Tulungagung (Antara Jatim) - Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengakui agenda politik lima tahunan,
pemilihan kepala daerah serentak pada 2018 yang salah satunya digelar di
Tulungagung, Jawa Timur akan sangat berpengaruh terhadap prioritas
pembangunan.
"Tahun depan ini mnungkin tidak begitu tampak pembangunan karena `energi` terfokus untuk pilkada," kata Bupati Syahri Mulyo dikonfirmasi usai sidang paripurna RAPBD 2018 di DPRD Tulungagung, Jumat.
Ia berdalih, pilkada menyedot APBD cukup besar, yakni sekitar Rp40 miliar. Dampaknya, kata Syahri, prioritas pembangunan sedikit menurun dibanding tahun ini.
Namun, Syahri yang segera memasuki akhir jabatan setelah lima tahun memimpin Tulungagung sejak ia dilantik pada awal 2013, tidak merinci penurunan skala roda pembangunan dimaksud, terutama untuk sektor layanan publik.
"Mau tidak mau, akan ada program-program ke depan yang terancam berkurang sebab tersedot untuk pilkada," ujarnya.
Dalam sambutannya saat rapat paripurna, Syahri Mulyo menjelaskan bahwa dalam RAPBD 2018 jumlah pendapatan sekitar Rp1,6 triliun dengan belanja sekitar Rp1,7 triliun.
Sementara defisit anggaran mencapai Rp25,4 miliar.
Kendati demikian, Syahri optimistis ketika dana dari pusat sudah cair, maka APBD tetap stabil yang artinya tidak ada penurunan.
Dana yang dimaksudkan di antaranya dana desa, DAK fisik maupun non fisik, tunjangan profesi guru, dan lain sebagainya.
"Secara implisit belum bisa diperkirakan dana dari pusat turun. Hal itu juga mempengaruhi APBD 2018," ujarnya.
Syahri berasumsi perihal dana tunjangan profesi guru sekitar Rp300 miliar. Belum lagi dengan tambahan dana yang lain.
"Saya yakin kalau itu semua nanti di dalam evaluasi RAPBD 2018 bantuan atau program dari pusat itu sudah masuk, APBD kita akan tetap (stabil)," katanya.
Kebutuhan dana pilkada yang besar juga diungkapkan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono.
Ia mengatakan, alokasi dana pilkada ini digunakan untuk KPU, Panwas, pengamanan yakni dari Polisi dan TNI.
"Butuh anggaran besar sehingga berpengaruh terhadap belanja yang lain," katanya.
Selain itu, lanjut Supriyono, pemerintah daerah juga mulai mengalokasikan terkait kekalahan dalam gugatan di pengadilan dengan salah satu rekanan, senilai Rp18 miliar.
"Tahun ini mulai dialokasikan sebagian. Itu sesuai amanah pengadilan,"katanya.
Namun, Supriyono menegaskan pemerintah daerah tetap memprioritaskan hal paling utama, yakni infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan termasuk pariwisata dan sosial. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Tahun depan ini mnungkin tidak begitu tampak pembangunan karena `energi` terfokus untuk pilkada," kata Bupati Syahri Mulyo dikonfirmasi usai sidang paripurna RAPBD 2018 di DPRD Tulungagung, Jumat.
Ia berdalih, pilkada menyedot APBD cukup besar, yakni sekitar Rp40 miliar. Dampaknya, kata Syahri, prioritas pembangunan sedikit menurun dibanding tahun ini.
Namun, Syahri yang segera memasuki akhir jabatan setelah lima tahun memimpin Tulungagung sejak ia dilantik pada awal 2013, tidak merinci penurunan skala roda pembangunan dimaksud, terutama untuk sektor layanan publik.
"Mau tidak mau, akan ada program-program ke depan yang terancam berkurang sebab tersedot untuk pilkada," ujarnya.
Dalam sambutannya saat rapat paripurna, Syahri Mulyo menjelaskan bahwa dalam RAPBD 2018 jumlah pendapatan sekitar Rp1,6 triliun dengan belanja sekitar Rp1,7 triliun.
Sementara defisit anggaran mencapai Rp25,4 miliar.
Kendati demikian, Syahri optimistis ketika dana dari pusat sudah cair, maka APBD tetap stabil yang artinya tidak ada penurunan.
Dana yang dimaksudkan di antaranya dana desa, DAK fisik maupun non fisik, tunjangan profesi guru, dan lain sebagainya.
"Secara implisit belum bisa diperkirakan dana dari pusat turun. Hal itu juga mempengaruhi APBD 2018," ujarnya.
Syahri berasumsi perihal dana tunjangan profesi guru sekitar Rp300 miliar. Belum lagi dengan tambahan dana yang lain.
"Saya yakin kalau itu semua nanti di dalam evaluasi RAPBD 2018 bantuan atau program dari pusat itu sudah masuk, APBD kita akan tetap (stabil)," katanya.
Kebutuhan dana pilkada yang besar juga diungkapkan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono.
Ia mengatakan, alokasi dana pilkada ini digunakan untuk KPU, Panwas, pengamanan yakni dari Polisi dan TNI.
"Butuh anggaran besar sehingga berpengaruh terhadap belanja yang lain," katanya.
Selain itu, lanjut Supriyono, pemerintah daerah juga mulai mengalokasikan terkait kekalahan dalam gugatan di pengadilan dengan salah satu rekanan, senilai Rp18 miliar.
"Tahun ini mulai dialokasikan sebagian. Itu sesuai amanah pengadilan,"katanya.
Namun, Supriyono menegaskan pemerintah daerah tetap memprioritaskan hal paling utama, yakni infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan termasuk pariwisata dan sosial. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017