DPRD Surabaya Soroti Kinerja BUMD RPH-PDPS

Surabaya (Antara Jatim) - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan dan PD Pasar Surya.

     

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur, di Surabaya, Minggu, mengatakan pengelolaan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) dan Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) masih semrawut dan hasil usahanya tidak sebanding dengan penyertaan modal berupa tanah dan bangunan.

"RPH Pegirikan prognosa labanya hingga akhir 2017 hanya mendapatkan Rp23 juta. Padahal, jika disewakan hasilnya bisa sampai ratusan juta," katanya.

Perolehan laba sebesar itu, lanjut Mazlan, sama sekali tidak sebanding dengan nilai aset yang dimiliki.  "PD RPH mengelola aset yang nilainya puluhan miliar. Kalau hanya bisa mendapatkan laba usaha Rp23 juta, tentu menjadi pertanyaan," ujarnya.

Ia menilai direktur utama dan direksi yang baru dilantik tahun ini terbukti kurang cakap dalam mengelola perusahaan. Padahal, lanjut dia, setiap harinya PD RPH memotong sampai 400 sapi, kambing, dan babi. Dari laba Rp23 juta, lanjut dia, Pemkot Surabaya menerima deviden hanya setengahnya.

Mazlan menyoroti managemen yang tidak terukur dan seolah tidak memiliki kapabilitas dalam memananage perusahaan. "Kami push tahun depan harus bisa lebih meningkat lagi. Dengan inovasi bisnis yang ada, seharusnya bisa lebih baguslah," ujarnya.

Untuk PD Pasar Surya, lanjut dia, pihaknya memberikan rapor merah karena  kondisi hutang pajak dan blokir rekening serta adanya  pemeriksaan terkait aliran uang yang tidak  jelas sebesar Rp7 miliar.

Mazlan minta Pemkot Surabaya segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah di PD Pasar Surya. "PD Pasar Surya sedang kritis, untuk laba akan diakumulasi di tahun berikutnya, karena keuntungan yang didapatkan sekarang masih diputar karena ada pemblokiran rekening," katanya.

Untuk perusahaan daerah lainnya, seperti Kebun Binatang Surabaya (KBS), lanjut dia, pihaknya memberikan apresiasi lantaran tahun ini bisa menghasilkan laba sampai Rp1,75 miliar.

Namun di tahun 2018 mendatang, dalam rapat RAPBD, KBS justru ingin menurunkan target menjadi Rp600 juta. Karena itu, Mazlan minta KBS untuk melakukan efisiensi pengeluaran dan tetap mempertahankan laba perusahaan sebesar Rp1,75 miliar tersebut.

Sedangkan untuk BPR Surya Artha Utama dan BPR SKU, keduanya secara akumulasi mendapatkan laba sebesar Rp150 juta. Yang kedepan diminta untuk terus ditingkatkan untuk mengembangkan usaha di bidang properti.

BUMD lainnya yang pendapatan labanya bagus, lanjut Mazlan, adalah PDAM Surya Sembada. "Tahun ini mereka bisa memberikan laba senilai Rp115 miliar. Tapi kami lebih menyorot ke kualitas pelayanannya," katanya. (*)