Mendagri Ingatkan Beberapa Tantangan pada Mahasiswa Unesa

mengingatkan mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya (Unesa) untuk mewaspadai tantangan yang ada utamanya narkoba dan radikalisme-terorisme.

"Jaga supaya narkoba tidak masuk perguruan tinggi. Mari nama baik kampus selalu kita pelihara. Saya berharap Unesa menjadi benteng dalam menangkal bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini," tuturnya.

Tantangan kedua yang tak kalah serius ialah radikalisme-terorisme. Menurutnya, sudah bukan waktunya mempermasalahkan perbedaan. Kita bisa berdiri tegak sebagai bangsa karena keberadaan berbagai suku, ras, dan agama. Untuk itu, dirinya meminta mahasiswa baru untuk cermat dalam bergaul.

"Mahasiswa harus berkomunikasi dengan berbagai budaya. Jadilah yang terdepan dan sampaikan pada masyarakat bahwa Bangsa kita besar karena mengamalkan Pancasila, menjunjung tinggi UUD 45, serta mempertahankan NKRI. Siapa yang ingin mengubah Pancasila adalah musuh kita bersama," kata dia.

Setelah kedua tantangan tersebut, Mendagri juga meminta pada mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam perjuangan melawan praktik korupsi dan ketimpangan sosial.

"Saya berharap mahasiswa dapat membantu mendukung proses pembangunan. Misalnya melalui KKN, mahasiswa bisa mendarmabaktikan dirinya untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup warga," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan keberpihakan pada Pancasila. Ia menyatakan keberadaan kampus adalah sebagai tempat menuntut ilmu harus dijadikan pula sebagai tempat mengkaji secara ilmiah proses-proses kultural, konstitusional dan politik.

Untuk itu, kata dia, jangan sampai keberadaan kampus justru disalahgunakan sebagai tempat berkembangnya paham-paham yang bertentangan dengan ketiga proses itu.

Diriya menjelaskan, proses kultural, politik dan konstitusional bangsa ini sudah dibangun sejak lama. Proses kultural itu, lanjutnya, dimulai Tahun 1908 saat Boedi Utomo. Sedangkan proses politik dimulai Tahun 1928 saat sumpah pemuda, serta proses konstitusional pada Tanggal 18 Agustus 1945 saat ditetapkannya konstitusi melalui UUD.

"Di luar ketiga kesepakatan itu, segala bentuk penyelewengan tidak dibenarkan. Di Negara manapun kalau sudah sudah konstitusional, maka segala paham di luar itu tidak dibolehkan," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu.

Sementara Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin memuji kampus yang dulu bernama IKIP Surabaya sebagai kampus kebhinekaan dengan keberadaan mahasiswa dari Aceh sampai Papua. Kepada mahasiswa yang datang dari luar Surabaya, Kapolda berpesan untuk waspada pada hal-hal baru yang bisa mengganggu kenyamanan belajar.

"Pada adik-adik mahasiswa berhati-hatilah pada kehidupan-kehidupan baru yang menyimpang, yang dapat mengganggu proses belajar kalian. Sebagai kota terbesar nomor dua di Indonesia, banyak hal-hal yang harus diperhatikan dan diwaspadai, seperti narkoba. Belajarlah yang sungguh-sungguh sehingga kelak anda dapat membangun, memajukan Indonesia," ujarnya.(*)