Cak Imin: Siapapun Cawagub PDIP, Gus Ipul Cagubnya

Surabaya (Antara Jatim) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan sepenuhnya nama calon Wakil Gubernur Jawa Timur ke DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Pemilihan Kepala Daerah 2018.

"Kalau cawagub kami pasrahkan ke PDIP. Silakan siapa saja yang dicalonkan, kami menghormatinya," ujar Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar usai menjadi pembicara tunggal pada Diskusi Ilmiah Rabuan bertema "Memperkokoh Politik Kebhinekaan" di Kampus B Universitas Airlangga Surabaya, Rabu.

Cak Imin, sapaan akrabnya, mengaku sudah klik dengan PDIP dan berkoalisi pada Pilkada yang digelar 27 Juni 2018 itu dengan mengusung Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai Calon Gubernur Jatim.

"Tinggal pendampingnya asal PDIP. Kami sudah sering berkomunikasi dan menyatakan berkoalisi untuk Pilkada Jatim, termasuk akan menggandeng partai-partai politik lain untuk mengusung pasangan yang sama," ucapnya.

Disinggung nama yang cocok sebagai orang nomor dua di Pemprov Jatim periode 2019-2024, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu mengaku tak ingin berspekulasi karena memasrahkannya kepada partai koalisi.

Di PDIP sendiri, mencuat nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Ngawi Budi Sulistyono serta Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi.

Sementara itu, terkait kepastian surat rekomendai DPP PKB mengusung Gus Ipul pada Pilkada Jatim mendatang, politikus senior kelahiran Jombang tersebut menegaskannya sudah final dan pemberian surat rekomendasi dilakukan setelah muncul nama pasangan.

"Jadi, surat yang diberikan nantinya berupa pasangan, bukan sendiri-sendiri. Tunggu saja sebentar lagi, dan harapannya akhir September sudah disampaikan ke publik. Pokoknya, apapun makanannya, minumannya ya itu. Sama seperti siapapun cawagubnya, yang penting Gus Ipul cagubnya," katanya.

Seperti diketahui, DPP PKB telah memerintahkan DPW PKB Jatim untuk menyatakan komitmennya memenangkan Gus Ipul sebagai pengganti Gubernur Soekarwo pada periode lima tahun ke depan. (*)