Tulungagung (Antara Jatim) - Sebanyak 140-an siswa baru di SMP Negeri 2 Tulungagung, Jawa Timur terpaksa mengikuti program pengenalan lingkungan sekolah (PLS) secara lesehan di dalam ruang kelas mereka karena belum tersedia bangku.
Pantauan Antara sejak Rabu (19/7) hingga Kamis, para siswa baru hanya duduk di atas lantai tanpa alas saat senior dari pengurus OSIS memberi materi PLS.
Aktivitas berjalan normal meski fasilitas kegiatan belajar mengajar (KBM) sangat terbatas. "Ada empat kelas yang seperti ini, dari total 11 kelas yang dibuka untuk menampung siswa baru di sekolah kami," kata Linda, pengurus OSIS yang mengisi materi PLS di kelas Gugus 9, SMPN 2 Tulungagung.
Kendati aktivitas program PLS tetap berjalan, kondisi kelas yang tanpa bangku sempat membuat beberapa siswa menderita masuk angin akibat duduk di atas lantai tanpa alas dalam waktu cukup lama.
Beberapa siswa baru juga mengeluhkan sakit leher (pegal-pegal) karena harus mendongak berjam-jam saat pemateri dari panitia PLS memberikan materi pembekalan di dalam ruang kelas.
Sejumlah guru yang dikonfirmasi terkait kondisi tersebut enggan berkomentar. Mereka mengaku tidak berwenang memberikan pernyataan terkait keterbatasan sarana pendidikan di empat kelas baru program pengembangan sekolah mereka.
"Untuk masalah itu kami tidak tahu-menahu. Tanyakan ke pimpinan kepala sekolah saja yang lebih kompeten menanggapi," kata salah seorang guru bernama Eko.
Sayangnya, Kepala SMPN 2 Tulungagung maupun humas sekolah tidak ada di tempat.
Namun Kepala Bidang Program Pembinaan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Syaifudin Zuhri membenarkan bahwa pelaksanaan kegiatan PLS di SMPN 2 Tulungagung yang sebagian dilakukan tanpa fasilitas bangku telah dilaporkan ke dinasnya.
"Sepertinya itu dampak dari penyitaan uang iuran sukarela wali murid saat PPDB (penerimaan peserta didik baru) beberapa waktu lalu oleh polisi. Uang yang disita itu (Rp32 juta), sedianya untuk pengadaan bangku program kelas pengembangan di SMPN 2 Tulungagung," katanya menjawab pertanyaan wartawan.
Karena uang disita sebagai barang bukti dugaan pungutan liar (pungli) oleh tim Saber Pungli Polres Tulungagung, kata Zuhri, pemesanan bangku untuk empat kelas program pengembangan pendidikan di SMPN 2 Tulungagung dibatalkan.
"Sekolah tidak memiliki anggaran pengganti, sementara saat mengajukan ke dinas (pendidikan) juga tidak masuk dalam plafon (anggaran). Satu-satunya solusi adalah mengajukan dalam PAK (perubahan anggaran keuangan atau perubahan APBD 2017)," katanya.
Zuhri tidak bisa memastsikan sampai kapan kondisi tanpa fasilitas bangku bagi 140 siswa (setiap kelas berisi 35 siswa) di salah satu SMPN unggulan di Tulungagung itu berlangsung.
Namun jika mengacu proses penetapan PAK yang biasanya hingga akhir September atau Oktober, pembelajaran secara lesehan dimungkinkan terus berlangsung hingga tiga bulan ke depan atau pertengahan semester pertama pendidikan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Pantauan Antara sejak Rabu (19/7) hingga Kamis, para siswa baru hanya duduk di atas lantai tanpa alas saat senior dari pengurus OSIS memberi materi PLS.
Aktivitas berjalan normal meski fasilitas kegiatan belajar mengajar (KBM) sangat terbatas. "Ada empat kelas yang seperti ini, dari total 11 kelas yang dibuka untuk menampung siswa baru di sekolah kami," kata Linda, pengurus OSIS yang mengisi materi PLS di kelas Gugus 9, SMPN 2 Tulungagung.
Kendati aktivitas program PLS tetap berjalan, kondisi kelas yang tanpa bangku sempat membuat beberapa siswa menderita masuk angin akibat duduk di atas lantai tanpa alas dalam waktu cukup lama.
Beberapa siswa baru juga mengeluhkan sakit leher (pegal-pegal) karena harus mendongak berjam-jam saat pemateri dari panitia PLS memberikan materi pembekalan di dalam ruang kelas.
Sejumlah guru yang dikonfirmasi terkait kondisi tersebut enggan berkomentar. Mereka mengaku tidak berwenang memberikan pernyataan terkait keterbatasan sarana pendidikan di empat kelas baru program pengembangan sekolah mereka.
"Untuk masalah itu kami tidak tahu-menahu. Tanyakan ke pimpinan kepala sekolah saja yang lebih kompeten menanggapi," kata salah seorang guru bernama Eko.
Sayangnya, Kepala SMPN 2 Tulungagung maupun humas sekolah tidak ada di tempat.
Namun Kepala Bidang Program Pembinaan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Syaifudin Zuhri membenarkan bahwa pelaksanaan kegiatan PLS di SMPN 2 Tulungagung yang sebagian dilakukan tanpa fasilitas bangku telah dilaporkan ke dinasnya.
"Sepertinya itu dampak dari penyitaan uang iuran sukarela wali murid saat PPDB (penerimaan peserta didik baru) beberapa waktu lalu oleh polisi. Uang yang disita itu (Rp32 juta), sedianya untuk pengadaan bangku program kelas pengembangan di SMPN 2 Tulungagung," katanya menjawab pertanyaan wartawan.
Karena uang disita sebagai barang bukti dugaan pungutan liar (pungli) oleh tim Saber Pungli Polres Tulungagung, kata Zuhri, pemesanan bangku untuk empat kelas program pengembangan pendidikan di SMPN 2 Tulungagung dibatalkan.
"Sekolah tidak memiliki anggaran pengganti, sementara saat mengajukan ke dinas (pendidikan) juga tidak masuk dalam plafon (anggaran). Satu-satunya solusi adalah mengajukan dalam PAK (perubahan anggaran keuangan atau perubahan APBD 2017)," katanya.
Zuhri tidak bisa memastsikan sampai kapan kondisi tanpa fasilitas bangku bagi 140 siswa (setiap kelas berisi 35 siswa) di salah satu SMPN unggulan di Tulungagung itu berlangsung.
Namun jika mengacu proses penetapan PAK yang biasanya hingga akhir September atau Oktober, pembelajaran secara lesehan dimungkinkan terus berlangsung hingga tiga bulan ke depan atau pertengahan semester pertama pendidikan.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017