Ekonomi Jadi Faktor Utama Anak Sampang Putus Sekolah

Sampang (Antara Jatim) - Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang Arief Budiansor menyatakan, faktor ekonomi menjadi penyebab utama banyaknya siswa putus sekolah.

"Rata-rata siswa yang putus sekolah di kita karena diminta orang tuanya untuk membantu mereka bekerja," ujar Arief di Sampang, Pulau Madura, Kamis.

Arief mengemukakan hal ini, menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan Disdik Sampang ke sejumlah lembaga pendidikan di wilayah itu.

Ia menjelaskan, pada tahun ajaran 2016-2017 ini, total jumlah siswa SD yang putus sekolah di Kabupaten Sampang sebanyak 83 orang siswa.

"Dari 83 orang siswa ini, kalau dipersentase, sekitar 70 persen dari SD Negeri dan 30 persen sisanya dari siswa SD swasta," katanya, menerangkan.

Umumnya, sambung dia, siswa yang putus sekolah itu, yang telah memasuki kelas VI. "Jadi yang naik kelas VI langsung berhenti, ada pula diantara mereka itu, saat hendak mengikuti ujian akhir sekolah," kata Arief.

Selain karena faktor ekonomi, banyaknya siswa yang putus sekolah itu juga karena menikah di usia dini.

"Ada juga yang ikut orang tuanya merantau ke luar negeri. Di Sampang ini kan banyak warga yang bekerja di luar negeri menjadi TKI," ujar Arief Budiansor.

Sementara, total jumlah siswa putus sekolah yang terdata di Disdik Sampang saat ini mencapai 1.302 orang siswa.

Perinciannya, jenjang SD/MI berjumlah 657 orang siswa, SMP/MTs sebanyak 500 orang siswa, dan SMK/SMA/MA sebanyak 145 siswa.

Jumlah ini, berdasarkan data Disdik dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini.

Pemkab Sampang, kata dia, kini telah mendirikan unit sekolah baru (USB) untuk menekan angka putus sekolah itu, di masing-masing kecamatan, yakni dengan mengaktifkan kembali sekolah kejar paket, mulai dari kejar paket A, B dan C.

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura, Jawa Timur yang masuk kategori sebagai kabupaten tertinggal.

Penetapan status sebagai kabupaten tertinggal ini berdasarkan kriteria, tingkat pendidikan masyarakat, akses layanan kesehatan, serta indek pembangunan manusia (IPM) yang masih rendah. (*)