Surabaya (Antaranews Jatim) - Pergerakan laju kendaraan satu per satu terihat berlangsung dari arah Surabaya menuju gerbang tol Suramadu, Jawa Timur, namun sebelum masuk gerbang tol terjadi antrean sekitar 1 km, padahal gerbang tolnya sudah menggunakan transaksi nontunai.
Antrean serupa, juga terlihat di gerbang tol Pandaan arah Malang, Jawa Timur. Tidak tanggung-tanggung rentetan mobil berjejer antre masuk gerbang tol itu terlihat lebih panjang, sekitar 3 km, padahal gerbang tolnya juga sudah menggunakan mesin transaksi nontunai.
Dua peristiwa itu terekam pada arus lalu lintas menjelang libur Tahun Baru 2018 di wilayah Jatim, pada Sabtu (30/12).
Lantas, bermunculan sindiran masyarakat dan pengemudi terkait kemacetan atau antrean di gerbang tol tersebut, dan menanyakan efektifitas Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) melalui penerapan kartu tol.
Padahal, niat awal adanya gerakan itu adalah untuk mempercepat laju kendaraan di gerbang tol, namun dari dua peristiwa itu masyarakat mengeluh karena semakin menghambat laju kendaraannya, hingga ada antrean yang cukup panjang.
Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Jatim Titien Sumartini menjelaskan, ada beberapa masalah yang menjadi bahan evaluasi penerapan GNT melalui kartu tol di Jatim.
"Hasil rapat evaluasi terakhir kami, dengan pihak perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memang menyebutkan ada beberapa poin kendala dalam penerapan GNNT melalui kartu tol di Jatim," katanya.
Masalah-masalah itu, kata dia, menjadi bahan masukan para pemegang kebijakan untuk mengevaluasi penerapan GNNT di beberapa tol di Jatim pada 2018.
Titien menjelaskan, kemacetan di pintu atau gerbang tol bisa disebabkan dari beberapa masalah, seperti "overload" atau terlalu banyaknya aktivitas penempelan kartu di mesin transaksi nontunai, sehingga mesin mengalami gangguan, hal itu bisa terjadi, apabila volume kendaraan berlangsung cukup tinggi.
Kemudian kapasitas gerbang tol yang tidak berbanding lurus dengan volume atau jumlah kendaraan, hal ini terjadi pada saat-saat tertentu, sehingga terjadi antrean karena tingginya laju kendaraan yang masuk.
Selain itu, tidak patuhnya beberapa pengendara mobil karena kurangnya saldo yang ada pada kartu tol bersangkutan, sehingga pada saat masuk pintu tol, otomatis gerbang tidak membuka yang disebabkan nominal saldo kartu tidak mencukupi dengan biaya tol yang tertera.
Kepala Gerbang Tol Suramadu Mujiono mengakui hal demikian. Bahkan ia mengungkapkan sebanyak 35 persen sampai 40 persen pengendara yang masuk ke gerbang tol Suramadu masih menggunakan transaksi tunai, yang tentunya menghambat laju kendaraan di belakangnya.
"Masih sekitar 60 persen pengendara yang masuk ke Gerbang Tol Suramadu menggunakan transaksi nontunai, sisanya masih bayar dengan uang tunai, belum lagi apabila ada kembalian uang pembayaran yang tentunya akan menghambat laju kendaraan di belakangnya," ucapnya.
Keberhasilan Program
Plt Kepala Grup Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur Yudi Harymukti menegaskan meski masih terus dievaluasi, pihaknya akan terus gencar mempromosikan penerapan kartu nontunai di gerbang tol Jatim.
Bahkan, kata dia, beberapa ruas tol baru yang rencananya diresmikan pada 2018 akan langsung menerapkan transaksi nontunai, karena sudah menjadi program pemerintah.
"Hingga saat ini capaian penerapan GNNT di gerbang tol wilayah Jatim sudah sangat bagus, bahkan tujuh dari sembilan gerbang tol sudah menerapkan, sisanya masih dalam proses komunikasi," ujar dia.
Salah satunya, kata dia, adalah tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo, yang kini sudah menerapkan transaksi nontunai.
"Tahun 2018 semuanya akan menerapkan hal serupa karena sudah menjadi program pemerintah," ujarnya.
Yudi menilai program GNNT di Jatim menunjukkan grafik cukup baik, hal itu ditandai dengan sebaran kartu nontunai atau kartu tol yang sudah mencapai 500 ribu pada Desember 2017.
Angka itu, kata dia, meningkat 50 persen dibanding Mei 2017 yang hanya mencapai 250 ribu pemakai, karena perbankan terus gencar menjual kartu nontunai di berbagai kesempatan.
"Seperti saat libur Tahun Baru kali ini, beberapa perbankan melakukan aksi gerak dengan mendatangi berbagai pintu tol dan 'standby' atau menempatkan petugas jaganya di gerbang tol untuk menjual kartu nontunai," tuturnya.
Yudi mengaku akan terus konsisten berkomunikasi dengan beberapa pihak dan mendorong penerapan GNNT, meski dalam beberapa situasi masih ada masukan terkait program tersebut.
"Memang di beberapa situasi masih terjadi antrean di gerbang tol, namun hal itu bukan karena alat nontunainya, sebab soal alat dan pola transaksinya lancar. Hal itu lebih karena tingginya volume kendaraan, seperti libur akhir tahun," katanya.
Sebelumnya, kebijakan pemerintah mengenai penggunaan uang elektronik di ruas jalan tol tertuang dalam Permen PU dan Perumahan Rakyat No. 16/PRT/M/2017 tentang transaksi tol nontunai di jalan tol.
Bersamaan dengan itu, Bank Indonesia Jawa Timur telah menerbitkan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No.19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) yang salah satunya mengatur mengenai skema harga interkoneksi dan interoperabilitas.
Sementara kewajiban penerapan aturan penggunaan kartu tol di Jatim untuk seluruh ruas tol telah dilakukan sejak Oktober 2017.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Antrean serupa, juga terlihat di gerbang tol Pandaan arah Malang, Jawa Timur. Tidak tanggung-tanggung rentetan mobil berjejer antre masuk gerbang tol itu terlihat lebih panjang, sekitar 3 km, padahal gerbang tolnya juga sudah menggunakan mesin transaksi nontunai.
Dua peristiwa itu terekam pada arus lalu lintas menjelang libur Tahun Baru 2018 di wilayah Jatim, pada Sabtu (30/12).
Lantas, bermunculan sindiran masyarakat dan pengemudi terkait kemacetan atau antrean di gerbang tol tersebut, dan menanyakan efektifitas Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) melalui penerapan kartu tol.
Padahal, niat awal adanya gerakan itu adalah untuk mempercepat laju kendaraan di gerbang tol, namun dari dua peristiwa itu masyarakat mengeluh karena semakin menghambat laju kendaraannya, hingga ada antrean yang cukup panjang.
Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Jatim Titien Sumartini menjelaskan, ada beberapa masalah yang menjadi bahan evaluasi penerapan GNT melalui kartu tol di Jatim.
"Hasil rapat evaluasi terakhir kami, dengan pihak perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memang menyebutkan ada beberapa poin kendala dalam penerapan GNNT melalui kartu tol di Jatim," katanya.
Masalah-masalah itu, kata dia, menjadi bahan masukan para pemegang kebijakan untuk mengevaluasi penerapan GNNT di beberapa tol di Jatim pada 2018.
Titien menjelaskan, kemacetan di pintu atau gerbang tol bisa disebabkan dari beberapa masalah, seperti "overload" atau terlalu banyaknya aktivitas penempelan kartu di mesin transaksi nontunai, sehingga mesin mengalami gangguan, hal itu bisa terjadi, apabila volume kendaraan berlangsung cukup tinggi.
Kemudian kapasitas gerbang tol yang tidak berbanding lurus dengan volume atau jumlah kendaraan, hal ini terjadi pada saat-saat tertentu, sehingga terjadi antrean karena tingginya laju kendaraan yang masuk.
Selain itu, tidak patuhnya beberapa pengendara mobil karena kurangnya saldo yang ada pada kartu tol bersangkutan, sehingga pada saat masuk pintu tol, otomatis gerbang tidak membuka yang disebabkan nominal saldo kartu tidak mencukupi dengan biaya tol yang tertera.
Kepala Gerbang Tol Suramadu Mujiono mengakui hal demikian. Bahkan ia mengungkapkan sebanyak 35 persen sampai 40 persen pengendara yang masuk ke gerbang tol Suramadu masih menggunakan transaksi tunai, yang tentunya menghambat laju kendaraan di belakangnya.
"Masih sekitar 60 persen pengendara yang masuk ke Gerbang Tol Suramadu menggunakan transaksi nontunai, sisanya masih bayar dengan uang tunai, belum lagi apabila ada kembalian uang pembayaran yang tentunya akan menghambat laju kendaraan di belakangnya," ucapnya.
Keberhasilan Program
Plt Kepala Grup Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur Yudi Harymukti menegaskan meski masih terus dievaluasi, pihaknya akan terus gencar mempromosikan penerapan kartu nontunai di gerbang tol Jatim.
Bahkan, kata dia, beberapa ruas tol baru yang rencananya diresmikan pada 2018 akan langsung menerapkan transaksi nontunai, karena sudah menjadi program pemerintah.
"Hingga saat ini capaian penerapan GNNT di gerbang tol wilayah Jatim sudah sangat bagus, bahkan tujuh dari sembilan gerbang tol sudah menerapkan, sisanya masih dalam proses komunikasi," ujar dia.
Salah satunya, kata dia, adalah tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo, yang kini sudah menerapkan transaksi nontunai.
"Tahun 2018 semuanya akan menerapkan hal serupa karena sudah menjadi program pemerintah," ujarnya.
Yudi menilai program GNNT di Jatim menunjukkan grafik cukup baik, hal itu ditandai dengan sebaran kartu nontunai atau kartu tol yang sudah mencapai 500 ribu pada Desember 2017.
Angka itu, kata dia, meningkat 50 persen dibanding Mei 2017 yang hanya mencapai 250 ribu pemakai, karena perbankan terus gencar menjual kartu nontunai di berbagai kesempatan.
"Seperti saat libur Tahun Baru kali ini, beberapa perbankan melakukan aksi gerak dengan mendatangi berbagai pintu tol dan 'standby' atau menempatkan petugas jaganya di gerbang tol untuk menjual kartu nontunai," tuturnya.
Yudi mengaku akan terus konsisten berkomunikasi dengan beberapa pihak dan mendorong penerapan GNNT, meski dalam beberapa situasi masih ada masukan terkait program tersebut.
"Memang di beberapa situasi masih terjadi antrean di gerbang tol, namun hal itu bukan karena alat nontunainya, sebab soal alat dan pola transaksinya lancar. Hal itu lebih karena tingginya volume kendaraan, seperti libur akhir tahun," katanya.
Sebelumnya, kebijakan pemerintah mengenai penggunaan uang elektronik di ruas jalan tol tertuang dalam Permen PU dan Perumahan Rakyat No. 16/PRT/M/2017 tentang transaksi tol nontunai di jalan tol.
Bersamaan dengan itu, Bank Indonesia Jawa Timur telah menerbitkan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No.19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) yang salah satunya mengatur mengenai skema harga interkoneksi dan interoperabilitas.
Sementara kewajiban penerapan aturan penggunaan kartu tol di Jatim untuk seluruh ruas tol telah dilakukan sejak Oktober 2017.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017