Trenggalek (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur terus berupaya mempersuasi atau memengaruhi warga nelayan di kampung baru di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi untuk segera menempati rumah susun sewa sederhana (rusunawa) yang disediakan pemerintah.
Bagian Humas dan Protokol Setda Trenggalek, Selasa menyampaikan upaya terakhir dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin dengan mengumpulkan 27 perwakilan keluarga kampung baru di Masjid Baiturrahman, Prigi.
"Kami 'concern' dalam program ini dengan harapan 27 KK yang selama ini menempati di kampung bat=ru segera menempati rusunawa yang telah disediakan," kata Wabup Arifin.
Ia menjelaskan, ada beberapa permasalahan yang dibahas menjawab ganjalan warga, antara lain terkait status penempatan, biaya sewa, uang jaminan dan beebrapa hal lainnya.
Menurut Wabup Arifn, status penempatan rusunawa adalah hak pakai, bukannya hak milik seperti permintaan warga.
Namun, kendati hak pakai wakil bupati termuda ini menjamin pemerintah tidak akan mencabut atau mengalihkan kepada pihak lain selama pemakaiannya sesuai peruntukan, misalnya tidak disewakan atau dijual kepada pihak lain ataupun lainnya.
"Kalau uang jaminan digunakan untuk membuat kartu penghuni rusunawa," katanya.
Sementara untuk beberapa fasilitas yang diminta warga, Bupati Trenggalek dan wakilnya berprinsip bahwa untuk memenuhi permintaan tersebut harus ada dasar yang jelas, yaitu kapan warga kampung baru yang telah terdaftar pada gelombang pertama menempati rusunnawa.
"Kesanggupan kapan akan menempati inilah yang akan dijadikan dasar untuk menganggarkan dan mengajukan anggaran untuk rusunawa berikutnya," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, akhirnya disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan warga terkait biaya sewa rusun untuk rumah di lantai empat sebesar Rp50 ribu, lantai tiga Rp75 ribu dan lantai dua Rp100 ribu.
Sementara lantai dasar untuk orang tua atau penyandang disabilitas sebesar Rp50 ribu.
Untuk kesepakatan lainnya, setelah dihuni akan dibangunkan gudang bersama, pagar pengaman dan tempat untuk bekerja bersama bagi penghuni yang biasa bekerja di rumah serta beberapa kesepakatan lainnya.
"Penghuni rusunawa ini nantinya juga akan mendapatkan jangkauan Kartu Indonesa Sehat dan Kartu Indonesia Pintar dari pemerintah daerah," kata Wabup Arifin.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Bagian Humas dan Protokol Setda Trenggalek, Selasa menyampaikan upaya terakhir dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin dengan mengumpulkan 27 perwakilan keluarga kampung baru di Masjid Baiturrahman, Prigi.
"Kami 'concern' dalam program ini dengan harapan 27 KK yang selama ini menempati di kampung bat=ru segera menempati rusunawa yang telah disediakan," kata Wabup Arifin.
Ia menjelaskan, ada beberapa permasalahan yang dibahas menjawab ganjalan warga, antara lain terkait status penempatan, biaya sewa, uang jaminan dan beebrapa hal lainnya.
Menurut Wabup Arifn, status penempatan rusunawa adalah hak pakai, bukannya hak milik seperti permintaan warga.
Namun, kendati hak pakai wakil bupati termuda ini menjamin pemerintah tidak akan mencabut atau mengalihkan kepada pihak lain selama pemakaiannya sesuai peruntukan, misalnya tidak disewakan atau dijual kepada pihak lain ataupun lainnya.
"Kalau uang jaminan digunakan untuk membuat kartu penghuni rusunawa," katanya.
Sementara untuk beberapa fasilitas yang diminta warga, Bupati Trenggalek dan wakilnya berprinsip bahwa untuk memenuhi permintaan tersebut harus ada dasar yang jelas, yaitu kapan warga kampung baru yang telah terdaftar pada gelombang pertama menempati rusunnawa.
"Kesanggupan kapan akan menempati inilah yang akan dijadikan dasar untuk menganggarkan dan mengajukan anggaran untuk rusunawa berikutnya," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, akhirnya disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan warga terkait biaya sewa rusun untuk rumah di lantai empat sebesar Rp50 ribu, lantai tiga Rp75 ribu dan lantai dua Rp100 ribu.
Sementara lantai dasar untuk orang tua atau penyandang disabilitas sebesar Rp50 ribu.
Untuk kesepakatan lainnya, setelah dihuni akan dibangunkan gudang bersama, pagar pengaman dan tempat untuk bekerja bersama bagi penghuni yang biasa bekerja di rumah serta beberapa kesepakatan lainnya.
"Penghuni rusunawa ini nantinya juga akan mendapatkan jangkauan Kartu Indonesa Sehat dan Kartu Indonesia Pintar dari pemerintah daerah," kata Wabup Arifin.(*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017