Banyuwangi (Antara Jatim) - Program pengelolaan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Banyuwangi, "E-Village Budgeting" (EVB), mendapatkan penghargaan Top 40 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tahun 2017.

Sebelumnya, program EVB telah memperoleh penghargaan Top 99  Inovasi Layanan Publik Nasional. Dari hasil penilaian lanjutan tim Kemenpan RB ke Banyuwangi,  inovasi kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini berhasil masuk kedalam Top 40 Inovasi Layanan Publik.

"Kami senang program EVB terus diapresiasi pemerintah pusat. Ini merupakan penghargaan pusat bagi daerah, sekaligus menjadi pelecut semangat untuk terus berinovasi menciptakan pelayanan publik yang semakin baik. Tentu belum sempurna apa yang ada di Banyuwangi, dan oleh karena itu terus dibenahi. Inovasi ini proses yang tiada henti, tidak boleh mandek," ujar Bupati Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Senin. 

EVB merupakan inovasi penganggaran desa yang mengintegrasikan mulai perencanaan, tata kelola, pelaporan, hingga evaluasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bisa diakses secara luas. Sistem ini menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan dan tidak bisa ada intervensi program di tengah jalan. Pengawasan juga dilakukan melalui sistem lengkap dengan titik koordinat dan gambar perkembangan proyek pembangunan, sehingga menutup celah adanya proyek ganda atau fiktif.

Melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke setiap desa. Petugas bisa tahu progress pekerjaan hingga ke pelosok desa, lengkap dengan foto dan titik lokasinya melalui sarana teknologi informasi, sehingga tidak bisa ada proyek ganda atau fiktif.

"Jadi sistem ini dapat memangkas mata rantai penyusunan dan pengawasan anggaran secara manual di level desa. Ini membuat proses pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien, mengingat wilayah Banyuwangi yang sangat luas. Bahkan jarak tempuh dari satu desa ke desa yang lainnya, bisa mencapai 3 jam perjalanan. Sehingga, pengawasan secara manual dirasa sangat tidak efektif karena membutuhkan waktu yang lama," ujarnya.

Sejak diterapkan tiga tahun lalu, EVB telah menarik perhatian banyak pihak. Berbagai daerah di Indonesia telah bertandang ke Banyuwangi khusus untuk belajar intens tentang sistem pengelolaan keuangan desa tersebut. "Kami juga sudah meneken perjanjian dengan banyak daerah di Indonesia untuk mereplikasi sistem ini," kata Anas.(*)

Pewarta: Masuki M. Astro

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017