Sidoarjo (Antara Jatim) - Pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan monitoring pencairan program keluarga harapan (PKH) di tingkat bawah karena banyak aspek yang harus dikenali oleh masyarakat.

Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa di Sidoarjo, Senin mengatakan dalam monitoring tersebut ada aspek edukasi dan literasi perbankan yang dilakukan.

"Dari situ bisa dilihat bagaimana masyarakat belajar mengenali pin, mengenali keadaan perbankan, bagaimana masyarakat mengenali ATM," katanya usai kegiatan penyaluran bantuan sosial nontunai program keluarga harapan di Kantor Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur.

Ia mengemukakan, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk persiapan perluasan di Tahun 2018 yang akan menjadi 10 juta keluarga dari saat ini sebanyak enam juta keluarga.

"Hal ini termasuk tadi pagi dalam rapat yang dibahas Presiden tentang penerima 10 juta keluarga penerima manfaat se Indonesia dimana proses distribusi, proses profesionalitas antara jawa dan luar jawa, kota desa," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan secara simbolis pemberian kartu ATM untuk bantuan sosial nontunai program keluarga harapan sebanyak 350 orang.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan uji coba penarikan uang dari dalam mesin ATM yang bekerja sama dengan Bank BNI.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengaku sangat mengapresiasi program ini karena sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Sidoarjo.

"Jika selama ini bantuan tersebut diberikan secara tunai, maka risiko yang ditimbulkan cukup besar dan bisa timbul kerawanan karena bisa digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya," ujarnya.(*)
Video oleh: Indra Setiawan

Pewarta: Indra Setiawan

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017