){kind=link}
Trenggalek (Antara Jatim) - Anggaran proyek pembangunan Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur membengkak hingga 100 persen dari proyeksi semula Rp619 miliar menjadi Rp1,2 triliun lebih.
"Penambahan kemungkinan bisa sampai 150 persen, nilainya diperkirakan sekitar Rp1,2 triliun lebih dari semula dianggarkan Rp619 miliar," kata Kepala Pusat Bendungan Direktorat SDA Kementrian Pekerjaan Umum PUPR Made Sumiarsih di sela kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Bendungan Tugu, Trenggalek, Jumat.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan anggaran proyek pembangunan Bendungan Tugu membengkak dua kali lipat lebih.
Menurut penjelasan Sumiarsih, tidak kunjung dimulainya pembangunan bendungan di awal pelaksanaan proyek pada akhir 2014 hingga akhir 2015 akibat kendala pemebasan lahan penduduk menjadi salah satu faktor utama.
Hal lain ikut membebani anggaran pembiayaan proyek menurut dia adalah pasokan material seperti sirtu (pasir batu) yang tak sesuai spesifikasi teknis dan harus mendatangkan dari wilayah Tulungagung (Sungai Brantas), tanah lempung, dan batu untuk pembangunan konstruksi bendungan.
"Ada juga masalah teknis yang baru ditemukan saat pelaksanaan kegiatan di lapangan, lalu kendala pinjam-pakai (lahan) kehutanan untuk menampung material yang cukup luas. Dan itu izinnya juga baru keluar setelah dibantu bapak bupati (Trenggalek)," katanya.
Konsekuensi dari beberapa kendala teknis itu, lanjut Sumiarsih, pelaksanaan dan penyelesaian proyek molor hingga dua tahun.
Dalam perencanaan sebelumnya, proyek Bendungan Tugu yang mulai "groundbreaking" pada pertengahan 2014 itu diproyeksikan rampung pada 2017 dan awal 2018 sudah bisa berfungsi.
Namun karena terkendala pembebasan lahan dan beberapa masalah teknis lain, kata Made Sumiarsih, Pusat Bendungan Direktorat Sumber Daya Alam Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merevisinya hingga 2019 dan pada 2020 bendungan untuk irigasi dan pengendali banjir itu bisa berfungsi.
"Saat ini progres pembangunan sudah mencapai 62 persen," kata Made Sumiarsih.
Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan tahun ini pemerintah menganggarkan Rp100 miliar untuk melanjutkan pembangunan Bendungan Tugu, sementara dalam RAPBN 2018 diusulkan Rp115 miliar.
"Dan kami berharap tahun 2019 sudah bisa dioperasaikan, ya sebisa mungkin selesai pada pemerintahan inilah. Dan jika kendala masalah lahan dan teknis sudah tidak ada, maka tugas kami selaku legislatif tentu adalah menyuarakan dan memberikan dukungan dari sisi anggaran," kata Fary djemy Francis.
Saat mendengarkan paparan proyek oleh Kepala Pusat Bendungan Direktoran SDA Kementrian PUPR dan Kepala badan pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementrian PUPR Rido Matari Ichwan, Fary Djemy Francis bersama sejumlah anggota Komisi V DPR RI mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan infrastruktur Bendungan Tugu.
Komisi V DPR RI juga memaklumi adanya sejumlah kendala lapangan termasuk masalah pembebasan lahan yang membuat proyeksi pelaksanaan molor hampir dua tahun lebih.
Sementara, Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak yang turut mendampingi Kunker Komisi V DPR RI dan meninjau langsung proyek Bendungan Tugu menyatakan, pembengkakan biaya infrastruktur bukan sesuatu yang hanya terjadi di Indonesia, tapi hampir selalu terjadi di mana-mana.
"Kami sudah hampir bisa pastikan, pasti ada penambahan biaya terkait estimasi awal. Namun demikian melihat progres yang sudah ada ini tidak akan menjadi penambahan biaya yang masif, karena memang ada hal-hal yang hanya ditemukan di lapangan. Jadi tidak bisa diprediksi sepenuhnya sseakurat mungkin pada saat melakukan kajian," katanya.
Emil berharap, kedatangan Komisi V DPR RI bisa menjadi referensi akan nilai strategis Bendungan Tugu, baik untuk kepentingan irigasi pertanian maupun sebagai infrastruktur pengendali banjir bagi masyarakat Trenggalek dan sekitarnya.
"Kami tentu berharap Komisi V DPR RI bisa melihat langsung nilai startegis bendungan ini dan memperlancar adanya penganggaran berkaitan dengan penyesuaian biaya yang memang menjadi konsekuensi logis dari banyak sekali proyek infrastruktur masif seperti Bendungan Tugu ini," kata Emil.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Penambahan kemungkinan bisa sampai 150 persen, nilainya diperkirakan sekitar Rp1,2 triliun lebih dari semula dianggarkan Rp619 miliar," kata Kepala Pusat Bendungan Direktorat SDA Kementrian Pekerjaan Umum PUPR Made Sumiarsih di sela kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Bendungan Tugu, Trenggalek, Jumat.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan anggaran proyek pembangunan Bendungan Tugu membengkak dua kali lipat lebih.
Menurut penjelasan Sumiarsih, tidak kunjung dimulainya pembangunan bendungan di awal pelaksanaan proyek pada akhir 2014 hingga akhir 2015 akibat kendala pemebasan lahan penduduk menjadi salah satu faktor utama.
Hal lain ikut membebani anggaran pembiayaan proyek menurut dia adalah pasokan material seperti sirtu (pasir batu) yang tak sesuai spesifikasi teknis dan harus mendatangkan dari wilayah Tulungagung (Sungai Brantas), tanah lempung, dan batu untuk pembangunan konstruksi bendungan.
"Ada juga masalah teknis yang baru ditemukan saat pelaksanaan kegiatan di lapangan, lalu kendala pinjam-pakai (lahan) kehutanan untuk menampung material yang cukup luas. Dan itu izinnya juga baru keluar setelah dibantu bapak bupati (Trenggalek)," katanya.
Konsekuensi dari beberapa kendala teknis itu, lanjut Sumiarsih, pelaksanaan dan penyelesaian proyek molor hingga dua tahun.
Dalam perencanaan sebelumnya, proyek Bendungan Tugu yang mulai "groundbreaking" pada pertengahan 2014 itu diproyeksikan rampung pada 2017 dan awal 2018 sudah bisa berfungsi.
Namun karena terkendala pembebasan lahan dan beberapa masalah teknis lain, kata Made Sumiarsih, Pusat Bendungan Direktorat Sumber Daya Alam Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merevisinya hingga 2019 dan pada 2020 bendungan untuk irigasi dan pengendali banjir itu bisa berfungsi.
"Saat ini progres pembangunan sudah mencapai 62 persen," kata Made Sumiarsih.
Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan tahun ini pemerintah menganggarkan Rp100 miliar untuk melanjutkan pembangunan Bendungan Tugu, sementara dalam RAPBN 2018 diusulkan Rp115 miliar.
"Dan kami berharap tahun 2019 sudah bisa dioperasaikan, ya sebisa mungkin selesai pada pemerintahan inilah. Dan jika kendala masalah lahan dan teknis sudah tidak ada, maka tugas kami selaku legislatif tentu adalah menyuarakan dan memberikan dukungan dari sisi anggaran," kata Fary djemy Francis.
Saat mendengarkan paparan proyek oleh Kepala Pusat Bendungan Direktoran SDA Kementrian PUPR dan Kepala badan pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementrian PUPR Rido Matari Ichwan, Fary Djemy Francis bersama sejumlah anggota Komisi V DPR RI mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan infrastruktur Bendungan Tugu.
Komisi V DPR RI juga memaklumi adanya sejumlah kendala lapangan termasuk masalah pembebasan lahan yang membuat proyeksi pelaksanaan molor hampir dua tahun lebih.
Sementara, Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak yang turut mendampingi Kunker Komisi V DPR RI dan meninjau langsung proyek Bendungan Tugu menyatakan, pembengkakan biaya infrastruktur bukan sesuatu yang hanya terjadi di Indonesia, tapi hampir selalu terjadi di mana-mana.
"Kami sudah hampir bisa pastikan, pasti ada penambahan biaya terkait estimasi awal. Namun demikian melihat progres yang sudah ada ini tidak akan menjadi penambahan biaya yang masif, karena memang ada hal-hal yang hanya ditemukan di lapangan. Jadi tidak bisa diprediksi sepenuhnya sseakurat mungkin pada saat melakukan kajian," katanya.
Emil berharap, kedatangan Komisi V DPR RI bisa menjadi referensi akan nilai strategis Bendungan Tugu, baik untuk kepentingan irigasi pertanian maupun sebagai infrastruktur pengendali banjir bagi masyarakat Trenggalek dan sekitarnya.
"Kami tentu berharap Komisi V DPR RI bisa melihat langsung nilai startegis bendungan ini dan memperlancar adanya penganggaran berkaitan dengan penyesuaian biaya yang memang menjadi konsekuensi logis dari banyak sekali proyek infrastruktur masif seperti Bendungan Tugu ini," kata Emil.(*)
Video Oleh: Destyan H. Sujarwoko
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017