Bojonegoro (Antara Jatim) - Bupati Bojonegoro Suyoto mengatakan kunjungan Wakil Gubernur (Wagub) DKI
terpilih Sandiaga Uno ke daerahnya bukan urusan bisnis migas, namun
mempelajari "open government patnership" atau keterbukaan Pemerintahan.
"Kunjungan Sandiaga Uno sama sekali tidak ada kaitannya dengan bisnis migas, tetapi untuk mempelajari `OGP` yang sudah diterapkan di Bojonegoro," kata Bupati Bojonegoro Suyoto, di Bojonegoro, Kamis.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Sandiaga Uno dengan didampingi timnya untuk mempelajari OGP yang sudah berjalan di daerahnya sejak 2016.
Sebab dalam kampanye pemilihan Gubernur dan Wagub DKI pasangan Anies Baswedan dan Sandioga Uno salah satu janjinya yaitu akan menerapkan Pemerintahan yang terbuka dan "patnership".
"Kunjungannya murni silahturahim, sebab saya sudah lama berteman dengan Sandiaga Uno. Ya rencananya akan diterapkan di DKI," kata dia seraya menambahkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan dilantik sebagai Gubernur dan Wagub DKI pada Oktober ini.
Yang jelas, menurut dia, Sandiaga Uno memberikan apresiasi pelaksanaan "OGP" yang diterapkan di daerahnya karena lokasinya di Tanah Air dan bisa menjadi percontohan tingkat dunia.
"Untuk belajar OGP cukup di Bojonegoro tidak harus ke luar negeri," ucap Suyoto mengutip pernyataan Sandiaga Uno.
Di Bojonegoro, Sandiago Uno dengan timnya melihat berbagai paparan terkait keterbukaan Pemerintahaan dalam bentuk "banner" yang berisi APBD semua organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, juga meninjau sejumlah ruangan pelayanan pemkab di gedung berlantai tujuh itu. "Saya juga sempat memutarkan film terkait `OGP` Bojonegoro," tuturnya.
Ia juga mengaku memperoleh undangan dari Sandiaga Uno untuk berbicara terkait OGP dalam sebuah lembaga pendidikan terkait keterbukaan Pemerintahan di Jakarta.
"Hanya waktunya yang belum ditentukan. Saya juga belum tahu siapa saja yang menjadi audiensnya," ucapnya, menambahkan.
Dari data yang diperoleh bahwa pemkab setempat ikut dalam deklarasi "OGP" tingkat dunia di Paris, Desember 2016.
Dalam pelaksanaanya pemkab melakukan lima aksi "OGP" yaitu penguatan pelayanan publik, keterbukaan Pemerintahan Desa, transparansi sistem anggaran daerah, peningkatan akses masyarakat dan revolusi data.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Kunjungan Sandiaga Uno sama sekali tidak ada kaitannya dengan bisnis migas, tetapi untuk mempelajari `OGP` yang sudah diterapkan di Bojonegoro," kata Bupati Bojonegoro Suyoto, di Bojonegoro, Kamis.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Sandiaga Uno dengan didampingi timnya untuk mempelajari OGP yang sudah berjalan di daerahnya sejak 2016.
Sebab dalam kampanye pemilihan Gubernur dan Wagub DKI pasangan Anies Baswedan dan Sandioga Uno salah satu janjinya yaitu akan menerapkan Pemerintahan yang terbuka dan "patnership".
"Kunjungannya murni silahturahim, sebab saya sudah lama berteman dengan Sandiaga Uno. Ya rencananya akan diterapkan di DKI," kata dia seraya menambahkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan dilantik sebagai Gubernur dan Wagub DKI pada Oktober ini.
Yang jelas, menurut dia, Sandiaga Uno memberikan apresiasi pelaksanaan "OGP" yang diterapkan di daerahnya karena lokasinya di Tanah Air dan bisa menjadi percontohan tingkat dunia.
"Untuk belajar OGP cukup di Bojonegoro tidak harus ke luar negeri," ucap Suyoto mengutip pernyataan Sandiaga Uno.
Di Bojonegoro, Sandiago Uno dengan timnya melihat berbagai paparan terkait keterbukaan Pemerintahaan dalam bentuk "banner" yang berisi APBD semua organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, juga meninjau sejumlah ruangan pelayanan pemkab di gedung berlantai tujuh itu. "Saya juga sempat memutarkan film terkait `OGP` Bojonegoro," tuturnya.
Ia juga mengaku memperoleh undangan dari Sandiaga Uno untuk berbicara terkait OGP dalam sebuah lembaga pendidikan terkait keterbukaan Pemerintahan di Jakarta.
"Hanya waktunya yang belum ditentukan. Saya juga belum tahu siapa saja yang menjadi audiensnya," ucapnya, menambahkan.
Dari data yang diperoleh bahwa pemkab setempat ikut dalam deklarasi "OGP" tingkat dunia di Paris, Desember 2016.
Dalam pelaksanaanya pemkab melakukan lima aksi "OGP" yaitu penguatan pelayanan publik, keterbukaan Pemerintahan Desa, transparansi sistem anggaran daerah, peningkatan akses masyarakat dan revolusi data.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017