Bojonegoro (Antara Jatim) - Tim "Independent Reporting Mechanism" (IRM)  Internasional yang dipimpin dosen Universitas Brawijaya (UB) Malang Anton Novenanto, melakukan penilaian  pelaksanaan "open government patnership" (OGP) atau keterbukaan pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis.

Kepala Bagian Layanan "E-Goverment" Dinas Kominfo Bojonegoro Alit S. Purnayoga menjelaskan Tim IRM akan melakukan penilaian pelaksanaan OGP di daerahnya selama dua hari.

"Hasil penilaian akan dilaporkan kepada Tim OGP Internasional. Tim juga langsung memintai keterangan kepada masyarakat terkait keterbukaan pemerintahan di Bojonegoro," kata dia menjelaskan.

Tidak hanya itu, menurut dia, tim juga meminta bukti bentuk komitmen pemerintah dalam melaksanakan jalannya keterbukaan terkait lima rencana aksi yaitu penguatan pelayanan publik, keterbukaan pemerintahan desa, transparansi sistem anggaran daerah, peningkatan akses masyarakat dan revolusi data.

"Hari ini tim pengamatan dimulai pada kegiatan sosialisasi aplikasi revolusi data yang dilaksanakan kader dasa wisma dengan dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bojonegoro "Institute"," ucapnya.

Menyusul setelah itu, lanjut dia, Tim IRM melakukan kegiatan diskusi dengan tim pelaksanakan teknis OGP, bersama LSM terkait awal mula perjalanan lima rencana aksi yang sudah berjalan.


"Beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu transparansi dan keterlibatan publik dalam pelayanan dari level kabupaten sampai desa," katanya.

Ia menambahkan Tim IRM untuk melengkapi penilaian juga akan mengikuti Manajemen "Review" (laporan organisasi perangkat daerah/OPD) juga dialog publik Jumat

"Tim IRM akan datang kembali pada bulan oktober 2017 dengan agenda memaparkan hasil penelitian saat ini dan menyampaikan buku hasil laporan pelaksanaan OGP di Bojonegoro," katanya.   

Yang jelas, menurut dia, Tim IRM merupakan lembaga indipenden yang ditunjuk OGP Internasinal untuk melakukan pendalaman juga penilaian jalannya keterbukaan pemerintahan. Bojonegoro merupakan kabupaten yang ikut dalam deklarasi OGP tingkat dunia  di Paris, pada Desember 2016.

"Tim penilai independen sebelumnya mengikuti "workshop" di Belgia untuk dapat mendalami proses "partnership" (kemitraan) antara pemerintah, LSM dan masyarakat sipil," ujarnya. (*)

Pewarta: Slamet Agus Sudarmojo

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017