Bojonegoro (Antara Jatim) - Direktorat Jenderal E-Government Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo) memberikan pendampingan "smart city" tahap II kepada
jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur.
"Ada sekitar 30 pejabat juga staf teknis satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengikuti bimbingan teknis "smar city" tahap II," kata Kepala Bagian Layanan "E-Goverment" Dinas Kominfo Bojonegoro Alit S. Purnayoga, di Bojonegoro, Selasa.
Alit mengatakan SKPD jajaran pemkab sudah memperoleh pendampingan dari Tim Ahli Kemenkominfo terkait daerah setempat yang masuk 25 "smart city" atau kota cerdas dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek).
Bimtek yang sudah diperoleh, lanjut dia, peserta Tim "Smart City" Bojonegoro yang terdiri dari SKPD, lembaga swadaya (LSM), akademisi, dan unsur swasta, termasuk pebisnis memperoleh materi soal "smart city" dari Tim Ahli Kemenkominfo.
Selain itu, Tim "Smart City" Bojonegoro juga sudah membuat usulan tentang cara cerdas mengatasi persoalan masyarakat di Bojonegoro.
Lebih lanjut Alit menjelaskan Tim Direktorat Jenderal E-Government Kemenkominfo dalam pendampingan didampingi Tim Ahli "Smart City" Asia Kusdaryanto.
Materi yang disampaikan berupa diskusi tentang analisis masa depan "smart city", kesiapan daerah, serta pelayanan unggulan di berbagai bidang di daerah setempat pada 2017.
"Bimbingan teknik `smart city` kali ini juga membahas kesiapan Bojonegoro untuk menampilkan inovasi unggulan pada pameran `smart city` di Jakarta, pada Nopember," kata Alit.
Bojonegoro, kata dia, dalam pameran "smart city" di Jakarta akan menampilkan open data kontrak dan revolusi data yang melibatkan kader PKK sebagai inovasi yang utama yang harus terlaksana dalam waktu dekat.
Bojonegoro masuk 25 kabupaten/kota "smart city" berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Aplikasi lnformatika, Kementerian Komunikasi dan lnformatika tertanggal 13 April 2017.
Terkait hal itu Bupati Bojonegoro Suyoto juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Kominfo untuk beberapa tindak lanjut kegiatan, antara lain, bimbingan teknis serta pembuatan buku induk "smart city" daerahnya dalam 10 tahun.
Ia menambahkan sejumlah kementerian didukung Bappenas dan Kantor Kepresidenan Republik Indonesia sepakat untuk menginisiasi gerakan 100 "Smart City" di Indonesia dengan target bisa terelisasi pada 2019. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Ada sekitar 30 pejabat juga staf teknis satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengikuti bimbingan teknis "smar city" tahap II," kata Kepala Bagian Layanan "E-Goverment" Dinas Kominfo Bojonegoro Alit S. Purnayoga, di Bojonegoro, Selasa.
Alit mengatakan SKPD jajaran pemkab sudah memperoleh pendampingan dari Tim Ahli Kemenkominfo terkait daerah setempat yang masuk 25 "smart city" atau kota cerdas dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek).
Bimtek yang sudah diperoleh, lanjut dia, peserta Tim "Smart City" Bojonegoro yang terdiri dari SKPD, lembaga swadaya (LSM), akademisi, dan unsur swasta, termasuk pebisnis memperoleh materi soal "smart city" dari Tim Ahli Kemenkominfo.
Selain itu, Tim "Smart City" Bojonegoro juga sudah membuat usulan tentang cara cerdas mengatasi persoalan masyarakat di Bojonegoro.
Lebih lanjut Alit menjelaskan Tim Direktorat Jenderal E-Government Kemenkominfo dalam pendampingan didampingi Tim Ahli "Smart City" Asia Kusdaryanto.
Materi yang disampaikan berupa diskusi tentang analisis masa depan "smart city", kesiapan daerah, serta pelayanan unggulan di berbagai bidang di daerah setempat pada 2017.
"Bimbingan teknik `smart city` kali ini juga membahas kesiapan Bojonegoro untuk menampilkan inovasi unggulan pada pameran `smart city` di Jakarta, pada Nopember," kata Alit.
Bojonegoro, kata dia, dalam pameran "smart city" di Jakarta akan menampilkan open data kontrak dan revolusi data yang melibatkan kader PKK sebagai inovasi yang utama yang harus terlaksana dalam waktu dekat.
Bojonegoro masuk 25 kabupaten/kota "smart city" berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Aplikasi lnformatika, Kementerian Komunikasi dan lnformatika tertanggal 13 April 2017.
Terkait hal itu Bupati Bojonegoro Suyoto juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Kominfo untuk beberapa tindak lanjut kegiatan, antara lain, bimbingan teknis serta pembuatan buku induk "smart city" daerahnya dalam 10 tahun.
Ia menambahkan sejumlah kementerian didukung Bappenas dan Kantor Kepresidenan Republik Indonesia sepakat untuk menginisiasi gerakan 100 "Smart City" di Indonesia dengan target bisa terelisasi pada 2019. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017