Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta semua pihak mengedepankan
musyawarah menanggapi polemik adanya patung Dewa Perang Kongco di
Kelenteng Kwan Swie Bio, Tuban.
"Ajak semua duduk bersama dan dialog mencari solusi. Semua harus hadir dan bermusyawarah," ujar Gubernur Jatim Soekarwo kepada wartawan di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Jumat.
Menurut dia, segala perbedaan bisa diselesaikan dengan jalur komunikasi sehingga segera ada keputusan terkait bagaimana keberadaan patung tersebut.
"Pemprov hanya bisa memberi masukan jalur dialog dan silakan diselesaikan pemerintah setempat. Keputusannya ada di daerah, bukan di provinsi," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Terkait banyaknya elemen dari luar Tuban yang mempermasalahkannya, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu mengharapkan tidak ikut mencampuri karena cukup diselesaikan kepala daerah setempat.
Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf yang mengaku telah berkomunikasi dengan Bupati Tuban Fatkhul Huda serta Kapolres setempat agar membahas persoalan dengan musyawarah.
"Pemkab, aparat, pihak kelenteng dan pihak terkait lainnya harus duduk bersama mencari solusi, termasuk membahas perizinan yang kabarnya masih menimbulkan polemik," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Pendirian patung tertinggi se-Asia Tenggara yang masuk catatan Museum Rekor Indonesia dan diresmikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada 17 Juli 2017 tersebut saat ini menjadi pro dan kontra.
Sejumlah elemen organisasai masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Jatim meminta adanya peninjauan ulang terkait patung, bahkan tidak sedikit yang meminta dirobohkan.
Sampai saat ini, patung dewa perang setinggi 30,4 meter yang berada di halaman belakang kelenteng tersebut ditutupi dengan kain putih setelah pengurus kelenteng mendapat masukan dari berbagai pihak. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Ajak semua duduk bersama dan dialog mencari solusi. Semua harus hadir dan bermusyawarah," ujar Gubernur Jatim Soekarwo kepada wartawan di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Jumat.
Menurut dia, segala perbedaan bisa diselesaikan dengan jalur komunikasi sehingga segera ada keputusan terkait bagaimana keberadaan patung tersebut.
"Pemprov hanya bisa memberi masukan jalur dialog dan silakan diselesaikan pemerintah setempat. Keputusannya ada di daerah, bukan di provinsi," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Terkait banyaknya elemen dari luar Tuban yang mempermasalahkannya, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu mengharapkan tidak ikut mencampuri karena cukup diselesaikan kepala daerah setempat.
Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf yang mengaku telah berkomunikasi dengan Bupati Tuban Fatkhul Huda serta Kapolres setempat agar membahas persoalan dengan musyawarah.
"Pemkab, aparat, pihak kelenteng dan pihak terkait lainnya harus duduk bersama mencari solusi, termasuk membahas perizinan yang kabarnya masih menimbulkan polemik," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Pendirian patung tertinggi se-Asia Tenggara yang masuk catatan Museum Rekor Indonesia dan diresmikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada 17 Juli 2017 tersebut saat ini menjadi pro dan kontra.
Sejumlah elemen organisasai masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Jatim meminta adanya peninjauan ulang terkait patung, bahkan tidak sedikit yang meminta dirobohkan.
Sampai saat ini, patung dewa perang setinggi 30,4 meter yang berada di halaman belakang kelenteng tersebut ditutupi dengan kain putih setelah pengurus kelenteng mendapat masukan dari berbagai pihak. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017