Pemkot Surabaya Tanggung Biaya Pemakaman Warga Miskin

Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menanggung seluruh biaya pemakaman bagi warga miskin yang meninggal dunia di Kota Pahlawan. 

     

Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya, Agustin Poliana, di Surabaya, Rabu, mengatakan  program sosial tersebut dilaksanakan karena selama ini warga miskin merasa keberatan dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan saat ada keluarganya meninggal dunia.

"Anggarannya tidak cukup Rp200 ribu, untuk retribusi galian dan pemeliharaan, seperti ketentuan pemerintah kota,” katanya.

Menurut dia, hal ini kenyataan di lapangan, biaya yang dikeluarkan bisa lebih besar. Biaya tersebut untuk membeli perlengkapan, seperti papan, batu nisan, upah penggali makam dan sebagainya.

"Total mengeluarkan Rp800 ribu untuk keluarga miskin  yang meninggal," katanya.

Agustin mengatakan bantuan tersebut diberikan karena warga miskin yang rata-rata  tidak mempunyai penghasilan tetap, kemudian hidupnya susah, dana sebesar Rp800 ribu untuk pemakaman dianggap memberatkan.

"Makanya,  pemerintah kota lewat pembahasan KUA PPAS 2017 perubahan mengangarkan melalui belanja program," katanya.

Ia menambahkan anggaran pemakaman gratis bagi keluarga miskin pada tahun ini untuk 5 bulan ke depan. Jika pada tahun lalu, jumlah orang yang meninggal dunia di Kota Surabaya sebanyak 900 orang. 

Agustin memperkirakan dari jumlah itu sekitar 10 persen adalah keluarga miskin. "Kalau 10 persen saja, yang dikover sekitar 80-an" kata Agustin," katanya.

Ia  mengatakan karena program ini baru permulaan, dalam KUA PPAS 2017 perubahan, pemerintah kota mengalokasikan dana sekitar Rp280 juta.

"Sebanyak 80 orang meninggal dikalikan 5 bulan dikalikan 800 ribu," katanya.

Mekanisme untuk mendapatkan biaya pemakaman gratis, lanjut dia, pihak keluarga meminta surat keterangan tidak mampu (SKTM) kepada RT, RW kemudian diteruskan ke kelurahan atau kecamatan hingga Dinas Sosial.

"Begitu tidak mampu berdasarkan SKTM langsung dimabil alaih Dinsos,” katanya

Agustin mengatakan bantuan sosial tersebut tidak berupa uang, namun belanja program yang ditangani Dinas Sosial Sosial. 

Untuk itu, ia berharap mudah-mudahan bantuan tersebut bermanfaat bagi warga yang kondisinya berada di garis kemiskinan.

"Nanti akhir tahun akan kita evaluasi, dan ada penambahan pada APBD 2018" katanya. (*)