada pukul 10.00 WIB.
Zeid Ra'ad Al Hussein yang merupakan Pangeran dari Jordania ini diterima Presiden Jokowi didmpingi Ketua perwakilan PBB untuk Asia Fasifik dan Asia Tengah Francesco Motta dan Ravina Shamdasani (Official Spokesperson of the High Commissioner for Human Rights, United Nations).
Usai pertemuan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pertemuan Presiden Jokowi dengan Komisaris Tinggi HAM PBB lebih banyak membicarakan peran Indonesia dalam membantu penanganan pengungsi etnis Rohingya, Myanmar, di Bangladesh.
"Beliau mendorong Indonesia, walaupun berbagai pendekatan dan upaya yang dlakukan tidaklah mudah,tapi komisioner percaya bahwa Indonesia dapat menjadi 'leader' dalam penyelesaian (pengunsi rohingya) karena salah satu negara yang diterima baik oleh Myanmar ini adalah Indonesia," kata Yosonna.
Menkumham juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam menanggani pengungsi etnis Rohingya, terutama setela berkunjung ke Bangladesh yang langsung bertemu dan mendengar langsung keluhan para pengungsi.
Dalam kesempatan ini, kata Yasonna, bahwa Presiden Jokowi juga ingin menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia yang demokratis dan menjunjung tinggi penegakkan HAM yang sudah berjalan baik.
Yasonna juga mengungkapkan pujian komisaris tinggi HAM PBB ini sebagai "role model" negara muslim besar dalam menanggani berbagai isu yang berkaitan dengan HAM.
Menkumham juga menyebut bahwa pertemuan itu juga membicarakan berbagai isu, diantaranya membahas Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk masalah LGBT. "Nanti saya dan komisaris Tinggi HAM PBB akan mambahas isu ini," tuturnya.
Yasonna menyebut bahwa Komisaris Tinggi HAM PBB meminta tidak boleh ada diskriminasi dalam menanggani LGBT ini dan Indonesia yang memiliki budaya timur dan ajaran agama tidak menerima adanya kampanye kepada publik terkait hal ini.
"Saya sampaikan bahwa konsep pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan kepada minoritas masih dalam pembahasan di parlemen," jelasnya.
Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir mengatakan bahwa kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ini merupakan undangan Indonesia.
Wamenlu mengatakan kerjasama regional penaganan HAM sangat penting dan ingin menunjukkan Indonesia yang memiliki rekam jejak selama ini, terkait upaya serius keterbukaan komitmen dalam memajukan HAM.
"Kalau menyangkut komitmen Indonesia, Bapak Presiden berkali-kali menekankan mengenai komitmen untuk memajukan HAM, karena itu amanah konstitusi. Selain itu, Presiden mengakui bahwa apakah itu masalah konstitusi atau masalah minoritas menyangkut hak negara, negara wajib menegakkan," ujarnya.(*)
Video Oleh Joko Susilo
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018