Sosialisasi KPU untuk Pilkada Jatim Disorot

Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyoroti sosialisasi Komisi Pemilihan Umum setempat agar dilakukan lebih gencar sehingga masyarakat mengetahui pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 Juni 2018.

"Sosialisasi dari KPU harus lebih ke tempat publik, jangan hanya jalan sehat di depan kantor," ujar Kepala Biro Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim Anom Surahno kepada wartawan di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, sosialisasi Pilkada, khususnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, tak ada alasan untuk tidak dilakukan secara lebih besar agar jumlah pemilih semakin meningkat.

Selain itu, kata dia, Pilkada saat ini adalah rezimnya KPU dan sebagai pihak yang memiliki punya kewenangan program.

"Sifat pemilu itu personal atau individu. Mungkin setelah ditetapkan peserta pasangan calon Pilkada Jatim, baru KPU bisa gencar sosialisasi lebih intens tentang pasangan calon. Sosialisasi sekarang terkait jadwal penyelenggaraan Pilkada," ucapnya.

Sorotan terhadap KPU Jatim juga sempat disampaikan Surabaya Survey Center (SSC) yang merilis bahwa jumlah masyarakat Jatim masih banyak yang belum mengetahui jadwal Pilkada.

Berdasarkan hasil survei, dari 940 responden, masih 408 orang atau 43,4 persen responden belum mengetahui bahwa pesta demokrasi untuk memilih pemimpin baru bagi Jatim digelar Juni.

Peneliti Senior SSC Surokim Abdussalam memandang bahwa temuan tersebut dapat diartikan bahwa KPU tidak menunjukkan keseriusannya dalam kaitan sosialisasi Pilkada Jatim 2018.

"Inikan 10 bulan menjelang Pilkada, tapi gregetnya tidak ada terkait dengan informasi tahapan Pilkada atau hal lain yang bisa memantik perhatian dan rasa ingin tahu publik," kata akademisi asal Universitas Trunojoyo Madura tersebut.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi wartawan terpisah, Komisioner KPU Jatim Muhammad Arbayanto berkeyakinan masyarakat Jatim sudah tahu adanya Pilkada Jatim di 2018, namun hanya pelaksanannya saja yang dianggap belum diketahui.

"Program-program yang sifatnya sosialisasi langsung kepada masyarakat itu belum efektif secara keseluruhan. Sosialisasi yang kami lakukan saat ini masih di di simpul-simpul, semisal pimpinan ormas, pimpinan parpol dan KPU Kabupaten/Kota," katanya. (*)