Surabaya (Antara Jatim) – Universitas Airlangga Surabaya dan Transparency International (TI) Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang upaya pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan (PPKK) di lingkungan perguruan tinggi.
Penandatanganan itu dilakukan Rektor Unair Prof Mohammad Nasih dan Sekretaris Jenderal TI Indonesia Dadang Trisasongko di kampus setempat, Kamis serta dihadiri perwakilan perguruan tinggi di Jawa Timur dan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Usai penandatanganan, Nasih mengatakan, PPKK yang coba dikelola dan dikembangkan Unair adalah sektor pengadaan barang dan jasa termasuk pengadaan sumber daya manusia (SDM).
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Penandatanganan itu dilakukan Rektor Unair Prof Mohammad Nasih dan Sekretaris Jenderal TI Indonesia Dadang Trisasongko di kampus setempat, Kamis serta dihadiri perwakilan perguruan tinggi di Jawa Timur dan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Usai penandatanganan, Nasih mengatakan, PPKK yang coba dikelola dan dikembangkan Unair adalah sektor pengadaan barang dan jasa termasuk pengadaan sumber daya manusia (SDM).
Sebab, menurut dia, konflik kepentingan merupakan masalah yang tidak sederhana.
"Dua sektor itulah yang bakal kita dorong. Sebab, konflik kepentingan dapat memengaruhi proses-proses pengembalian keputusan maupun kebijakan. Sekaligus ini dipastikan bakal menimbulkan banyak kerugian," ujarnya.
Tahun-tahun sebelumnya, lanjutnya, Unair melakukan pembenahan terkait masalah tersebut. Salah satunya adalah penerbitan aturan bahwa sivitas akademika, baik pegawai maupun dosen, tidak diperbolehkan untuk memiliki perusahaan. Apalagi, perusahaannya terlibat dalam kegiatan maupun acara di kampus.
"Sekecil apa pun tidak diperbolehkan. Misalnya, warung atau usaha kue. Apalagi menyokong kegiatan semacam wisuda. Inilah yang harus kita hilangkan bersama," katanya.
Dia menegaskan, di Unair tidak ada lagi proses-proses perekrutan namun yang mewawancarai adalah ayahnya atau kerabatnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal TI Indonesia Dadang Trisasongko menjelasakan TI Indonesia merupakan organisasi global non-pemerintah yang didirikan di Jerman. Yakni, organisasi gerakan masyarakat sipil untuk mencegah korupsi.
Perguruan tinggi, kata dia, sangat penting menjadi bagian pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan.
"Jangan hanya menjadi korban. Perguruan tinggi harus menjadi bagian penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ke depan, perguruan tinggi punya peran strategis untuk ikut mewarnai arah perkembangan bangsa ini," ujarnya.(*)
"Dua sektor itulah yang bakal kita dorong. Sebab, konflik kepentingan dapat memengaruhi proses-proses pengembalian keputusan maupun kebijakan. Sekaligus ini dipastikan bakal menimbulkan banyak kerugian," ujarnya.
Tahun-tahun sebelumnya, lanjutnya, Unair melakukan pembenahan terkait masalah tersebut. Salah satunya adalah penerbitan aturan bahwa sivitas akademika, baik pegawai maupun dosen, tidak diperbolehkan untuk memiliki perusahaan. Apalagi, perusahaannya terlibat dalam kegiatan maupun acara di kampus.
"Sekecil apa pun tidak diperbolehkan. Misalnya, warung atau usaha kue. Apalagi menyokong kegiatan semacam wisuda. Inilah yang harus kita hilangkan bersama," katanya.
Dia menegaskan, di Unair tidak ada lagi proses-proses perekrutan namun yang mewawancarai adalah ayahnya atau kerabatnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal TI Indonesia Dadang Trisasongko menjelasakan TI Indonesia merupakan organisasi global non-pemerintah yang didirikan di Jerman. Yakni, organisasi gerakan masyarakat sipil untuk mencegah korupsi.
Perguruan tinggi, kata dia, sangat penting menjadi bagian pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan.
"Jangan hanya menjadi korban. Perguruan tinggi harus menjadi bagian penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ke depan, perguruan tinggi punya peran strategis untuk ikut mewarnai arah perkembangan bangsa ini," ujarnya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017