Surabaya (Antara Jatim) - Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim), Rabu, mendistribusikan naskah soal Ujian Nasional Pensil dan Kertas (UNPK) SMP/MTs dari percetakan di Sidoarjo ke kabupaten/kota di wilayah itu untuk Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/MTs yang digelar serentak pada 2-4 Mei mendatang .
"Belum semua lembaga SMP menggelar UNBK. Padahal, bila daerah memanfaatkan kerjasama dengan SMA/SMK se-Jatim yang sudah menggelar UNBK 100 persen, kemungkinan besar tingkat SMP bisa 100 persen juga. Rupanya SMP ini belum mau menanggung risiko," kata Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman.
Dia menjelaskan, dari 8.383 SMP/MTs, baru sekitar 2.857 lembaga yang melaksanakan UNBK. Sementara sisanya menggelar Ujian Nasional Pensil dan Kertas (UNPK). Sementara berdasarkan data Dindik Jatim, sebanyak 4.832 lembaga SMP melaksanakan UN. Jumlah siswanya 401.560. Dari angka itu, 2.260 SMP menggelar UNBK dengan 251.916 siswa. 2.572 lembaga SMP menggelar UNPK dengan 149.644 siswa.
Untuk MTs, lembaga penyelenggara UN mencapai 3.551 lembaga yang diikuti 180.693 siswa. Penyelenggara UNBK hanya 597 lembaga MTs dengan 56.466 siswa. Sisanya mengikuti UNPK.
Selain enggan menanggung risiko, lanjut Saiful, siswa SMP di daerah belum familiar dengan UNBK. Tidak seperti Surabaya yang SMP-nya 100 persen menggelar UNBK. "Gunakan komputer di SMA/SMK negeri tidak sewa karena itu fasilitas negara. Kalau yang swasta tinggal koordinasi," ujarnya.
Meski demikian, Saiful mengklaim jika UNBK tingkat SMP/MTs di Jatim paling banyak dibanding provinsi lain. Bahkan, dia menyebut, dari 83 persen total lembaga pelaksana UNBK se Indonesia, Jatim menyumbang angka 80 persen.
"Ke depan kami harap masyarakat ikut mendukung UNBK 100 persen tingkat SMP," katanya.
Disinggung masalah isu bocoran jawaban dalam UNPK, mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini mengatakan isu tersebut tetap akan muncul. Apalagi, dalam UNBK tingkat SMA/SMK lalu saja isu tersebut juga keluar. "Itu hoax, jangan sampai siswa percaya isu-isu itu," ujarnya.
Saiful menegaskan, dalam distribusi naskah UNKP SMP tetap melibatkan pihak kepolisian. Polisi, lanjut dia, ikut mengawal dari pengambilan hingga penyimpanan naskah. Penyimpanan bisa dilakukan di polres, polsek, maupun dinas pendidikan setempat. Ketika ujian dimulai, guru tinggal mengambil ke lokasi penyimpanan.
"Setelah itu polisi tinggal mengamankan lingkungan masing-masing. Tidak perlu sampai masuk sekolah. Orientasinya ke sana," tuturnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Belum semua lembaga SMP menggelar UNBK. Padahal, bila daerah memanfaatkan kerjasama dengan SMA/SMK se-Jatim yang sudah menggelar UNBK 100 persen, kemungkinan besar tingkat SMP bisa 100 persen juga. Rupanya SMP ini belum mau menanggung risiko," kata Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman.
Dia menjelaskan, dari 8.383 SMP/MTs, baru sekitar 2.857 lembaga yang melaksanakan UNBK. Sementara sisanya menggelar Ujian Nasional Pensil dan Kertas (UNPK). Sementara berdasarkan data Dindik Jatim, sebanyak 4.832 lembaga SMP melaksanakan UN. Jumlah siswanya 401.560. Dari angka itu, 2.260 SMP menggelar UNBK dengan 251.916 siswa. 2.572 lembaga SMP menggelar UNPK dengan 149.644 siswa.
Untuk MTs, lembaga penyelenggara UN mencapai 3.551 lembaga yang diikuti 180.693 siswa. Penyelenggara UNBK hanya 597 lembaga MTs dengan 56.466 siswa. Sisanya mengikuti UNPK.
Selain enggan menanggung risiko, lanjut Saiful, siswa SMP di daerah belum familiar dengan UNBK. Tidak seperti Surabaya yang SMP-nya 100 persen menggelar UNBK. "Gunakan komputer di SMA/SMK negeri tidak sewa karena itu fasilitas negara. Kalau yang swasta tinggal koordinasi," ujarnya.
Meski demikian, Saiful mengklaim jika UNBK tingkat SMP/MTs di Jatim paling banyak dibanding provinsi lain. Bahkan, dia menyebut, dari 83 persen total lembaga pelaksana UNBK se Indonesia, Jatim menyumbang angka 80 persen.
"Ke depan kami harap masyarakat ikut mendukung UNBK 100 persen tingkat SMP," katanya.
Disinggung masalah isu bocoran jawaban dalam UNPK, mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini mengatakan isu tersebut tetap akan muncul. Apalagi, dalam UNBK tingkat SMA/SMK lalu saja isu tersebut juga keluar. "Itu hoax, jangan sampai siswa percaya isu-isu itu," ujarnya.
Saiful menegaskan, dalam distribusi naskah UNKP SMP tetap melibatkan pihak kepolisian. Polisi, lanjut dia, ikut mengawal dari pengambilan hingga penyimpanan naskah. Penyimpanan bisa dilakukan di polres, polsek, maupun dinas pendidikan setempat. Ketika ujian dimulai, guru tinggal mengambil ke lokasi penyimpanan.
"Setelah itu polisi tinggal mengamankan lingkungan masing-masing. Tidak perlu sampai masuk sekolah. Orientasinya ke sana," tuturnya.(*)
Editor : Akhmad Munir
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017