Banyuwangi (Antara Jatim) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengapresiasi kinerja Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan yang mengelola Bandara Blimbingsari, Banyuwangi.
Berkat kinerja UPBU dan sinergi dengan pemerintah daerah, Bandara Blimbingsari Banyuwangi tumbuh menjadi bandara yang semakin baik dan ikut menjadi penggerak bagi ekonomi daerah.
"Sejauh ini Bandara Banyuwangi telah mengalami perkembangan signifikan. Teman-teman UPBU Kemenhub bekerja keras mewujudkan pelayanan yang baik," ujar Anas di Banyuwangi, Senin.
Bahkan, Bandara Blimbingsari Banyuwangi menjadi bandara dengan tingkat keselamatan dan keamanan terbaik di antara bandara seluruh Indonesia yang berada di bawah pengelolaan Kemenhub. "Itu menunjukkan bahwa pengelolaannya sudah baik," ujarnya.
Pengelola Bandara Blimbingsari, lanjut Anas, juga ikut mendampingi pemerintah daerah yang mengembangkan terminal bandara berkonsep hijau pertama di Indonesia. Demikian pula sejumlah langkah Pemkab Banyuwangi menyiapkan lahan untuk perluasan bandara selalu didampingi oleh pengelola bandara.
"Jadi, meski bandara ini dikembangkan dengan penuh inovasi, seperti model terminal yang tidak biasa, tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Berbagai fasilitas keselamatan dan keamanan secara berkelanjutan telah diaplikasikan," ujarnya.
Saat ini, UPBU Bandara Banyuwangi direncanakan naik ke kelas II sehingga dari sisi manajemen maupun infrastruktur dipastikan akan semakin baik.
Terkait rencana penyerahan pengelolaan Bandara Blimbingsari ke BUMN pengelola bandara PT Angkasa Pura II (Persero), Anas menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
"Pengelolaan bandara itu wewenang pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dalam posisi taat pada apapun kebijakan pusat," ujarnya.
Anas mengatakan, dari aspek profesionalisme, antara dikelola UPBU Kemenhub dan AP II sama-sama profesionalnya. "Bandara ini sistemnya risiko tinggi. Kalau tidak profesional, tidak bisa jalan. Mungkin yang membedakan antara UPBU dan AP II adalah dari sistem pendanaan. Kalau dikelola AP II otomatis bukan dana APBN, karena mereka perusahaan negara," ujarnya.
Bandara Banyuwangi sendiri mulai beroperasi 2010. Sejak 2014, pemerintah daerah mengembangkan terminal baru berkonsep hijau pertama di Indonesia dengan dana APBD Banyuwangi dan Pemprov Jatim.
Kini, rute ke Banyuwangi dilayani empat kali sehari, yaitu tiga dari Surabaya oleh Garuda Indonesia dan Wings Air. Ada pula rute Jakarta-Banyuwangi oleh Nam Air. Jumlah penumpang terus melonjak. Pada 2011, jumlah penumpang baru 7.826 orang per tahun, lalu melonjak hingga 1.339 persen menjadi 112.661 orang pada 2016.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Berkat kinerja UPBU dan sinergi dengan pemerintah daerah, Bandara Blimbingsari Banyuwangi tumbuh menjadi bandara yang semakin baik dan ikut menjadi penggerak bagi ekonomi daerah.
"Sejauh ini Bandara Banyuwangi telah mengalami perkembangan signifikan. Teman-teman UPBU Kemenhub bekerja keras mewujudkan pelayanan yang baik," ujar Anas di Banyuwangi, Senin.
Bahkan, Bandara Blimbingsari Banyuwangi menjadi bandara dengan tingkat keselamatan dan keamanan terbaik di antara bandara seluruh Indonesia yang berada di bawah pengelolaan Kemenhub. "Itu menunjukkan bahwa pengelolaannya sudah baik," ujarnya.
Pengelola Bandara Blimbingsari, lanjut Anas, juga ikut mendampingi pemerintah daerah yang mengembangkan terminal bandara berkonsep hijau pertama di Indonesia. Demikian pula sejumlah langkah Pemkab Banyuwangi menyiapkan lahan untuk perluasan bandara selalu didampingi oleh pengelola bandara.
"Jadi, meski bandara ini dikembangkan dengan penuh inovasi, seperti model terminal yang tidak biasa, tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Berbagai fasilitas keselamatan dan keamanan secara berkelanjutan telah diaplikasikan," ujarnya.
Saat ini, UPBU Bandara Banyuwangi direncanakan naik ke kelas II sehingga dari sisi manajemen maupun infrastruktur dipastikan akan semakin baik.
Terkait rencana penyerahan pengelolaan Bandara Blimbingsari ke BUMN pengelola bandara PT Angkasa Pura II (Persero), Anas menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
"Pengelolaan bandara itu wewenang pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dalam posisi taat pada apapun kebijakan pusat," ujarnya.
Anas mengatakan, dari aspek profesionalisme, antara dikelola UPBU Kemenhub dan AP II sama-sama profesionalnya. "Bandara ini sistemnya risiko tinggi. Kalau tidak profesional, tidak bisa jalan. Mungkin yang membedakan antara UPBU dan AP II adalah dari sistem pendanaan. Kalau dikelola AP II otomatis bukan dana APBN, karena mereka perusahaan negara," ujarnya.
Bandara Banyuwangi sendiri mulai beroperasi 2010. Sejak 2014, pemerintah daerah mengembangkan terminal baru berkonsep hijau pertama di Indonesia dengan dana APBD Banyuwangi dan Pemprov Jatim.
Kini, rute ke Banyuwangi dilayani empat kali sehari, yaitu tiga dari Surabaya oleh Garuda Indonesia dan Wings Air. Ada pula rute Jakarta-Banyuwangi oleh Nam Air. Jumlah penumpang terus melonjak. Pada 2011, jumlah penumpang baru 7.826 orang per tahun, lalu melonjak hingga 1.339 persen menjadi 112.661 orang pada 2016.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017