Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng perguruan tinggi negeri (PTN) guna meningkatkan kualitas pendidikan menengah (dikmen) termasuk madrasah aliyah (MA) yang ada di wilayah itu.
Gubernur Jatim Soekarwo usai menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Rektor dan Wakil Rektor PTN se-Jatim di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mengatakan, pihaknya ingin PTN terlibat di dalam proses menaikkan kualitas SMK. Di samping itu PTN juga diminta mendorong SMA dan MA memiliki ekstrakulikuler untuk pilihan-pilihan vokasional supaya semua punya kemampuan terhadap pendidikan umum dan vokasional.
"Dengan menaikkan standarisasi, lulusan jadi berkualitas. Karena gurunya dididik kembali, kemudian kualitasnya seperti ini, dinaikan standar internasional," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu.
Pakde Karwo melanjutkan, pihaknya nanti akan membuat nota kesepahaman dengan PTN. Kebijakan ini diharapkan bisa terealisasi pada awal tahun 2018 mendatang. Sehingga, para dosen dibidang kesehatan, misalnya, menjadi pengampu SMK kesehatan. Dosen hadir, mengajar, dan ikut membenahi agar standar dikmen di Jatim meningkat.
"Bayangkan, angka pengangguran di Jatim sekitar 855 ribu jiwa. Angkatan kerja baru mencapai 326 ribu. Kalau tidak membuat kegiatan besar-besaran bidang pendidikan, mereka akan kurang siap. Apalagi, peta pendidikan kita dengan lapangan kerja masih belum sesuai," ujar Pakde.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Mohammad Nasih mengatakan, PTN yang menjadi pengampu harus memiliki kapabilitas. Namun, yang tidak kalah penting, kata dia, tidak boleh berhenti sampai di lingkup dikmen. Apalagi sekarang ini masih menghadapi kendala belum berkesesuainnya antara jurusan di sekolah dan saat berkuliah.
"Yang dari SMK itu jangan ke jurusan umum lagi. Misalkan lulusan SMK, ya ke diploma yang berkesesuaian jurusannya. Nah kita sekarang masih menghadapi bermasalah, dari SMK tapi masuknya ke umum, seperti jurusan politik, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian ilmunya di SMK jadi tidak berlanjut," kata Nasih.
Dia berharap, di samping mendapat tugas untuk membina dan memberi penguatan-penguatan, PTN bisa membantu penjurusan siswa agar lebih tepat setelah lulus sekolah. "Saya pikir PTN siap untuk terlibat, apalagi skemanya sudah dijelaskan. Pemprov akan menanggung biaya-biaya. Bagaimanapun kita punya laboratorium dan sarana yang bagus," katanya.
Nasih menyatakan, pendampingan PTN ke sekolah-sekolah akan disesuaikan. Misalnya jurusan teknik bisa ke ITS, jurusan kesehatan dipegang Unair, dan sebagainya. Jadi, perguruan tinggi tidak perlu membuka jurusan baru. "Dari yang ada kemudian bersama-sama SMA, SMK dan aliyah, karena bagaimanapun kita punya pengalaman lebih disbanding mereka," tuturnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Gubernur Jatim Soekarwo usai menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Rektor dan Wakil Rektor PTN se-Jatim di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mengatakan, pihaknya ingin PTN terlibat di dalam proses menaikkan kualitas SMK. Di samping itu PTN juga diminta mendorong SMA dan MA memiliki ekstrakulikuler untuk pilihan-pilihan vokasional supaya semua punya kemampuan terhadap pendidikan umum dan vokasional.
"Dengan menaikkan standarisasi, lulusan jadi berkualitas. Karena gurunya dididik kembali, kemudian kualitasnya seperti ini, dinaikan standar internasional," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu.
Pakde Karwo melanjutkan, pihaknya nanti akan membuat nota kesepahaman dengan PTN. Kebijakan ini diharapkan bisa terealisasi pada awal tahun 2018 mendatang. Sehingga, para dosen dibidang kesehatan, misalnya, menjadi pengampu SMK kesehatan. Dosen hadir, mengajar, dan ikut membenahi agar standar dikmen di Jatim meningkat.
"Bayangkan, angka pengangguran di Jatim sekitar 855 ribu jiwa. Angkatan kerja baru mencapai 326 ribu. Kalau tidak membuat kegiatan besar-besaran bidang pendidikan, mereka akan kurang siap. Apalagi, peta pendidikan kita dengan lapangan kerja masih belum sesuai," ujar Pakde.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Mohammad Nasih mengatakan, PTN yang menjadi pengampu harus memiliki kapabilitas. Namun, yang tidak kalah penting, kata dia, tidak boleh berhenti sampai di lingkup dikmen. Apalagi sekarang ini masih menghadapi kendala belum berkesesuainnya antara jurusan di sekolah dan saat berkuliah.
"Yang dari SMK itu jangan ke jurusan umum lagi. Misalkan lulusan SMK, ya ke diploma yang berkesesuaian jurusannya. Nah kita sekarang masih menghadapi bermasalah, dari SMK tapi masuknya ke umum, seperti jurusan politik, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian ilmunya di SMK jadi tidak berlanjut," kata Nasih.
Dia berharap, di samping mendapat tugas untuk membina dan memberi penguatan-penguatan, PTN bisa membantu penjurusan siswa agar lebih tepat setelah lulus sekolah. "Saya pikir PTN siap untuk terlibat, apalagi skemanya sudah dijelaskan. Pemprov akan menanggung biaya-biaya. Bagaimanapun kita punya laboratorium dan sarana yang bagus," katanya.
Nasih menyatakan, pendampingan PTN ke sekolah-sekolah akan disesuaikan. Misalnya jurusan teknik bisa ke ITS, jurusan kesehatan dipegang Unair, dan sebagainya. Jadi, perguruan tinggi tidak perlu membuka jurusan baru. "Dari yang ada kemudian bersama-sama SMA, SMK dan aliyah, karena bagaimanapun kita punya pengalaman lebih disbanding mereka," tuturnya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017