Surabaya (Antara Jatim) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan para ahli dan tokoh
pendidikan di Indonesia dalam satu acara di Surabaya, Jawa Timur, Kamis,
untuk membahas pelaksanaan standar pelayanan maksimal pendidikan dasar
(SPM Dikdas).
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nurma Dewi Saleh mengatakan dalam acara yang bertajuk "Kongkow Pendidikan Diskusi Ahli dan Tukar Pendapat" (Kopi Darat) diharapkan akan ada suatu analisa dan evaluasi dari pihak terkait pelaksanaan SPM Dikdas di kabupaten/kota di Indonesia.
"Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat dan industri. Mereka diharapkan membantu pelaksanaan SPM Dikdas ini," ujar Nurma Dewi.
Dia menjelaskan evaluasi dan analisa yang dihasilkan diskusi ini nantinya akan dituangkan ke dalam "road map". Dari "road map" itu nantinya terlihat, suatu daerah masih kurang dalam hal apa untuk memenuhi SPM, apakah A, B, C atau D. Termasuk pembiayaannya.
Selain itu, "road map" juga harus masuk ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah terlebih dahulu baru bisa direalisasikan dan bisa dilihat berapa kebutuhan untuk pemenuhan SPM itu.
"Salah satu yang diharapkan adalah setiap kabupaten bisa membuat `road map` tentang SPM Dikdas. Jadi pemerintah daerah sudah ada potret," kata dia.
Program SPM Dikdas, kata Nurma, sudah berjalan sejak 2014. Tapi baru benar-benar berjalan pada 2015, dan selesai pada 2016 dan ada perpanjangan sampai 2017.
"Program ini berjalan karena hibah dari Eropa. Hibah itu berakhir tahun ini. Tapi dari kementerian berharap bisa terus. Bukan berarti bantuan selesai terus program berhenti. Diharapkan bisa berkesinambungan," ujarnya.
Menurut Nurma, SPM menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Ada atau tidak ada hibah, program harus berjalan. Pihaknya berharap pada tahun ini "road map" sudah selesai.
"Program ini sudah banyak yang dilakukan, dalam bentuk hibah untuk penguatan kapasitas orang-orangnya. Manfaatnya mereka bisa lebih mudah menuangkan ke dalam anggaran. Karena sudah ada peta. Kami berharap kabupaten yang sudah mendapatkan hibah bisa menularkan ke kabupaten lain," tuturnya.
Dalam acara itu hadir beberapa tokoh antara lain Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pengembangan Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur Bernard Dinus Fansiena, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara Ariaty Polapa, Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Demak Djuair, Kepala Sekolah SMPN 1 Pejarakan Kabupaten Probolinggo dan Senior External Relation and SR PGN Saka Indonesia Pangkah Subali.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nurma Dewi Saleh mengatakan dalam acara yang bertajuk "Kongkow Pendidikan Diskusi Ahli dan Tukar Pendapat" (Kopi Darat) diharapkan akan ada suatu analisa dan evaluasi dari pihak terkait pelaksanaan SPM Dikdas di kabupaten/kota di Indonesia.
"Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat dan industri. Mereka diharapkan membantu pelaksanaan SPM Dikdas ini," ujar Nurma Dewi.
Dia menjelaskan evaluasi dan analisa yang dihasilkan diskusi ini nantinya akan dituangkan ke dalam "road map". Dari "road map" itu nantinya terlihat, suatu daerah masih kurang dalam hal apa untuk memenuhi SPM, apakah A, B, C atau D. Termasuk pembiayaannya.
Selain itu, "road map" juga harus masuk ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah terlebih dahulu baru bisa direalisasikan dan bisa dilihat berapa kebutuhan untuk pemenuhan SPM itu.
"Salah satu yang diharapkan adalah setiap kabupaten bisa membuat `road map` tentang SPM Dikdas. Jadi pemerintah daerah sudah ada potret," kata dia.
Program SPM Dikdas, kata Nurma, sudah berjalan sejak 2014. Tapi baru benar-benar berjalan pada 2015, dan selesai pada 2016 dan ada perpanjangan sampai 2017.
"Program ini berjalan karena hibah dari Eropa. Hibah itu berakhir tahun ini. Tapi dari kementerian berharap bisa terus. Bukan berarti bantuan selesai terus program berhenti. Diharapkan bisa berkesinambungan," ujarnya.
Menurut Nurma, SPM menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Ada atau tidak ada hibah, program harus berjalan. Pihaknya berharap pada tahun ini "road map" sudah selesai.
"Program ini sudah banyak yang dilakukan, dalam bentuk hibah untuk penguatan kapasitas orang-orangnya. Manfaatnya mereka bisa lebih mudah menuangkan ke dalam anggaran. Karena sudah ada peta. Kami berharap kabupaten yang sudah mendapatkan hibah bisa menularkan ke kabupaten lain," tuturnya.
Dalam acara itu hadir beberapa tokoh antara lain Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pengembangan Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur Bernard Dinus Fansiena, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara Ariaty Polapa, Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Demak Djuair, Kepala Sekolah SMPN 1 Pejarakan Kabupaten Probolinggo dan Senior External Relation and SR PGN Saka Indonesia Pangkah Subali.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017