){kind=link}
Tulungagung (Antara Jatim) - Pengembangan konsep perlindungan sosial anak integratif yang
dikembangkan Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung bekerja sama
dengan lintas-organisasi perangkat daerah dan lembaga swadaya
masyarakat mendapat apresiasi positif pemerintah dan UNICEF sehingga
dijadikan percontohan nasional.
Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja anggota Komisi VIII Arteria
Dahlan bersama Direktur Rehabilitasi Sosisal Kementerian Sosial RI
Nahar dan Kepala Kantor Perwakilan UNICEF di Jawa Timur dan Jawa Tengah
Arie Rukmantara di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak
Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kamis.
Dalam kesempatan pembukaan rapat koordinasi yang juga dihadiri
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo bersama jajaran dinkes, dinsos, pekerja
sosial pada ULT PSAI dan LSM itu, Direktur Rehabilitasi Sosisal
Kementerian Sosial RI Nahar menyatakan pola perlindungan anak integratif
yang dinilai berhasil akan dikembangkan di daerah-daerah lain.
"Rencananya Kemensos akan mengadopsi konsep perlindungan sosial
anak integratif ini untuk dikembangkan di 70 kabupaten/kota lain di
Indonesia," kata Nahar dalam sambutannya membuka rapat koordinasi dengan
pembicara utama anggota Komisi VIII DPR RI Arteria Dahlan.
Ia mengungkapkan, konsep PSAI sebenarnya telah dikembangkan di
empat daerah bersamaan dengan Tulungagung, yakni Kabupaten Klaten, Solo,
Temanggung (Jawa Tengah), serta Makasar.
Namun dari lima daerah ini, kata dia, Tulungagung yang dinilai
paling berhasil dengan dampak signifikan dirasakan langsung oleh
masyarakat.
"Karena itu Tulungagung kami jadikan percontohan nasional.
Perlindungan sosial anak integratif ini dengan demikian akan menjadi
model bagi pengembangan PSAI di 70 kabupate/kota lain di sseluruh
Indonesia," ujarnya.
Daerah mana saja yang bakal ditunjuk atau terpilih, Nahar
mengembalikan kepada daerah-daerah untuk melakukan persiapan serta
mengajukan diri sebagai daerah rujukan pengembangan perlindungan sosial
anak integratif.
Apreasisi juga disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI Arteria
Dahlan yang berencana akan mengundang PSAI Tulungagung ke DPR RI.
"Nanti akan kami undang teman-teman PSAI ini untuk cerita pekerjaan
hebatnya di Tulungagung agar bisa didengar oleh kami-kami semua dan
akan transformasikan kepada kabupaten/kota yang ada di Indonesia,"
katanya.
Arteria menegaskan DPR RI mendukung penuh Kementrian Sosial RI pada
2018 nanti untuk menciptakan 70 konsep perlindungan anak dan perempuan
seperti yang ada di Tulungagung. Tulungagung ini menjadi `pilot
project`, kalau di Brimob namanya pelopor," katanya.
Kepala Kantor Perwakilan UNICEF di Jawa Timur dan Jawa Tengah Arie
Rukmantara berharap inovasi perlindungan sosial anak secara integratif
menjadi model baru yang bisa dikembangkan di kabupaten/kota lain di
Indonesia.
Menurut Arie, integrasi oleh semua layanan publik baik itu dari
lembaga (dinas) sosial, kesehatan, pendidikan, agama, itu adalah salah
satu jalan keluar bagi kita memastikan bahwa masa depan anak-anak kita
cerah, ujarnya.
"Interaksi yang baik antara pendidik dengan kelompok pekerja sosial
akan melahirkan ide-ide segar dalam pengelolaan dan pemberian layanan
serta perlindungan anak yang lebih baik lagi. Demikian pula sebaliknya,
dan seterusnya dan seterusnya," kata Arie.
Sementara itu, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo menyatakan daerahnya
sudah ada perda dan perbup yang mengatur tugas dan tanggung jawab
setiap OPD untuk terlibat dalam perlindungan sosial anak dan perempuan
secara komprehensif-menyeluruh.
"Jadi mayoritas OPD di Tulungagung ini otomatis akan ikut terlibat
dalam setia penanganan persoalan-persoalan anak yang muncul di
Tulungagung," ujarnya.
Syahri juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat melalui Kemensos
RI, DPR bahkan hingga UNICEF yang berencana mengadopsi konsep PSAI yang
sudah berjalan di Tulungagung untuk ditularkan ke 70 kota/kabupaten
lain di Indonesia.
"Tentu kami bangga. Terlebih pemerintah sudah berkomitmen untuk
menyalurkan anggaran bersumber dari APBN untuk mendukung pengembangan
PSAI ini, baik untuk 70 kabupaten/kota yang akan dikembangkan maupun di
lima daerah termasuk Tulungagung yang selama ini sudah berjalan," kata
Syahri. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
dikembangkan Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung bekerja sama
dengan lintas-organisasi perangkat daerah dan lembaga swadaya
masyarakat mendapat apresiasi positif pemerintah dan UNICEF sehingga
dijadikan percontohan nasional.
Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja anggota Komisi VIII Arteria
Dahlan bersama Direktur Rehabilitasi Sosisal Kementerian Sosial RI
Nahar dan Kepala Kantor Perwakilan UNICEF di Jawa Timur dan Jawa Tengah
Arie Rukmantara di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak
Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kamis.
Dalam kesempatan pembukaan rapat koordinasi yang juga dihadiri
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo bersama jajaran dinkes, dinsos, pekerja
sosial pada ULT PSAI dan LSM itu, Direktur Rehabilitasi Sosisal
Kementerian Sosial RI Nahar menyatakan pola perlindungan anak integratif
yang dinilai berhasil akan dikembangkan di daerah-daerah lain.
"Rencananya Kemensos akan mengadopsi konsep perlindungan sosial
anak integratif ini untuk dikembangkan di 70 kabupaten/kota lain di
Indonesia," kata Nahar dalam sambutannya membuka rapat koordinasi dengan
pembicara utama anggota Komisi VIII DPR RI Arteria Dahlan.
Ia mengungkapkan, konsep PSAI sebenarnya telah dikembangkan di
empat daerah bersamaan dengan Tulungagung, yakni Kabupaten Klaten, Solo,
Temanggung (Jawa Tengah), serta Makasar.
Namun dari lima daerah ini, kata dia, Tulungagung yang dinilai
paling berhasil dengan dampak signifikan dirasakan langsung oleh
masyarakat.
"Karena itu Tulungagung kami jadikan percontohan nasional.
Perlindungan sosial anak integratif ini dengan demikian akan menjadi
model bagi pengembangan PSAI di 70 kabupate/kota lain di sseluruh
Indonesia," ujarnya.
Daerah mana saja yang bakal ditunjuk atau terpilih, Nahar
mengembalikan kepada daerah-daerah untuk melakukan persiapan serta
mengajukan diri sebagai daerah rujukan pengembangan perlindungan sosial
anak integratif.
Apreasisi juga disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI Arteria
Dahlan yang berencana akan mengundang PSAI Tulungagung ke DPR RI.
"Nanti akan kami undang teman-teman PSAI ini untuk cerita pekerjaan
hebatnya di Tulungagung agar bisa didengar oleh kami-kami semua dan
akan transformasikan kepada kabupaten/kota yang ada di Indonesia,"
katanya.
Arteria menegaskan DPR RI mendukung penuh Kementrian Sosial RI pada
2018 nanti untuk menciptakan 70 konsep perlindungan anak dan perempuan
seperti yang ada di Tulungagung. Tulungagung ini menjadi `pilot
project`, kalau di Brimob namanya pelopor," katanya.
Kepala Kantor Perwakilan UNICEF di Jawa Timur dan Jawa Tengah Arie
Rukmantara berharap inovasi perlindungan sosial anak secara integratif
menjadi model baru yang bisa dikembangkan di kabupaten/kota lain di
Indonesia.
Menurut Arie, integrasi oleh semua layanan publik baik itu dari
lembaga (dinas) sosial, kesehatan, pendidikan, agama, itu adalah salah
satu jalan keluar bagi kita memastikan bahwa masa depan anak-anak kita
cerah, ujarnya.
"Interaksi yang baik antara pendidik dengan kelompok pekerja sosial
akan melahirkan ide-ide segar dalam pengelolaan dan pemberian layanan
serta perlindungan anak yang lebih baik lagi. Demikian pula sebaliknya,
dan seterusnya dan seterusnya," kata Arie.
Sementara itu, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo menyatakan daerahnya
sudah ada perda dan perbup yang mengatur tugas dan tanggung jawab
setiap OPD untuk terlibat dalam perlindungan sosial anak dan perempuan
secara komprehensif-menyeluruh.
"Jadi mayoritas OPD di Tulungagung ini otomatis akan ikut terlibat
dalam setia penanganan persoalan-persoalan anak yang muncul di
Tulungagung," ujarnya.
Syahri juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat melalui Kemensos
RI, DPR bahkan hingga UNICEF yang berencana mengadopsi konsep PSAI yang
sudah berjalan di Tulungagung untuk ditularkan ke 70 kota/kabupaten
lain di Indonesia.
"Tentu kami bangga. Terlebih pemerintah sudah berkomitmen untuk
menyalurkan anggaran bersumber dari APBN untuk mendukung pengembangan
PSAI ini, baik untuk 70 kabupaten/kota yang akan dikembangkan maupun di
lima daerah termasuk Tulungagung yang selama ini sudah berjalan," kata
Syahri. (*)
Video oleh: Destyan H Sujarwoko
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017