Pemkot Surabaya Pelajari Usulan Sistem Penanganan Kebencanaan Berbasis IT

Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Surabaya mempelajari usulan dari Komisi A DPRD Surabaya untuk menyusun sistem penanganan kebencanaan berbasis teknologi informasi (TI).

     

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Linmas (BPB dan Linmas) Kota Surabaya Irvan Widyanto AMP, di Surabaya, Selasa, mengatakan pihaknya sekarang juga sedang menyusun roadmap peta kebencanaan, meski masih manual.

"Program ini sedang dilaksanakan dan akan diintegrasikan dengan Bappeko sebagaimana arahan bu Wali Kota Surabaya," katanya.

Menurut dia, saat ini memang ada banyak potensi kebencanaan perkotaan termasuk daerah rawan banjir, genangan, pohon tumbang, dan kebakaran. 

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi tanggap bencana ke semua komponen masyarakat, di antaranya ke sekolah, ibu-ibu posyandu, dan dasawisma.

"Pemerintah selalu gencar melakukan sosialisasi ke warga agar bisa terlibat dalam tanggap bencana," kata Irvan yang juga Kepala Satpol PP Surabaya.

BPB dan Linmas diketahui mendapat anggaran dari APBD Surabaya 2018,  sebesar Rp44,431 miliar terdiri atas Rp36,834 miliar anggaran langsung dan Rp7,596 miliar anggaran tidak langsung.

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Fatkur Rohman sebelumnya mengatakan mengapresiasi atas seluruh upaya Pemkot Surabaya dalam sosialisasi tanggap bencana. 

Namun, ia juga memberi masukan agar pemerintah kota membangun sistem penanganan kebencanaan berbasis IT. 

"Saya mengusulkan agar badan ini betul-betul memanfaatkan IT dalam hal mapping (pemetaan) potensi bencana, sekaligus analisa forecasting (peramalan). Sehingga staf, alat atau program-program juga akan menyesuaikan," kata Fatkur.

Ia menyebutkan penyiapan SDM yang andal dengan kualifikasi khusus dan bersertifikat adalah keharusan dalam penanganan kebencanaan.

Untuk itu, ia pun mengusulkan agar SDM dibangun, salah satunya dengan mengirim tim ke negara yang memang terbukti andal dalam hal bencana atau membuat workshop dengan menghadirkan narasumber dari perguruan tinggi.

Fatkur juga menilai perlu jika Pemkot Surabaya melibatkan LSM yang memang bergerak di bidang bencana yakni dengan membuka kerja sama yang ujungnya akan meringankan kerja pemerintah kota. (*)