Surabaya (Antara Jatim) - Komisi C DPRD Sidoarjo mengunjungi Institut Teknologi Sepuluh Nopember
(ITS) Surabaya untuk berkonsultasi terkait Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) Inisiatif Penanggulangan Banjir yang akan dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Senin.
Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Abdillah
Nasih bertemu dengan sejumlah pakar ITS dan meninta masukan terkait
penanggulangan banjir yang akan dituangkan dalam Ranperda.
Rombongan Komisi C tersebut diterima oleh Wakil Rektor IV ITS
Bidang Penelitian, Inovasi dan Kerja Sama Prof Ketut Buda Artana.
"Sidoarjo ini seperti langganan banjir karena kontur tanahnya
landai, sehingga sering terjadi luapan air dari daerah sekitar yang
lebih tinggi. Apalagi daerah pesisir pantai yang selalu banjir rob
setiap air laut pasang," kata perwakilan Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) ini.
Menurut Abdillah, Sidoarjo belum bisa mengatasi luapan banjir yang
sering terjadi karena belum mempunyai waduk penampungan (pond).
"Sidoarjo belum punya waduk untuk penampungan air yang meluap, jadinya
meluber kemana-mana," ujar Abdillah yang didampingi anggota Komisi C
lainnya, yakni Achmadi Djauhari, Juana Sari, Aditya Nindyatman, dan M
Nizar.
Melihat kondisi seperti itu, lanjut Abdillah, pemkab berinisiatif
untuk menyusun Ranperda penanggulangan banjir yang saat ini masih
digodok di DPRD Sidoarjo.
"Oleh karena itu, sebelum mengesahkan ranperda ini, kami ingin
berkonsultasi ke ITS yang memiliki pakar dan memahami cara
penanggulangan banjir," ujarnya.
Pakar dari D3 Teknik Infrastruktur Sipil Suharjoko memaparkan bahwa
dataran Sidoarjo yang landai itu semula merupakan lahan irigasi teknis.
Namun, seiring perkembangan waktu, lahan di Sidoarjo mengalami
perkembangan industri dan pemukiman yang sangat pesat.
"Sayangnya dengan perkembangan tersebut, justru sistem drainase sepertinya kurang dipikirkan," ujarnya.
Setelah mendengarkan paparan dari rombongan Komisi C, Ketut Buda
Artana mengusulkan agar para pakar ITS yang dihadirkan dalam pertemuan
itu memberikan "brainstorming" kepada perwakilan DPRD Sidoarjo tersebut
tentang berbagai hal yang bisa dilakukan untuk membantu menanggulangi
bencana banjir.
"Dengan memberikan `brainstorming` ini diharapkan bisa dirancang masterplan yang tepat nantinya," ujar Ketut.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
(ITS) Surabaya untuk berkonsultasi terkait Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) Inisiatif Penanggulangan Banjir yang akan dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Senin.
Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Abdillah
Nasih bertemu dengan sejumlah pakar ITS dan meninta masukan terkait
penanggulangan banjir yang akan dituangkan dalam Ranperda.
Rombongan Komisi C tersebut diterima oleh Wakil Rektor IV ITS
Bidang Penelitian, Inovasi dan Kerja Sama Prof Ketut Buda Artana.
"Sidoarjo ini seperti langganan banjir karena kontur tanahnya
landai, sehingga sering terjadi luapan air dari daerah sekitar yang
lebih tinggi. Apalagi daerah pesisir pantai yang selalu banjir rob
setiap air laut pasang," kata perwakilan Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) ini.
Menurut Abdillah, Sidoarjo belum bisa mengatasi luapan banjir yang
sering terjadi karena belum mempunyai waduk penampungan (pond).
"Sidoarjo belum punya waduk untuk penampungan air yang meluap, jadinya
meluber kemana-mana," ujar Abdillah yang didampingi anggota Komisi C
lainnya, yakni Achmadi Djauhari, Juana Sari, Aditya Nindyatman, dan M
Nizar.
Melihat kondisi seperti itu, lanjut Abdillah, pemkab berinisiatif
untuk menyusun Ranperda penanggulangan banjir yang saat ini masih
digodok di DPRD Sidoarjo.
"Oleh karena itu, sebelum mengesahkan ranperda ini, kami ingin
berkonsultasi ke ITS yang memiliki pakar dan memahami cara
penanggulangan banjir," ujarnya.
Pakar dari D3 Teknik Infrastruktur Sipil Suharjoko memaparkan bahwa
dataran Sidoarjo yang landai itu semula merupakan lahan irigasi teknis.
Namun, seiring perkembangan waktu, lahan di Sidoarjo mengalami
perkembangan industri dan pemukiman yang sangat pesat.
"Sayangnya dengan perkembangan tersebut, justru sistem drainase sepertinya kurang dipikirkan," ujarnya.
Setelah mendengarkan paparan dari rombongan Komisi C, Ketut Buda
Artana mengusulkan agar para pakar ITS yang dihadirkan dalam pertemuan
itu memberikan "brainstorming" kepada perwakilan DPRD Sidoarjo tersebut
tentang berbagai hal yang bisa dilakukan untuk membantu menanggulangi
bencana banjir.
"Dengan memberikan `brainstorming` ini diharapkan bisa dirancang masterplan yang tepat nantinya," ujar Ketut.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017