Surabaya (Antara Jatim) - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menyikapi rencana
pemerintah kota setempat yang akan menjadikan Jalan Tunjungan bebas dari
kendaraan roda dua setelah angkutan massal cepat (AMC) berupa trem
diterapkan.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey, di Surabaya, Senin, menilai pemkot terlalu berlebihan mewacanakan pelarangan kendaraan roda dua di Jalan Tunjungan, sementara saat ini trem belum ada tanda-tanda kapan dimulai.
"Kalau pun benar trem telah hadir di kota Surabaya dan larangan pengendara roda dua melintas di Jalan Tunjungan diterapkan, harus ada rekayasa lalu lintas sebelumnya," ujarnya.
. Selain itu, lanjut dia, masyarakat juga perlu tahu jika hal ini diterapkan dan jalur lalu lintas mana saja yang boleh dilalui kendaraan roda dua.
Apalagi, lanjut dia, akses transportasi umum di Surabaya saat ini belum terkoneksi, mulai dari perkampungan hingga pusat kota atau tempat bekerja.
"Halini mengakibatkan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi baik roda dua maupun empat," katanya.
Untuk itu, ia berharap agar pemerintah kota tidak asal melarang, tetapi harus memberikan solusi, termasuk menyediakan lahan parkir yang representatif bagi pengendara sepeda motor dan mobil saat menggunakan transportasi trem.
"Park and ride harus disediakan dulu, juga interkoneksi ke tempat tujuan jika transportasi trem benar-benar terwujud," ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji sebelumnya mengatakan keberadaan jalur trem nanti yang posisinya menggerus seperempat ruas Jalan Tunjungan.
"Nanti sepanjang ruas Jalan Tunjungan hanya terbagi untuk mobil, jalur trem dan pedestrian untuk pejalan kaki," ujarnya.
Menurut dia, dengan kehadiran trem tersebut, nantinya konsep wisata Jalan Tunjungan bisa diwujudkan kembali oleh Pemkot Surabaya. Selama ini Jalan Tunjungan memang dikonsep untuk pejalan kaki sebagai salah satu destinasi wisata di Surabaya.
"Hadirnya transportasi massal nanti, istilah `mlaku-mlaku nang Tunjungan` (Jalan-jalan ke Tunjungan) akan terwujud," katanya.
Saat ini, lanjut Agus, Pemkot Surabaya sedang memproses pembiayaan moda transportasi tersebut. Proses administrasi pembiayaannya dari APBN lewat mekanisme Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
"Harapan kami proses itu berjalan lancar dan selesai di akhir tahun 2017," katanya.(*)
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey, di Surabaya, Senin, menilai pemkot terlalu berlebihan mewacanakan pelarangan kendaraan roda dua di Jalan Tunjungan, sementara saat ini trem belum ada tanda-tanda kapan dimulai.
"Kalau pun benar trem telah hadir di kota Surabaya dan larangan pengendara roda dua melintas di Jalan Tunjungan diterapkan, harus ada rekayasa lalu lintas sebelumnya," ujarnya.
. Selain itu, lanjut dia, masyarakat juga perlu tahu jika hal ini diterapkan dan jalur lalu lintas mana saja yang boleh dilalui kendaraan roda dua.
Apalagi, lanjut dia, akses transportasi umum di Surabaya saat ini belum terkoneksi, mulai dari perkampungan hingga pusat kota atau tempat bekerja.
"Halini mengakibatkan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi baik roda dua maupun empat," katanya.
Untuk itu, ia berharap agar pemerintah kota tidak asal melarang, tetapi harus memberikan solusi, termasuk menyediakan lahan parkir yang representatif bagi pengendara sepeda motor dan mobil saat menggunakan transportasi trem.
"Park and ride harus disediakan dulu, juga interkoneksi ke tempat tujuan jika transportasi trem benar-benar terwujud," ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji sebelumnya mengatakan keberadaan jalur trem nanti yang posisinya menggerus seperempat ruas Jalan Tunjungan.
"Nanti sepanjang ruas Jalan Tunjungan hanya terbagi untuk mobil, jalur trem dan pedestrian untuk pejalan kaki," ujarnya.
Menurut dia, dengan kehadiran trem tersebut, nantinya konsep wisata Jalan Tunjungan bisa diwujudkan kembali oleh Pemkot Surabaya. Selama ini Jalan Tunjungan memang dikonsep untuk pejalan kaki sebagai salah satu destinasi wisata di Surabaya.
"Hadirnya transportasi massal nanti, istilah `mlaku-mlaku nang Tunjungan` (Jalan-jalan ke Tunjungan) akan terwujud," katanya.
Saat ini, lanjut Agus, Pemkot Surabaya sedang memproses pembiayaan moda transportasi tersebut. Proses administrasi pembiayaannya dari APBN lewat mekanisme Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
"Harapan kami proses itu berjalan lancar dan selesai di akhir tahun 2017," katanya.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017