Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik Armaya sebagai Wakil Wali Kota Madiun sisa masa jabatan 2014-2019 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis.
"Selamat kepada Wakil Wali Kota Madiun dan yang harus diingat adalah besarnya tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan setempat," ujarnya di sela pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-8146 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Wakil Wali Kota Madiun.
Armaya dilantik sebagai orang nomor dua di Pemkot Madiun mengisi posisi Sugeng Rismiyanto yang kini menjabat Wali Kota Madiun menggantikan Bambang Irianto usai mengundurkan diri karena menjadi tersangka dugaan kasus gratifikasi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengingatkan agar konsep kesejahteraan di wilayahnya menjadi bagian penting dalam pembangunan dan tak sekadar mengejar pertumbuhan tinggi, tapi bagaimana manfaat bisa dirasakan masyarakat.
"Sebab, tidak ada gunanya pembangunan tinggi bila yang didapat rakyat justru sebaliknya," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Menurut dia, salah satu beban Kota Madiun saat ini adalah semakin melebarnya disparitas sehingga Pemkot setempat harus mengurus kawasan pinggiran secara lebih serius sehingga disebut sebagai pembangunan inklusi karena rakyat kecil merasakan pembangunan.
"Sebagai sentral eks karesidenan Madiun, Kota Madiun menjadi lokomotif pembangunan daerah di sekitarnya. Untuk itu industri jasa menjadi bagian penting dalam lokomotif kesejahteran," katanya.
Tak itu saja, orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga mengingatkan bahwa tugas wawali adalah membantu wali kota, baik secara proporsi maupun fungsinya agar tak menimbulkan konflik.
"Terkadang muncul masalah psikologis kepemimpinan, yaitu wawali serasa wali kota. Salah satu tugas wakil termasuk wawali adalah di bidang pengawasan, salah satunya ketua saber pungli," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Selamat kepada Wakil Wali Kota Madiun dan yang harus diingat adalah besarnya tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan setempat," ujarnya di sela pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-8146 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Wakil Wali Kota Madiun.
Armaya dilantik sebagai orang nomor dua di Pemkot Madiun mengisi posisi Sugeng Rismiyanto yang kini menjabat Wali Kota Madiun menggantikan Bambang Irianto usai mengundurkan diri karena menjadi tersangka dugaan kasus gratifikasi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengingatkan agar konsep kesejahteraan di wilayahnya menjadi bagian penting dalam pembangunan dan tak sekadar mengejar pertumbuhan tinggi, tapi bagaimana manfaat bisa dirasakan masyarakat.
"Sebab, tidak ada gunanya pembangunan tinggi bila yang didapat rakyat justru sebaliknya," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Menurut dia, salah satu beban Kota Madiun saat ini adalah semakin melebarnya disparitas sehingga Pemkot setempat harus mengurus kawasan pinggiran secara lebih serius sehingga disebut sebagai pembangunan inklusi karena rakyat kecil merasakan pembangunan.
"Sebagai sentral eks karesidenan Madiun, Kota Madiun menjadi lokomotif pembangunan daerah di sekitarnya. Untuk itu industri jasa menjadi bagian penting dalam lokomotif kesejahteran," katanya.
Tak itu saja, orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga mengingatkan bahwa tugas wawali adalah membantu wali kota, baik secara proporsi maupun fungsinya agar tak menimbulkan konflik.
"Terkadang muncul masalah psikologis kepemimpinan, yaitu wawali serasa wali kota. Salah satu tugas wakil termasuk wawali adalah di bidang pengawasan, salah satunya ketua saber pungli," katanya. (*)
Editor : Akhmad Munir
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017