Bojonegoro (Antaranews Jatim) - Pemerintah harus meninjau ulang impor beras karena akan merugikan petani yang sekarang ini sudah masuk panen raya tanaman padi di  Tanah Air, kata Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir di Bojonegoro, Senin.

Permintaan itu disampaikan Winarno Tohir dalam acara  panen raya tanaman padi lahan banjir luapan Bengawan Solo di Desa Kedungarum, Kecamatan Kanor.

Sebelum itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, melakukan panen tanaman padi lahan banjir di desa setempat. Ikut dalam panen raya Wakil Kepala Staf TNI Mayor Jenderal Tatang Sulaiman, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, Kapolda Jatim, Irjen Pol. Machfud Arifin dan Bupati Bojonegoro Suyoto dengan jajarannya.

"Seyogyanya Pemerintah meninjau ulang impor beras agar harga beras dan gabah pada musim panen kali ini tidak jatuh," kata Tohir, menegaskan.

Apalagi, lanjut dia, harga beras dan gabah sudah mulai menunjukkan kecenderungan menurun sejak 15 Januari lalu, bahkan penurunan harga beras dan gabah akan terjadi sampai Februari karena ada panen raya tanaman padi.

"Kalau tidak ada impor harga akan menjadi baik," ujarnya, menegaskan.

Hal senada juga disampaikan Bupati Bojonegoro Suyoto yang manyampaikan penolakan impor beras karena di daerahnya sekarang ini ada panen tanaman padi sekitar 1.800 hektre.

Hanya saja, dalam penolakannya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang disampaikan kepada undangan yang sebagian besar para para petani di sejumlah di Desa Kanor, terkait sikap petani dalam menghadapi beras impor.

"Tolak beras impor," kata ratusan para petani yang hadir dalam acara itu menjawab pertanyaan Suyoto.(*)

Video Oleh Slamet Agus Sudarmojo


Pewarta: Slamet Agus Sudarmojo

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018