Kediri (Antaranews Jatim) - Peruntukan anggaran program pemberdayaan masyarakat (Prodamas) 2018 yang diberikan pada setiap RT dengan nominal Rp50 juta per tahun pada 2018 ini, Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, lebih luwes.
"Kalau cakupan masih, tapi persentase beda. Ada yang ingin infrastruktur ditambah, yang ekonomi juga ada, yang kepentingan sosial juga ada persentasenya lebih besar. Itu bisa, selama di tempatnya tidak ada pembangunan infrastruktur lagi," kata Wali Kota Kediri dalam acara rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Prodamas 2018 di Balai Kediri, Jumat.
Ia mengatakan, selama ini prodamas dirasa bermanfaat. Hal itu terungkap dari hasil evaluasi yang diungkapkan para RT. Banyak kebutuhan di RT yang bisa dipenuhi dengan memanfatkan dana yang diberikan sebesar Rp50 juta per tahun itu.
Namun, ia mengakui ada beberapa evaluasi terkait dengan pelaksanan prodamas. Ia sudah meminta agar ke depan beberapa evaluasi itu diperbaiki, sehingga programnya bisa berjalan dengan baik.
"Secara keseluruhan bagus, cuma saya titip pesan prodamas ini, umpamanya ingin bangunan kuat, bagus, maka antara PPTK dengan pendamping teknisnya harus cocok. Lalu bagusnya belaja bersama, saya tidak ingin ada pikiran negatif di masyarakat," katanya.
Pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan prodamas plus. Namun, Wali Kota masih enggan untuk mengungkapkan konsep program tersebut. Ia hanya meminta agar program tersebut bisa dijalankan dengan optimal mungkin.
Prodamas tersebut telah berjalan sejak 2014. Berdasarkan aturan yang dibuat, proporsi realisasi dana sebesar Rp50 juta tersebut, yaitu untuk fisik sebanyak 60 persen, sedangkan sosial dan ekonomi sebesar 40 persen. Namun saat ini beberapa RT kebutuhan fisiknya telah terpenuhi.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Kediri Un Achmad Nurdin menambahkan, pada 2018 ini pemerintah tetap mengalokasikan untuk prodamas dengan besaran hingga Rp50 juta per RT. Prodamas itu dianggarkan dari APBD Kota Kediri.
Pihaknya memang sedang membahas terkait dengan prodamas plus. Dalam prodamas plus nantinya tetap ditujukan untuk meningkatkan IPM warga Kota Kediri, baik untuk bidang ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan.
"Pembahasan terkait dengan prodamas plus ini masih belum final. Kami masih olah teknisnya," kata dia.
Dalam kegiatan itu diikuti lurah, PPTK dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Acara ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Lilik Muhibbah, Sekda Kota Kediri Budwi Sunu dan tiga Asisten.
Peserta rapat juga dijelaskan mengenai pelaksaan transaksi nontunai dalam prodamas oleh Kepala DPPKAD Kota Kediri Bagus Alit. Pemkot saat ini sudah memanfaatkan transaksi nontunai dalam setiap programnya, dengan harapan lebih transparan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Kalau cakupan masih, tapi persentase beda. Ada yang ingin infrastruktur ditambah, yang ekonomi juga ada, yang kepentingan sosial juga ada persentasenya lebih besar. Itu bisa, selama di tempatnya tidak ada pembangunan infrastruktur lagi," kata Wali Kota Kediri dalam acara rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Prodamas 2018 di Balai Kediri, Jumat.
Ia mengatakan, selama ini prodamas dirasa bermanfaat. Hal itu terungkap dari hasil evaluasi yang diungkapkan para RT. Banyak kebutuhan di RT yang bisa dipenuhi dengan memanfatkan dana yang diberikan sebesar Rp50 juta per tahun itu.
Namun, ia mengakui ada beberapa evaluasi terkait dengan pelaksanan prodamas. Ia sudah meminta agar ke depan beberapa evaluasi itu diperbaiki, sehingga programnya bisa berjalan dengan baik.
"Secara keseluruhan bagus, cuma saya titip pesan prodamas ini, umpamanya ingin bangunan kuat, bagus, maka antara PPTK dengan pendamping teknisnya harus cocok. Lalu bagusnya belaja bersama, saya tidak ingin ada pikiran negatif di masyarakat," katanya.
Pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan prodamas plus. Namun, Wali Kota masih enggan untuk mengungkapkan konsep program tersebut. Ia hanya meminta agar program tersebut bisa dijalankan dengan optimal mungkin.
Prodamas tersebut telah berjalan sejak 2014. Berdasarkan aturan yang dibuat, proporsi realisasi dana sebesar Rp50 juta tersebut, yaitu untuk fisik sebanyak 60 persen, sedangkan sosial dan ekonomi sebesar 40 persen. Namun saat ini beberapa RT kebutuhan fisiknya telah terpenuhi.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Kediri Un Achmad Nurdin menambahkan, pada 2018 ini pemerintah tetap mengalokasikan untuk prodamas dengan besaran hingga Rp50 juta per RT. Prodamas itu dianggarkan dari APBD Kota Kediri.
Pihaknya memang sedang membahas terkait dengan prodamas plus. Dalam prodamas plus nantinya tetap ditujukan untuk meningkatkan IPM warga Kota Kediri, baik untuk bidang ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan.
"Pembahasan terkait dengan prodamas plus ini masih belum final. Kami masih olah teknisnya," kata dia.
Dalam kegiatan itu diikuti lurah, PPTK dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Acara ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Lilik Muhibbah, Sekda Kota Kediri Budwi Sunu dan tiga Asisten.
Peserta rapat juga dijelaskan mengenai pelaksaan transaksi nontunai dalam prodamas oleh Kepala DPPKAD Kota Kediri Bagus Alit. Pemkot saat ini sudah memanfaatkan transaksi nontunai dalam setiap programnya, dengan harapan lebih transparan. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018