Tulungagung (Antara Jatim) - Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera memburu para penambang pasir ilegal yang selama ini kerap beroperasi secara kucing-kucingan dengan aparat di sepanjang bantaran Sungai Brantas di Kabupaten Tulungagung.
"Nanti kami akan turun ke sana ya, mungkin dalam waktu dekat ini karena memang sudah ada laporan masuk, beberapa waktu lalu," kata Kepala Satpol PP Pemprov Jatim Budi Santosa saat dikonfirmasi melalui telepon dari Tulungagung, Jumat.
Ia memastikan penindakan segera dilakukan. Namun waktunya belum diungkap Budi dengan alasan masih berkoordinasi dengan tim internal mereka, selain juga alasan kerahasiaan operasi.
Menurut penjelasan Budi, operasi penegakan perda/pergub terkait penambangan pasir di sepanjang aliran DAS Brantas beberapa kali gagal karena pergerakan tim tramtib bocor lebih dulu.
Akibatnya, saat menyasar lokasi penambangan pasir ilegal yang menggunakan peralatan mekanik sering kali tidak membuahkan hasil.
Kalaupun ada barang bukti alat tambang, kata Budi, penambang biasanya lebih dulu kabur atau mesin mekanik serta disel penyedot pasir diceburkan ke dasar sungai untuk menghindari penyitaan tim tramtib.
"Kami tidak ingin (operasi) gagal, apalagi biaya operasional untuk razia ke daerah-daerah ini cukup besar," katanya.
Jika selama ini Satpol PP Jatim selaku aparat penegak perda/pergub tidak segera turun ke lapangan, dalam hal ini merazia tambang pasir ilegal di Tulungagung, Budi berdalih lembaganya terkendala anggaran yang minim.
"Tapi khusus masalah tambangan pasir ilegal di Tulungagung ini kami pastikan segera turun. Karena memang sudah ada laporan masuk dari kabupaten/kota," ujarnya.
Budi menegaskan Satpol PP Jatim sudah mengantongi nota kesepakatan atau kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jatim, bahwa pelimpahan penindakan masalah penegakan aturan di wilayah sungai Brantas menjadi kewenangan Satpol PP Jatim.
"Pelimpahan kewenangan tidak bisa diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota, tetap harus di provinsi," katanya.
Selain anggaran, Budi menyebut kendala Satpol PP dalam melakukan penindakan adalah keterbatasan sumber daya manusia baik di tingkatan trantib maupun tenaga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
Masalah tersebut juga sudah mereka koordinasikan jajaran Polda Jatim. "Kami sudah berkoordinasi dan bapak Kapolda Jatim sudah menyarankan agar tenaga penyidik sipil atau PPNS di tingkatan Pemprov Jatim ditambah," katanya.
Dikatakan Budi, Pemprov Jatim sebenarnya memiliki sedikitnya 86 tenaga PPNS, namun baru 18 yang dilantik.
"Kayaknya memang mendesak dilakukan revitalisasi tenaga PPNS ini agar penindakan atas pelanggaran perda bisa dilakukan cepat dan efektif," ujarnya.
Terkait penambangan pasir di sepanjang DAS Brantas di wilayah Tulungagung, Budi mengaku sudah mendapat laporan dari jajaran Satpol PP Tulungagung.
Terakhir laporan mereka terima sekitar dua pekan lalu namun bidang trantib satpol PP Jatim belum bisa menindaklanjuti sampai akhirnya masalah penambangan pasir liar di DAS Brantas Tulungagung ramai menjadi perhatian publik karena dilakukan masif dan tidak terkendali. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Nanti kami akan turun ke sana ya, mungkin dalam waktu dekat ini karena memang sudah ada laporan masuk, beberapa waktu lalu," kata Kepala Satpol PP Pemprov Jatim Budi Santosa saat dikonfirmasi melalui telepon dari Tulungagung, Jumat.
Ia memastikan penindakan segera dilakukan. Namun waktunya belum diungkap Budi dengan alasan masih berkoordinasi dengan tim internal mereka, selain juga alasan kerahasiaan operasi.
Menurut penjelasan Budi, operasi penegakan perda/pergub terkait penambangan pasir di sepanjang aliran DAS Brantas beberapa kali gagal karena pergerakan tim tramtib bocor lebih dulu.
Akibatnya, saat menyasar lokasi penambangan pasir ilegal yang menggunakan peralatan mekanik sering kali tidak membuahkan hasil.
Kalaupun ada barang bukti alat tambang, kata Budi, penambang biasanya lebih dulu kabur atau mesin mekanik serta disel penyedot pasir diceburkan ke dasar sungai untuk menghindari penyitaan tim tramtib.
"Kami tidak ingin (operasi) gagal, apalagi biaya operasional untuk razia ke daerah-daerah ini cukup besar," katanya.
Jika selama ini Satpol PP Jatim selaku aparat penegak perda/pergub tidak segera turun ke lapangan, dalam hal ini merazia tambang pasir ilegal di Tulungagung, Budi berdalih lembaganya terkendala anggaran yang minim.
"Tapi khusus masalah tambangan pasir ilegal di Tulungagung ini kami pastikan segera turun. Karena memang sudah ada laporan masuk dari kabupaten/kota," ujarnya.
Budi menegaskan Satpol PP Jatim sudah mengantongi nota kesepakatan atau kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jatim, bahwa pelimpahan penindakan masalah penegakan aturan di wilayah sungai Brantas menjadi kewenangan Satpol PP Jatim.
"Pelimpahan kewenangan tidak bisa diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota, tetap harus di provinsi," katanya.
Selain anggaran, Budi menyebut kendala Satpol PP dalam melakukan penindakan adalah keterbatasan sumber daya manusia baik di tingkatan trantib maupun tenaga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
Masalah tersebut juga sudah mereka koordinasikan jajaran Polda Jatim. "Kami sudah berkoordinasi dan bapak Kapolda Jatim sudah menyarankan agar tenaga penyidik sipil atau PPNS di tingkatan Pemprov Jatim ditambah," katanya.
Dikatakan Budi, Pemprov Jatim sebenarnya memiliki sedikitnya 86 tenaga PPNS, namun baru 18 yang dilantik.
"Kayaknya memang mendesak dilakukan revitalisasi tenaga PPNS ini agar penindakan atas pelanggaran perda bisa dilakukan cepat dan efektif," ujarnya.
Terkait penambangan pasir di sepanjang DAS Brantas di wilayah Tulungagung, Budi mengaku sudah mendapat laporan dari jajaran Satpol PP Tulungagung.
Terakhir laporan mereka terima sekitar dua pekan lalu namun bidang trantib satpol PP Jatim belum bisa menindaklanjuti sampai akhirnya masalah penambangan pasir liar di DAS Brantas Tulungagung ramai menjadi perhatian publik karena dilakukan masif dan tidak terkendali. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017