Bojonegoro (Antara Jatim) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah kabupaten (pemkab) dalam menjalankan program di berbagai bidang pembangunan melaksanakan secara terukur mulai perencanaan, sampai pelaksanaan dengan skala prioritas.
"Pelaksanaan program pembangunan harus terukur dengan skala prioritas agar bisa mencapai hasil yang maksimal," kata dia dalam acara pengukuhan Presidium Alumni Majlis IPNU-IPPNU di Bojonegoro, Minggu.
Ia memberikan gambaran pemkab melarang pendirian hotel melati karena dalam praktiknya hanya dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak benar.
"Pemkab sudah tiga tahun tidak mengeluarkan izin pendirian hotel melati. Paling hanya dimanfaatkan "jam-jaman"," kata dia disambut tertawa ratusan undangan dalam acara itu.
Contoh lainnya, ia menyebutkan juga melarang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengikuti pameran, karena hanya menghabiskan biaya. Jalan keluarnya yaitu, langsung memasarkan berbagai produk Banyuwangi dengan sistem online.
"Dengan sistem online anda bisa membeli produk UMKM Banyuwangi dengan di antar langsung di tempat," katanya menegaskan.
Ia mengaku juga memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada seluruh jajarannya dalam bekerja sehingga semuanya berlomba melakukan inovasi.
Dengan adanya kebebasan itu maka antarpuskemas berlomba mulai dalam menjalankan program gizi anak, sanitasi, sampai menekan angka kematian ibu/bayi.
"Antardesa juga berlomba dari percepatan layanan berbasis teknologi informasi (TI) hingga jam layanan sampai malam hari," ucapnya.
Berkat kinerja bersama itu, kata dia, pendapatan per kapita warga Banyuwangi melonjak dari Rp20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp41,46 juta per orang per tahun pada 2016 atau ada kenaikan 99 persen.
Begitu pula, lanjut dia, angka kemiskinan juga turun dari level 20 persen menjadi 8,79 persen pada 2016.
"Sekarang pun telah ada tiga perguruan tinggi negeri, mulai dari sekolah pilot negeri, politeknik negeri, dan Universitas Airlangga kampus Banyuwangi yang bakal jadi embrio universitas Negeri Banyuwangi.
"Di Banyuwangi sekarang ada lebih dari 1. 000 mahasiswa dari 18 provinsi menjalankan kuliah di Banyuwangi," ucapnya menambahkan.
Pada kesempatan itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan di IPNU-IPPNU sudah banyak yang menjadi pakar di berbagai bidang tidak hanya S1, S2 dan S2, tetapi juga profesor.
"Tapi bukan berarti kalau sudah master atau profesor kemudian tugas kita selesai. Jajaran IPNU-IPPNU harus tetap bersemangat untuk melakukan perubahan dengan mengambil peran sesuai posisinya," kata dia menegaskan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Pelaksanaan program pembangunan harus terukur dengan skala prioritas agar bisa mencapai hasil yang maksimal," kata dia dalam acara pengukuhan Presidium Alumni Majlis IPNU-IPPNU di Bojonegoro, Minggu.
Ia memberikan gambaran pemkab melarang pendirian hotel melati karena dalam praktiknya hanya dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak benar.
"Pemkab sudah tiga tahun tidak mengeluarkan izin pendirian hotel melati. Paling hanya dimanfaatkan "jam-jaman"," kata dia disambut tertawa ratusan undangan dalam acara itu.
Contoh lainnya, ia menyebutkan juga melarang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengikuti pameran, karena hanya menghabiskan biaya. Jalan keluarnya yaitu, langsung memasarkan berbagai produk Banyuwangi dengan sistem online.
"Dengan sistem online anda bisa membeli produk UMKM Banyuwangi dengan di antar langsung di tempat," katanya menegaskan.
Ia mengaku juga memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada seluruh jajarannya dalam bekerja sehingga semuanya berlomba melakukan inovasi.
Dengan adanya kebebasan itu maka antarpuskemas berlomba mulai dalam menjalankan program gizi anak, sanitasi, sampai menekan angka kematian ibu/bayi.
"Antardesa juga berlomba dari percepatan layanan berbasis teknologi informasi (TI) hingga jam layanan sampai malam hari," ucapnya.
Berkat kinerja bersama itu, kata dia, pendapatan per kapita warga Banyuwangi melonjak dari Rp20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp41,46 juta per orang per tahun pada 2016 atau ada kenaikan 99 persen.
Begitu pula, lanjut dia, angka kemiskinan juga turun dari level 20 persen menjadi 8,79 persen pada 2016.
"Sekarang pun telah ada tiga perguruan tinggi negeri, mulai dari sekolah pilot negeri, politeknik negeri, dan Universitas Airlangga kampus Banyuwangi yang bakal jadi embrio universitas Negeri Banyuwangi.
"Di Banyuwangi sekarang ada lebih dari 1. 000 mahasiswa dari 18 provinsi menjalankan kuliah di Banyuwangi," ucapnya menambahkan.
Pada kesempatan itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan di IPNU-IPPNU sudah banyak yang menjadi pakar di berbagai bidang tidak hanya S1, S2 dan S2, tetapi juga profesor.
"Tapi bukan berarti kalau sudah master atau profesor kemudian tugas kita selesai. Jajaran IPNU-IPPNU harus tetap bersemangat untuk melakukan perubahan dengan mengambil peran sesuai posisinya," kata dia menegaskan. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017