Tulungagung (Antara Jatim) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menggelar sosialisaasi sekaligus pencanangan desa sadar BPJS Ketenagakerjaan di Desa Bendosari, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Pencanangan itu dilakukan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono, dengan menyerahkan simbolis kartu BPJS ketenagakerjaan ke perwakilan perangkat RT/RW serta BPD Bendosari (20/9).

"Selain Desa Bendosari Kecamatan Ngantru ini, ada satu desa lagi di Tulungagung yang akan ditetapkan sebagai desa sadar BPJS Ketenagakerjaan, yakni Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar Okky W Gandha usai acara.

Secara kewilayahan, Kabupaten Tulungagung masuk area tugas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar selain di Kabupaten/Kota Blitar.

Di daerah ini (Tulungagung), pihak pemerintah daerah telah lebih dulu mendaftarkan seluruh perangkat desa dan kelurahan ke dalam program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, sejak beberapa tahun terakhir.

Kebijakan daerah di bidang layanan publik untuk perangkat tersebut diklaim Bupati Syahri sebagai langkah akomodatif pemkab setempat dalam memperhatikan jaminan sosial dan layanan di bidang kesra (kesejahteraan rakyat), yang kemudian banyak ditiru daerah-daerah lain.

"Hari ini terobosan dalam pemberian jaminan sosial itu mulai ditiru pemerintah Desa Bendosari dengan mendaftarkan perangkat RT/RW-nya dalam program BPJS ketenagakerjaan. Apresiasi (saya), luar biasa. Semoga bisa dicontoh desa-desa lain," kata Syahri.

Apalagi, lanjut Syahri, premi yang wajib dibayar untuk ikut kepsertaan BPJS ketenagakerjaan sangat murah, yakni Rp8.300 per bulan per orang.

"Tarif preminya murah. Dengan insentif yang diberikan untuk anggota BPD (badan permusyawaratan desa) dan RT/RW yang sudah meningkat sekian ratus persen, pemotongan premi segitu saya kira tidak terlalu memberatkan," katanya.

Selain menjadi hal baru yang belum banyak diadopsi desa/kelurahan di daerah-daerah lain, Syahri berharap kiat Pemdes Bendosari untuk mendorong kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi seluruh perangkat dan warganya, menjadi inspirasi nasional.

"Ini kuncinya ada dikreatifitas pemimpin. Kalau model ini diterapkan juga di seluruh desa se-Tulungagung, saya kira akan sangat luar biasa," kata Syahri.

Pujian juga dilayangkan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono saat diberi kesempatan menyampaikan pidato sambutan.

Supri yang juga Ketua DPC PDIP Tulungagung berharap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh parangkat RT/RW dan BPD Bendosari memberi dampak positif terhadap layanan sosial di daerah itu.

"Tidak masalah kalaupun akhirnya manfaat BPJS ketenagakerjaan tidak digunakan. Toh kita semua tidak ingin mendapat musibah. Biarlah manfaat dari hasil kepesertaan kita dirasakan saudara-saudara lain yang lebih membutuhkan dan mungkin sedang terkena musibah. Toh perangkat tidak rugi karena preminya dipotong dari insentif bulanan," ujarnya.

Supriyono dan Syahri sepakat inovasi bidang MDG's oleh Pemdes Bendosari, Kecamatan Ngantru tersebut suatu saat bisa diikutsertakan lomba inovasi layanan publik yang digelar Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar Okky W Gandha mengaku terkesan dengan skema dan skenario Pemdes Bendosari untuk mendaftarkan seluruh warganya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem "jimpitan" di masing-masing rumah penduduk.

Dikatakana, kepesertaan perangkat dalam program ini nantinya diharapkan bisa menjadi contoh nasional.

Selain itu, perangkat bersangkutan diharapkan bisa memotivasi warganya untuk berbondong-bondong mendaftar secara mandiri.

"Melalui skema mirip 'jimpitan' beras di masa lalu, nanti warga yang sudah sadar dan sukarela mendaftar BPJS ketenagakerjaan bisa menabung di kotak yang disediakan di setiap rumah dan selanjutnya dikoordinir oleh keta kelompok yang ditunjuk untuk mengumpulkan hasilnya sebagai uang pembayaran premi bulanan Rp8.300 per orang," kata Okky W Gandha. (*)
Video oleh: Irfan Anshori

Pewarta: Irfan Anshori

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017