Bojonegoro (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, memperoleh
pendampingan dari Tim Ahli Kementerian Kominfo terkait daerah setempat
yang masuk 25 "smart city" atau kota cerdas dalam bentuk bimbingan
teknis (bimtek) selama dua hari.
"Tim Ahli Kementerian Kominfo akan memberikan bimbingan teknis selama dua hari," kata Kepala Bagian Jaringan Komunikasi (Jarkom) Kominfo Bojonegoro Djoko Suhermanto, di sela-sela bimbingan teknis di Bojonegoro, Senin.
Bimtek di hari pertama, kata dia, peserta Tim "Smart City" Bojonegoro yang terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga swadaya (LSM), akademisi, dan unsur swasta termasuk pebisnis memperoleh materi soal "smart city" dari Tim Ahli Kementerian Kominfo.
"Di hari kedua Tim "Smart City" Bojonegoro akan membuat usulan tentang cara cerdas mengatasi persoalan masyarakat di Bojonegoro yang akan dibahas bersama," kata dia menjelaskan.
Ia memberikan gambaran salah satunya revolusi data yang sudah berjalan di daerahnya melibatkan kader PKK yang melakukan pendataan kependudukan di desanya masing-masing.
Dengan diketahuinya data kependudukan, kata dia, kalau terjadi sesuatu di masyarakat maka penanganannya bisa dengan cepat dilakukan.
"Pada akhirnya, inisiatif itu pun akan mewujud pada perbaikan kualitas hidup warga," ucapnya.
Pembicara Tim Ahli dari Kementerian Kominfo Hari Kusdariyanto nmenjelaskan istilah "smart city" tidak baku, sehingga daerah bisa memakai istilah sesuai kearifan lokal, misalnya kota pintar, kota cerdas atau yang lainnya.
Menurut dia, kota-kota di dunia sekarang bergerak menuju "smart city", mulai Songdo yang merupakan kota "smart city" pertama di dunia seluas 600 hektare di dekat Incheon Korea Selatan yang memadukan konsep "Green Technology" dan ramah lingkungan.
Selain itu, juga Singapura memiliki inisiatif "Singapore Smart Nation" di bawah "Prime Minister Office" dengan memanfaatkan teknologi, aplikasi dan data untuk warga, pebisnis dan pemerintah.
Bojonegoro masuk 25 kabupaten/kota "smart city" berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Aplikasi lnformatika, Kementerian Komunikasi dan lnformatika tertanggal 13 April 2017.
Sejumlah kementerian didukung Bappenas dan Kantor Kepresidenan Republik Indonesia sepakat untuk menginisiasi gerakan 100 "Smart City" di Indonesia dengan target bisa terelisasi pada 2019. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Tim Ahli Kementerian Kominfo akan memberikan bimbingan teknis selama dua hari," kata Kepala Bagian Jaringan Komunikasi (Jarkom) Kominfo Bojonegoro Djoko Suhermanto, di sela-sela bimbingan teknis di Bojonegoro, Senin.
Bimtek di hari pertama, kata dia, peserta Tim "Smart City" Bojonegoro yang terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga swadaya (LSM), akademisi, dan unsur swasta termasuk pebisnis memperoleh materi soal "smart city" dari Tim Ahli Kementerian Kominfo.
"Di hari kedua Tim "Smart City" Bojonegoro akan membuat usulan tentang cara cerdas mengatasi persoalan masyarakat di Bojonegoro yang akan dibahas bersama," kata dia menjelaskan.
Ia memberikan gambaran salah satunya revolusi data yang sudah berjalan di daerahnya melibatkan kader PKK yang melakukan pendataan kependudukan di desanya masing-masing.
Dengan diketahuinya data kependudukan, kata dia, kalau terjadi sesuatu di masyarakat maka penanganannya bisa dengan cepat dilakukan.
"Pada akhirnya, inisiatif itu pun akan mewujud pada perbaikan kualitas hidup warga," ucapnya.
Pembicara Tim Ahli dari Kementerian Kominfo Hari Kusdariyanto nmenjelaskan istilah "smart city" tidak baku, sehingga daerah bisa memakai istilah sesuai kearifan lokal, misalnya kota pintar, kota cerdas atau yang lainnya.
Menurut dia, kota-kota di dunia sekarang bergerak menuju "smart city", mulai Songdo yang merupakan kota "smart city" pertama di dunia seluas 600 hektare di dekat Incheon Korea Selatan yang memadukan konsep "Green Technology" dan ramah lingkungan.
Selain itu, juga Singapura memiliki inisiatif "Singapore Smart Nation" di bawah "Prime Minister Office" dengan memanfaatkan teknologi, aplikasi dan data untuk warga, pebisnis dan pemerintah.
Bojonegoro masuk 25 kabupaten/kota "smart city" berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Aplikasi lnformatika, Kementerian Komunikasi dan lnformatika tertanggal 13 April 2017.
Sejumlah kementerian didukung Bappenas dan Kantor Kepresidenan Republik Indonesia sepakat untuk menginisiasi gerakan 100 "Smart City" di Indonesia dengan target bisa terelisasi pada 2019. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017