Bojonegoro (Antara Jatim) - Seribuan pendemo dari Mahasiswa GMNI, PMII, Barisan Serbaguna (Banser) Ansor, dan Fatayat Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Senin menggelar demo mendukung Pemerintah membubarkan Hizbut Tahir Indonesia (HTI) karena mengusung gerakan Khilafah .
Juru bicara pendemo yang tergabung di dalam Aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) Bojonegoro Mustakim dalam orasinya di depan gedung DPRD setempat, menyatakan OKP mendukung Pemerintah melalui Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto terkait pembubaran HTI.
Selain itu, juga mendesak Pemerintah membersihkan birokarasi dari unsur-unsur HTI karena ormas itu mengancam NKRI dan bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
"OKP mendukung Pemerintah membubarkan HTI, karena mengusung gerakan Khilafah," ucapnya menegaskan.
Menurut dia, Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila, lanjut dia, sudah menjadi pilihan para pendiri bangsa sebagai bentuk ideologi. Bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan segala tata pemerintahan dan harus serta ikut serta diikuti oleh semua yang terlibat dalam proses berbangsa dan bernegara.
Di gedung DPRD rombongan pendemo diterima empat anggota anggota DRPD dari Fraksi PDIP, Nasdem, Hanura, dan PKB.
Kepada pendemo, Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem Nurani Rakyat Bojonegoro Ali Mustofa menyatakan sikap fraksinya mendukung pembubaran HTI. Tidak hanya itu, katanya, organisasi yang tidak berazaskan Pancasila dan cenderung meronrong Pancasila juga harus dibuparkan.
"Kami juga akan menginvetaris anggota HTI yang duduk sebagai PNS, untuk selanjutnya dilakukan pembinaan," tuturnya.
Selain ke gedung DPRD, seribuan pendemo dengan membawa atributnya masing-masing menuju ke depan kantor pemkab juga menyampaikan aspirasi serupa. Puluhan petugas kepolisian resor (polres) melakukan penjagaan demo yang berjalan dengan tertib. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Juru bicara pendemo yang tergabung di dalam Aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) Bojonegoro Mustakim dalam orasinya di depan gedung DPRD setempat, menyatakan OKP mendukung Pemerintah melalui Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto terkait pembubaran HTI.
Selain itu, juga mendesak Pemerintah membersihkan birokarasi dari unsur-unsur HTI karena ormas itu mengancam NKRI dan bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
"OKP mendukung Pemerintah membubarkan HTI, karena mengusung gerakan Khilafah," ucapnya menegaskan.
Menurut dia, Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila, lanjut dia, sudah menjadi pilihan para pendiri bangsa sebagai bentuk ideologi. Bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan segala tata pemerintahan dan harus serta ikut serta diikuti oleh semua yang terlibat dalam proses berbangsa dan bernegara.
Di gedung DPRD rombongan pendemo diterima empat anggota anggota DRPD dari Fraksi PDIP, Nasdem, Hanura, dan PKB.
Kepada pendemo, Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem Nurani Rakyat Bojonegoro Ali Mustofa menyatakan sikap fraksinya mendukung pembubaran HTI. Tidak hanya itu, katanya, organisasi yang tidak berazaskan Pancasila dan cenderung meronrong Pancasila juga harus dibuparkan.
"Kami juga akan menginvetaris anggota HTI yang duduk sebagai PNS, untuk selanjutnya dilakukan pembinaan," tuturnya.
Selain ke gedung DPRD, seribuan pendemo dengan membawa atributnya masing-masing menuju ke depan kantor pemkab juga menyampaikan aspirasi serupa. Puluhan petugas kepolisian resor (polres) melakukan penjagaan demo yang berjalan dengan tertib. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017