){kind=link}
Bogor, (Antara) - Presiden Joko Widodo mengatakan penyusunan anggaran, baik di kementerian, lembaga dan daerah masih lebih besar kegiatan pendukung daripada kegiatan intinya.
"Kita yang hadir di sini 100 persen tahu mengenai yang terjadi adalah penyusunan RKA KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) atau dinas malah fokus pada kegiatan pendukungnya bukan kegiatan intinya," kata Presiden saat bicara dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana desa tahun 2018 di Istana Bogor, Rabu.
Jokowi meminta para pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah untuk melakukan efesiensi dan tidak memperbesar belanja operasional, termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor dan kegiatan, dan rapat-rapat.
Presiden mencontohkan salah satu penyusunan anggaran di Kementerian Tenaga Kerja, terkait pemulangan TKI yang anggarannya mencapai Rp3 miliar, namun biaya pemulangannya hanya Rp500 juta, tetapi sisanya digunakan rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi perjalanan daerah dan lain-lain.
"Ini tidak bisa lagi seperti ini. Ini hampir semuanya model-model seperti ini di Kementerian/Lembaga, di daerah, sama. Coba cek satu per satu, terus gimana hasilnya," ujar Jokowi.
Presiden mengatakan bahwa anggaran yang dialokasikan pada kegiatan inti hanya 20 persen saja sisanya kegiatan pendukung saja.
"Model seperti ini harus dihentikan. Nanti saya akan buka satu per satu, tak tunjukin yang gamblang ini tadi. Gimana mau ada hasil setiap begitu perancanaannya, belanja pendukung justru lebih dominan daripada belanja dan inti kegiatan," tutur Jokowi.
Namun, Jokowi mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan diskusi dengan Menteri Tenaga Kerja terkait hal ini dan sudah dilakukan perbaikan.
Presiden juga mengatakan bahwa belanja negara pada 2018 mencapai Rp2.220,7 triliun yang merupakan angka yang sangat besar.
"Oleh sebab itu harus kita jaga bersama-sama baik dari sisi perencanaan, baik dari sisi penganggaran, maupun nantinya di dalam implementasi pelaksanaannya," ucap Jokowi.
Presiden mengungkapkan DIPA yang sudah diserahkan pada 86 kementerian dan lembaga dengan nilai Rp847,4 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun harus dilakukan penganggaran yang berkualitas dan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya.
"Sekali lagi angka ini adalah angka yang sangat besar. Oleh sebab itu, perbaikan kualitas yang salah satunya tentu saja dengan mempelajari persoalan-persoalan yang lalu supaya kita tidak ulangi lagi kesalahan-kesalahan yang ada. Sangat kebangetan sekali bahwa kita sudah tahu kalau itu keliru, kalau itu salah, masih kita ulang-ulang," katanya, menegaskan.
Presiden juga meminta pada seluruh menteri, lembaga, pemerintah daerah, untuk terus melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan APBN, sehingga orientasinya adalah hasil, bukan orientasinya prosedur.
Presiden mengaku pada saat ulang tahun Hari Guru Nasional di Bekasi, Jawa barat dirinya mendapatkan keluhan dari para guru terkait rumitnya administrasi atau prosedur tunjangan, administrasi atau prosedur kenaikkan pangkat, administrasi atau prosedur mengenai sertifikasi.
"Beliau-beliau menyampaikan, Pak kita ini jadi tidak konsentrasi urusan belajar mengajar tapi justru habis tenaga kita untuk ngurusi administrasi, prosedur yang tadi saya sampaikan," ungkapnya.
Presiden mengatakan bahwa hal ini tidak hanya terjadi pada guru saja, tapi urusan-urusan yang lain masih terbelit dengan hal-hal yang seperti ini.
"Menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, hanya ruwet muter-muter di urusan-urusan itu. Yang sampai hari ini belum bisa kita potong. Oleh sebab itu segera semuanya, dari pusat, sampai ke daerah, sederhanakan ini," tegasnya.
Jokowi juga meminta untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang fokus. "Sekali lagi, uang Jangan diecer-ecer semuanya ke banyak kegiatan sehingga hasilnya tidak nampak, baunya saja tidak nampak, apalgi fisiknya. ini kalau kita terlalu banyak kegiatan," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Kita yang hadir di sini 100 persen tahu mengenai yang terjadi adalah penyusunan RKA KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) atau dinas malah fokus pada kegiatan pendukungnya bukan kegiatan intinya," kata Presiden saat bicara dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana desa tahun 2018 di Istana Bogor, Rabu.
Jokowi meminta para pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah untuk melakukan efesiensi dan tidak memperbesar belanja operasional, termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor dan kegiatan, dan rapat-rapat.
Presiden mencontohkan salah satu penyusunan anggaran di Kementerian Tenaga Kerja, terkait pemulangan TKI yang anggarannya mencapai Rp3 miliar, namun biaya pemulangannya hanya Rp500 juta, tetapi sisanya digunakan rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi perjalanan daerah dan lain-lain.
"Ini tidak bisa lagi seperti ini. Ini hampir semuanya model-model seperti ini di Kementerian/Lembaga, di daerah, sama. Coba cek satu per satu, terus gimana hasilnya," ujar Jokowi.
Presiden mengatakan bahwa anggaran yang dialokasikan pada kegiatan inti hanya 20 persen saja sisanya kegiatan pendukung saja.
"Model seperti ini harus dihentikan. Nanti saya akan buka satu per satu, tak tunjukin yang gamblang ini tadi. Gimana mau ada hasil setiap begitu perancanaannya, belanja pendukung justru lebih dominan daripada belanja dan inti kegiatan," tutur Jokowi.
Namun, Jokowi mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan diskusi dengan Menteri Tenaga Kerja terkait hal ini dan sudah dilakukan perbaikan.
Presiden juga mengatakan bahwa belanja negara pada 2018 mencapai Rp2.220,7 triliun yang merupakan angka yang sangat besar.
"Oleh sebab itu harus kita jaga bersama-sama baik dari sisi perencanaan, baik dari sisi penganggaran, maupun nantinya di dalam implementasi pelaksanaannya," ucap Jokowi.
Presiden mengungkapkan DIPA yang sudah diserahkan pada 86 kementerian dan lembaga dengan nilai Rp847,4 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun harus dilakukan penganggaran yang berkualitas dan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya.
"Sekali lagi angka ini adalah angka yang sangat besar. Oleh sebab itu, perbaikan kualitas yang salah satunya tentu saja dengan mempelajari persoalan-persoalan yang lalu supaya kita tidak ulangi lagi kesalahan-kesalahan yang ada. Sangat kebangetan sekali bahwa kita sudah tahu kalau itu keliru, kalau itu salah, masih kita ulang-ulang," katanya, menegaskan.
Presiden juga meminta pada seluruh menteri, lembaga, pemerintah daerah, untuk terus melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan APBN, sehingga orientasinya adalah hasil, bukan orientasinya prosedur.
Presiden mengaku pada saat ulang tahun Hari Guru Nasional di Bekasi, Jawa barat dirinya mendapatkan keluhan dari para guru terkait rumitnya administrasi atau prosedur tunjangan, administrasi atau prosedur kenaikkan pangkat, administrasi atau prosedur mengenai sertifikasi.
"Beliau-beliau menyampaikan, Pak kita ini jadi tidak konsentrasi urusan belajar mengajar tapi justru habis tenaga kita untuk ngurusi administrasi, prosedur yang tadi saya sampaikan," ungkapnya.
Presiden mengatakan bahwa hal ini tidak hanya terjadi pada guru saja, tapi urusan-urusan yang lain masih terbelit dengan hal-hal yang seperti ini.
"Menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, hanya ruwet muter-muter di urusan-urusan itu. Yang sampai hari ini belum bisa kita potong. Oleh sebab itu segera semuanya, dari pusat, sampai ke daerah, sederhanakan ini," tegasnya.
Jokowi juga meminta untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang fokus. "Sekali lagi, uang Jangan diecer-ecer semuanya ke banyak kegiatan sehingga hasilnya tidak nampak, baunya saja tidak nampak, apalgi fisiknya. ini kalau kita terlalu banyak kegiatan," ujarnya.(*)
Video Oleh Joko Susilo
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017