Surabaya (Antara Jatim) - Kalangan anggota DPRD Surabaya menyatakan banyak proposal dana hibah jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) yang diajukan warga melalui anggota dewan ditolak pemerintah kota lantaran tidak melampirkan price list atau daftar harga dari toko.
     
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya Ayu Pertiwi, di Surabaya, Kamis, mengatakan warga banyak yang kecewa karena menganggap syarat yang diterapkan Bagian Pemerintahan Kelurahan (Pemkel) Pemkot Surabaya terlalu rumit.

"Warga yang proposalnya ditolak mengadukannya ke DPRD Surabaya. Alasannya, warga tidak melampirkan price list dari toko. Padahal toko tidak mau ngasih price list itu kalau tidak ada kerja sama sebelumnya," ujar anggota Komisi A DPRD Surabaya ini.

Menurut dia, para pemilik toko ketika dimintai price list sekarang ini banyak yang tidak mau memberi. Alasannya karena toko tidak mau memberi kepada warga perorangan, hanya diberikan kalau yang minta sudah berbadan hukum seperti CV atau PT. Selain itu juga ada kerja sama sebelumnya. 

Akibatnya, lanjut dia, pemilik toko juga enggan mengeluarkan price list karena mengaku sering ada pemeriksaan petugas. "Mereka yang ditolak Bagian Pemkel Kota Surabaya ini mengeluhkan kepada saya karena harus membuat CV dulu. Ini kan ribet. Kenapa harus ada price list? Mestinya kan harganya pakai harga satuan yang ditentukan Pemkot Surabaya," ujarnya.

Menurut dia, mestinya Pemkot Surabaya harus memiliki katalog untuk semua item barang sehingga tidak perlu lagi meminta price list dari masing-masing toko yang menyediakan barang yang akan dibeli untuk jasmas.

"Katalog itu penting untuk menghindari permainan harga. Kalau ada proposal melebihi satuan harga yang ditetapkan bisa langsung ditolak. Saya sendiri sejak awal tidak mau intervensi dan terlibat soal pembelian barang atau pun lainnya terkait masalah ini," katanya.

Ayu mengatakan setidaknya ada lima proposal yang ditolak dan telah melaporkan ke dirinya, di antaranya proposal milik warga di Krembangan dan Dupak.  Dalam proposal tersebut warga mengajukan jasmas untuk pengadaan tenda, kursi, sound sistem dan karpet. 

Sementara itu, Kabag Pemkel Pemkot Surabaya Eddy Christijanto belum bisa dikonformasi. Saat dihubungi wartawan melalui ponselnya terdengar nada sambung namun tidak diangkat. (*)

Pewarta: Abdul Hakim

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017