Pamekasan (Antara Jatim) - Ketua Komisi Bidang Penyensoran dan Dialog Lembaga Sensor Film Imam Suharjo mengajak masyarakat tidak menonton film yang tidak mendidik dan cenderung berdampak negatif pada perilaku penonton maupun moralitas anak bangsa.
"Kami memiliki tugas menjadi penonton yang baik dan diharapkan mampu menyaring berbagai jenis film memiliki visi baik bagi generasi muda bangsa kita," katanya dalam acara forum sosialisasi kebijakan lembaga sensor film di Pamekasan, Jawa Timur, Kamis.
Pemerintah, kata dia, telah membentuk lembaga khusus untuk mengawasi peredaran film di Indonesia, sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sensor Film.
Lembaga ini, sambung Imam, bertugas melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.
Hanya saja, jumlah personel pengurus yang terbatas, juga menjadi kendala dalam melakukan pemantauan berbagai jenis film dan iklan yang beredar luas di masyarakat yang dilakukan oleh produser film.
Oleh karenanya, ia mengajak agar semua lapisan masyarakat ikut berpartisipasi aktif mengawasi berbagai jenis film yang beredar luas di masyarakat selama ini.
Acara sosialisasi tentang film yang digelar oleh Lembaga Sensor Film Republik Indonesia di salah satu hotel di Pamekasan itu, diikuti oleh perwakilan pers, Pemkab Pamekasan, ulama, dan perwakilan pemuda.
Lembaga Sensor Film ini dibentuk pada Juli 2015 berdasarkan Keputuran Presiden Republik Indonesia Nomor 65/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film, untuk masa bhakti 2015-2019.
Lembaga ini beranggotakan sebanyak 17 orang, dan sebanyak 12 diantaranya dari unsur masyarakat, sedangkan lima orang lainnya dari unsur pemerintahan.
Dalam acara sosialisasi bertema "`Budaya Sensor Mandiri, Wujud Kepribadian Bangsa" oleh LSF Jawa Timur itu, juga menghadirkan nara sumber budayawan nasional asal Kabupaten Sumenep, Madura, yakni D. Zawawi Imron dan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Pemkab Pamekasan M Bahrun. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Kami memiliki tugas menjadi penonton yang baik dan diharapkan mampu menyaring berbagai jenis film memiliki visi baik bagi generasi muda bangsa kita," katanya dalam acara forum sosialisasi kebijakan lembaga sensor film di Pamekasan, Jawa Timur, Kamis.
Pemerintah, kata dia, telah membentuk lembaga khusus untuk mengawasi peredaran film di Indonesia, sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sensor Film.
Lembaga ini, sambung Imam, bertugas melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.
Hanya saja, jumlah personel pengurus yang terbatas, juga menjadi kendala dalam melakukan pemantauan berbagai jenis film dan iklan yang beredar luas di masyarakat yang dilakukan oleh produser film.
Oleh karenanya, ia mengajak agar semua lapisan masyarakat ikut berpartisipasi aktif mengawasi berbagai jenis film yang beredar luas di masyarakat selama ini.
Acara sosialisasi tentang film yang digelar oleh Lembaga Sensor Film Republik Indonesia di salah satu hotel di Pamekasan itu, diikuti oleh perwakilan pers, Pemkab Pamekasan, ulama, dan perwakilan pemuda.
Lembaga Sensor Film ini dibentuk pada Juli 2015 berdasarkan Keputuran Presiden Republik Indonesia Nomor 65/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film, untuk masa bhakti 2015-2019.
Lembaga ini beranggotakan sebanyak 17 orang, dan sebanyak 12 diantaranya dari unsur masyarakat, sedangkan lima orang lainnya dari unsur pemerintahan.
Dalam acara sosialisasi bertema "`Budaya Sensor Mandiri, Wujud Kepribadian Bangsa" oleh LSF Jawa Timur itu, juga menghadirkan nara sumber budayawan nasional asal Kabupaten Sumenep, Madura, yakni D. Zawawi Imron dan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Pemkab Pamekasan M Bahrun. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017