Surabaya (Antara Jatim) - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya mempertanyakan efektifitas kegiatan program bersepeda ke kantor bagi pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Surabaya pada setiap Jumat di akhir bulan.
     
Anggota Komisi C DPRD Surabaya M. Machmud, di Surabaya, Kamis, mengatakan sebelum mengeluarkan kebijakan, pemerintah kota harus mempelajari terlebih dahulu cuaca, karakter masyarakat serta keamanannya.

"Perlu diperhatikan juga bagi PNS dari Sidoarjo, Gresik, Benowo atau pinggiran kota lainnya harus gowes ke balai kota itu," ujarnya.

Menurut dia, jika kebijakan tersebut diterapkan, meski hanya sebulan sekali, akan banyak tempat persewaan sepeda di sekitar kantor pemerintah kota Surabaya, seperti di Genteng, Undaan, Pacarkeling, Ambengan dan sekitar Balai Kota.

Ia menilai kebijakan gowes bagi para PNS di lingkungan balai kota berdampak pada ritme kerja, waktu dan sebagainya karena mereka harus berangkat kerja jauh lebih pagi dari waktu biasanya.

"Dari Benowo naik sepeda motor yang biasanya 1 jam, bisa 3 jam kalau naik sepeda. Jadi berangkatnya ke kantor bisa Pukul 05.00 WIB. Praktis, kegiatan di rumah kan juga lebih pagi lagi," ujarnya.

Machmud mengatakan kewajiban gowes bagi pegawai pemkot Surabaya akan membawa dampak yang luar biasa bagi gaya hidup mereka. Untuk itu, ia berharap, kebijakan tersebut dipikirkan kembali. 

Menurutnya, apabila kebijakan tersebut mengadopsi  luar negeri, perbedaannya cukup banyak. "Di sana kan, iklim, cuaca dan jumlah pegawainya tidak sebanyak pemerintah kota yang mencapai 20 ribuan," katanya.

Menanggapi, tempat persewaan sepeda di beberapa tempat yang akan disediakan pemerintah kota dengan menggandeng pihak sponsorhip, Machmud menengarai, kerja sama tersebut atas dorongan dari pihak ketiga tersebut.

"Kalau ada niatan kerja sama dengan swasta, jangan-jangan memang ada dorongan dari pihak ketiga itu. Rencana membuka persewaan sepeda justru akan memperkaya pihak ketiga," katanya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan program bersepeda ini tidak sekadar demi mengurangi emisi, melainkan juga untuk menjaga kesehatan.

"Saya membuat program ini tujuannya untuk kesehatan. Kalau emisi itu terselamatkan karena banyak pohon. Kalau ini untuk kesehatan," katanya.

Menurut dia, di Indonesia, utamanya di kota-kota besar, akhir-akhir ini ada banyak orang meninggal mendadak karena serangan jantung. Tingginya angka orang meninggal mendadak karena serangan jantung tersebut bukan semata karena penyakit, tetapi lebih karena perilaku masyarakat perkotaan yang cenderung tidak sehat dan malas bergerak. 

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya ajakan ini bukan hanya untuk PNS di lingkungan Pemkot Surabaya,  juga bisa dilakukan oleh masyarakat Surabaya pada umumnya. (*)

Pewarta: Abdul Hakim

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017