Semua Elemen Kompak Menanggulangi Bencana Kekeringan

Pamekasan (Antara Jatim) - Kekeringan mulai melanda sejumlah desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada kemarau kali ini, sehingga perlu mendapatkan penanganan khusus semua pihak di wilayah itu.

 

Berdasarkan data Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan, jumlah desa yang dilanda kekeringan pada kemarau kali ini sebanyak 80 desa, tersebar 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan dengan jumlah dusun sebanyak 299 dusun.

Jumlah 299 dusun di 80 desa yang terdata dilanda kekeringan kali ini, sama dengan jumlah desa dan dusun yang mengalami kekeringan pada kemarau 2016. Hanya saja, sebaran kekeringan lebih meluas, sebab pada 2016 kekeringan hanya melanda 11 kecamatan dari total 13 kecamatan yang ada di wilayah itu.

Dari 299 dusun yang rawan kekeringan itu, sebanyak 166 dusun di 37 desa diantaranya mengalami kekeringan kritis, sedangkan 133 dusun, di 42 desa di mengalami kekeringan langka.

Menurut Kepala BPBD Pemkab Pamekasan Akmalul Firdaus, kekeringan kritis itu terjadi, karena pemenuhan air di dusun mencapai 10 liter lebih per orang per hari. Jarak yang ditempuh masyarakat untuk mendapatkan ketersediaan air bersih sejauh 3 kilometer bahkan lebih.

Sementara yang dimaksud dengan kering langka, karena kebutuhan air di dusun itu di bawah 10 liter saja per orang, per hari. Jarak tempuh dari rumah warga ke sumber mata air terdekat, sekitar 0,5 kilometer hingga 3 kilometer.

Pemkab melalui BPBD Pamekasan selanjutnya melakukan penanganan, guna mengatasi kekeringan dan kekurangan air bersih yang melanda 299 dusun di 80 yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan itu dengan mendistribusikan bantuan air bersih.

Secara simbolis, pendistribusian bantuan air bersih ke desa-desa yang dilanda kekeringan dilakukan oleh Wakil Bupati Pamekasan Halil mulai minggu pertama September 2017.

Libatkan TNI-Polri

     Penanganan bencana kekerinan di Pamekasan tidak hanya dilakukan pemkab, akan tetapi juga melibatkan peran aktif pihak-pihak terkait, seperti TNI dari Kodim 0826 Pamekasan dan polisi dari jajaran Polres Pamekasan.

Kodim menggerakkan semua Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang di 80 desa/kelurahan yang dilanda kekeringan.

Prajurit TNI ini proaktif membantu petugas Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan. Mereka juga aktif mengawal setiap kegiatan pendistribusian bantuan air bersih.

Menurut Dandim 0826 Pamekasan Letkol Inf Nuryanto, keberadaan TNI di desa harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, termasuk membantu kebutuhan masyarakat.

Jajaran koramil di masing-masing kecamatan juga diinstruksikan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan secara langsung ke lapangan.

Selain itu, prajurit abdi negara tersebut juga diminta untuk ikut membantu menyampaikan informasi kepada petugas BPBD Pemkab Pamekasan apabila ada desa yang belum masuk dalam pendataan pemkab, sehingga luput dari bantuan pemerintah.

Gerakan penanganan bantuan kekeringan dan kekurangan air bersih juga dilakukan oleh polisi dari jajaran Polres Pamekasan.

Petugas abdi negara ini juga menggerakkan Babinkamtibmas di 80 desa yang dilanda kekeringan, membantu TRC BPBD Pemkab Pamekasan.

Kerja sama intensif kedua institusi negara itu, yakni TNI-Polri yang menyebabkan pendistribusian bantuan air bersih ke 299 dusun di 80 desa di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan cepat teratasi.

Sejak pendistribusian bantuan dilakukan pada 4 September 2017, hingga 18 September 2017, semua dusun dan desa yang dilanda kekeringan dan kekurangan air bersih sudah terdistribusi bantuan.

Menurut Koordinator TRC BPBD Pemkab Pamekasan Budi Cahyono, pendistribusian bantuan cepat terealisasi, berkat kekompakan semua pihak, baik masyarakat, aparat desa, khusus dari unsur TNI dan Polri.

Di Pulau Madura, Jawa Timur, kasus kekeringan sebenarnya tidak hanya terjadi di Kabupaten Pamekasan, akan tetapi juga terjadi di tiga kabupaten lain, yakni Sampang, Bangkalan dan Kabupaten Sumenep.

Ini terjadi, karena lahan di empat kabupaten itu, memang termasuk lahan tandus, sehingga saat kemarau debet sumber air di sumur milik warga berkurang. Hanya saja, dari empat kabupaten itu, terdata jumlah desa paling banyak dilanda kekeringan dan kekurangan air bersih ialah Kabupaten Pamekasan.

Di Sampang, jumlah desa yang dilanda kekeringan sebanyak 46 desa, Bangkalan sebanyak 25 desa dan di Kabupaten Sumenep terdata sebanyak 37 desa, meningkat dibanding awal September yang hanya 15 desa.

Dengan demikian, total jumlah desa yang dilanda kekeringan di Pulau Madura, Jawa Timur pada kemarau kali ini sebanyak 188 desa, dari total 961 desa dan 29 kelurahan yang tersebat di empat kabupaten di Pulau Garam itu.

Sebagaimana di Kabupaten Pamekasan, pola penanganan kekeringan dan kekurangan air bersih di tiga kabupaten lain di Pulau Madura, juga seperti yang dilakukan Pemkab Pamekasan, yakni dengan sisten terintegratif dan melibatkan unsur TNI-Polri.

Di Kabupaten Bangkalan, Bupati Moh Makmun Ibnu Fuad bahkan meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) agar ikut proaktif membantu mensukseskan program bantuan air bersih ke desa-desa yang dilanda kekeringan itu.

Bupati meminta kepada OPD tidak hanya mengandalkan kinerja BPBD, TNI dan Polri, akan tetapi juga agar para kepada dinas proaktif membantu penanganan bencana kekeringan dan kekurangan air bersih, karena menurutnya, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab sosial semua pihak.

Pada kepala desa yang tersebar di 18 kecamatan di Bangkalan juga diminta bupati untuk membuat laporan secara cepat, apabila ditemukan ada dusun yang mengalami kekeringan, sehingga penanganan kekeringan bisa cepat teratasi. (*)