Pemkab Blitar Gandeng BNI Terapan Pembayaran Dalam Jaringan (Video)

Blitar (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, menggandeng serta BNI dalam program pelayanan publik terutama untuk pembayaran dalam jaringan, sehingga dapat lebih terintegrasi dan nyata. 

     

"Jadi, penandatanganan ini adalah dalam rangka untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi dengan teknik pencairan, pembayaran nontunai," kata Bupati Blitar Harijanto setelah penandatangan nota kesepahaman (MoU) layanan perbankan di Pendopo Kabupaten Blitar, Rabu.

     

Ia mengatakan, saat ini, untuk sistem pembayaran masih banyak yang dilakukan secara tunai, sehingga dimungkinkan akuratnya masih kurang. Selain itu, validitas juga bisa dimungkinkan masih kurang, sehingga ke depan dalam segala transaksi akan memanfaatkan nontunai.

     

CEO BNI Wilayah Malang Yessy Kurnia Dyah mengemukakan adanya MoU tersebut merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan BNI. Dengan itu, layanan publik bisa dilakukan dengan lebih baik.

     

"Sinergi antara Pemkab Blitar dan BNI ini dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Blitar serta peningkatan kualitas hidup melalui layanan publik," katanya.

     

Dalam MoU tersebut, yang dikerjasamakan meliputi layanan dalam jaringan PDAM, restribusi pasar, samsat, PBB hingga pajak daerah lainnya seperti pajak restoran, hotel, hiburan, dan sejumlah pajak lainnya. Pemkab Blitar dapat memantau dan menerima laporan secara secara langsung dan dan nyata. 

     

BNI, tambah dia, dalam memberikan layanan tersebut juga mudah dijangkau. BNI memiliki lebih dari 30.000 jaringan layanan "e-Channel" meliputi lebih dari 19.000 anjungan tunai mandii (ATM) dan lebih dari 67.000 agen "Branchless banking", lebih dari 7.5 juta pengguna "SMS banking" dan "Mobile banking" serta lebih dari 2 juta pengguna "Internet banking", sehingga wajib pajak mudah untuk melaksanakan kewajiban pajaknya kepada pemerintah daerah.

     

"Di era globalisasi perbankan, salah satu unsur institusi yang wajib dibantu adalah pemerintah daerah, salah satunya karena tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang dicanangkan di negeri ini. Dan, salah satunya lewat perbankan, sebab pencatatan pasti tepat, sehingga kami berharap dapat bantu pemerintah jadi lebih transparan," kata Yessy.

     

Hingga kini, sudah terdapat sembilan kabupaten dan kota yang pembayaran PDAM-nya dilakukan lewat daring yaitu Kota dan Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang, serta dua Kabupaten dalam pembayaran "e-PBB" yaitu Kediri dan Kota Batu.

     

Selain program layanan pemerintah daerah, BNI juga bekerjasama dengan berbagai Kementerian seperti Kementerian Sosial dengan bantuan Bansos-BPNT, Kementerian Desa dengan Bumdes, Kementerian Kehutanan dengan pemanfaatan lahan IHPS, Kementerian Pertanian dengan kartu tani dan KUR tani serta Kementerian Tenaga Kerja dengan rumah desmigratif TKI.

     

Dalam acara tersebut, juga sekaligus dilakukan pemberian kartu sejumlah orang penerima KUR tani, KUR agen pupuk, KUR TKI. Selain itu, juga penghargaan untuk agen BNI 46 dengan transaksi terbanyak, Bumdes juara tingkat Provinsi Jatim, serta penghargaan untuk siswa berprestasi. (*)

Video Oleh Asmaul Chusna